Layanan Publik Arsip — Laman 3 dari 115

Dilema Peninggian Jalan Kota Pekalongan: Bebas Rob, Tapi Sulit Air Bersih

by buono on April 4, 2026 Kesehatan Layanan Publik air bersih cor beton Kota Pekalongan

PEKALONGAN, Warta Desa. – Proyek peninggian jalan lingkungan di wilayah Pekalongan Utara yang bertujuan untuk mengatasi banjir rob, kini justru memicu persoalan baru bagi masyarakat. Meski jalanan menjadi lebih tinggi, warga di Kelurahan Panjang Baru dan Panjang Wetan mengeluhkan dampak teknis yang menghambat akses air bersih dan sanitasi.

Berikut adalah laporan mendalam mengenai dampak proyek tersebut.

Dilema Peninggian Jalan: Bebas Rob, Tapi Sulit Air Bersih

Pemerintah Kota Pekalongan gencar melakukan betonisasi (cor) jalan di kampung-kampung untuk memastikan akses transportasi warga tidak terendam air pasang. Namun, peninggian jalan yang mencapai satu meter lebih ini dinilai kurang mempertimbangkan infrastruktur bawah tanah.

1. Akses Air Pamsimas Terhambat

Warga melaporkan bahwa aliran air dari Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) menjadi tidak lancar. Selain itu, posisi jalan yang kini jauh lebih tinggi dari lantai rumah warga menyebabkan risiko air mengalir langsung masuk ke dalam hunian saat hujan deras atau pasang tinggi.

2. PDAM Batalkan Pemasangan Baru

Dampak paling signifikan dirasakan oleh calon pelanggan PDAM. Pihak PDAM dilaporkan membatalkan sejumlah permohonan pemasangan sambungan baru.

Alasannya: Ketebalan cor jalan yang mencapai satu meter menyulitkan petugas untuk melakukan penggalian pipa.
Kendala Teknis: Biaya dan tenaga yang dibutuhkan untuk membongkar beton sedalam itu dianggap tidak efisien dan berisiko merusak struktur jalan yang baru dibangun.

Ancaman Jangka Panjang: Saluran Air yang Terkubur

Warga di Panjang Baru dan Panjang Wetan merasa khawatir dengan pemeliharaan infrastruktur di masa depan. Saluran air atau drainase yang kini berada jauh di bawah tumpukan material cor beton menjadi mustahil untuk dicek atau dibersihkan.

“Untuk jangka panjang sangat susah. Saluran air sudah terpendam cor-coran jalan setinggi satu meter lebih. Pengecekan saluran terkendala karena aksesnya tertutup total oleh beton,” ungkap salah seorang warga setempat.

Potensi Meluas ke Wilayah Lain

Keluhan ini bukan hanya sekadar masalah lokal di dua kelurahan tersebut. Warga memperingatkan bahwa jika pola pembangunan ini terus berlanjut tanpa koordinasi lintas instansi (antara pihak pekerjaan umum dan penyedia layanan air), wilayah lain di Kota Pekalongan akan mengalami nasib serupa.

Harapan Warga Kepada Pemerintah

Masyarakat meminta adanya evaluasi terkait teknis peninggian jalan. Beberapa poin yang diharapkan antara lain:

Koordinasi Lintas Sektor: Adanya sinkronisasi antara proyek jalan dengan instalasi pipa PDAM/Pamsimas sebelum pembetonan dilakukan.
Lubang Kontrol (Manhole): Penyediaan akses atau titik kontrol di sepanjang jalan yang dicor agar pembersihan saluran air tetap bisa dilakukan.
Solusi Drainase Rumah: Bantuan atau arahan teknis bagi warga yang rumahnya kini berada di bawah level jalan agar tidak menjadi “kolam” saat hujan.

Pembangunan memang ditujukan untuk kesejahteraan, namun tanpa perencanaan yang integratif, solusi untuk satu masalah (rob) justru melahirkan masalah baru bagi keberlangsungan hidup warga sehari-hari. (Redaksi)

selengkapnya

Berita Desa Kesehatan Layanan Publik

BPJS PBI Hanya Diaktifkan Tiga Bulan, Warga Desa Semut Kebingungan

by buono on April 4, 2026 Berita Desa Kesehatan Layanan Publik bpjs pbi Pekalongan semut Wonokerto

PEKALONGAN, Warta Desa. – Seorang warga Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, mengeluhkan sistem verifikasi data kemiskinan setelah kartu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) miliknya dinonaktifkan secara sepihak.

Keluhan ini mencuat lantaran jaminan kesehatan tersebut sangat dibutuhkan untuk pengobatan sang buah hati yang menderita penyakit kronis. Berikut adalah laporan selengkapnya.

Hanya Diaktifkan Tiga Bulan, Warga Desa Semut Kebingungan

Nasib malang menimpa salah satu warga Desa Semut yang kini harus berjuang demi kesembuhan anaknya. Sang anak didiagnosis menderita kista di saluran empedu dan diwajibkan menjalani kontrol rutin ke RSUP Dr. Kariadi, Semarang. Namun, langkah pengobatan tersebut terganjal oleh status kepesertaan BPJS PBI yang tiba-tiba nonaktif.

Saat melakukan konfirmasi ke Dinas Sosial (Dinsos) setempat, warga tersebut mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan. BPJS miliknya hanya bisa diaktifkan kembali untuk jangka waktu tiga bulan saja.

Kendala Klasik: Masalah Data Desil

Alasan yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial adalah terkait pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial. Warga tersebut dinyatakan masuk dalam kategori Desil 6, yang menurut sistem diklasifikasikan sebagai keluarga mampu.

“Alasan Dinsos hanya bisa mengaktifkan tiga bulan karena saya masuk Desil 6, tergolong rakyat mampu. Padahal kenyataannya, rumah saja masih menumpang orang tua,” ungkap warga tersebut dalam curhatannya.

Kondisi Ekonomi Riil vs Data Sistem

Meski tercatat sebagai warga mampu dalam data desil, kondisi ekonomi riil keluarga ini berbanding terbalik:

Status Tempat Tinggal: Belum memiliki rumah pribadi (menumpang orang tua).
Pekerjaan: Buruh borongan konveksi.
Penghasilan: Tidak menentu, sangat bergantung pada ketersediaan orderan jahitan.

Keluarga berharap ada peninjauan ulang terhadap status desil tersebut. Mengingat biaya pengobatan kista saluran empedu dan transportasi rutin Pekalongan–Semarang sangat besar, kepesertaan BPJS PBI yang permanen menjadi satu-satunya tumpuan harapan mereka.

Pentingnya Akurasi Data Kemiskinan

Kasus ini menambah daftar panjang warga yang “terlempar” dari sistem bantuan sosial akibat ketidakakuratan data di lapangan. Warga berharap Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Sosial dapat memberikan solusi jangka panjang, bukan sekadar aktivasi sementara, agar proses penyembuhan sang anak tidak terhenti di tengah jalan.

Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus berupaya mengonfirmasi pihak terkait mengenai prosedur pengajuan sanggahan data desil bagi warga yang merasa tidak mampu namun tercatat mampu dalam sistem. (Redaksi)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

HARAPAN BARU DI TENGAH KUBANGAN LUMPUR: DPR RI RESMI TINDAK LANJUTI ADUAN KERUSAKAN JALAN PULUHAN TAHUN DI BIMA

by buono on Februari 20, 2026 Berita Desa Layanan Publik bima jalan rusak

BIMA, Nusa Tenggara Barat, Warta Desa. – Harapan baru muncul bagi warga Kecamatan Langgudu Selatan, Kabupaten Bima. Setelah puluhan tahun bergulat dengan infrastruktur yang memprihatinkan, laporan warga terkait kerusakan jalan parah akhirnya resmi ditindaklanjuti oleh DPR RI melalui mekanisme pengawasan legislatif.

Aduan yang diajukan melalui sistem SP4N LAPOR dan surat permohonan pengawasan kepada Ketua DPR RI tersebut kini telah tercatat dengan Tracking ID: #9929125. Langkah ini menjadi titik terang bagi percepatan perbaikan ruas jalan kabupaten yang meliputi rute Waduruka – Pusu – Kerampi dan Sarae Ruma.

Selama lebih dari dua dekade, warga di Kecamatan Langgudu Selatan, Kabupaten Bima, seolah hidup dalam keterisolasian yang dipaksakan oleh keadaan. Setiap kali musim penghujan tiba, ruas jalan yang menjadi urat nadi kehidupan mereka berubah drastis menjadi jalur lumpur yang dalam dan mematikan. Namun, penantian panjang tersebut kini menemui babak baru setelah laporan masyarakat secara resmi ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui mekanisme pengawasan legislatif.

Langkah maju ini bermula dari keberanian warga menyuarakan penderitaan mereka melalui sistem pengaduan nasional SP4N LAPOR serta pengiriman surat permohonan pengawasan langsung kepada Ketua DPR RI. Laporan yang kini tercatat dengan nomor Tracking ID: #9929125 tersebut secara khusus menyoroti kebutuhan mendesak akan percepatan perbaikan ruas jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Waduruka, Pusu, Kerampi, hingga Sarae Ruma di Kecamatan Langgudu. Aduan ini bukan sekadar keluhan administratif, melainkan sebuah permohonan agar fungsi pengawasan legislatif hadir secara nyata guna memastikan keselamatan dan hak atas pelayanan dasar masyarakat pedesaan tidak lagi terabaikan.

Kondisi infrastruktur di wilayah tersebut memang telah mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Bagi warga setempat, kerusakan jalan bukan lagi sekadar hambatan perjalanan atau ketidaknyamanan berkendara, melainkan ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup. Ketika jalanan berubah menjadi lumpur yang sulit ditembus kendaraan, akses untuk merujuk pasien dalam kondisi darurat seringkali terlambat, yang dalam beberapa kasus berujung pada konsekuensi fatal. Layanan kesehatan esensial dan bantuan sosial dari pemerintah pun kerap tersendat karena armada pengangkut tidak mampu menjangkau desa-desa di pelosok Langgudu Selatan.

Arief Rachman, selaku pelapor yang mewakili keresahan warga, menegaskan bahwa tuntutan mereka sebenarnya sangatlah sederhana dan fundamental. Ia menyatakan bahwa masyarakat tidak sedang menuntut pembangunan jalan yang megah atau mewah, melainkan hanya menginginkan akses yang layak dan dapat dilalui secara konsisten. Menurutnya, akses jalan yang memadai adalah syarat mutlak agar nyawa warga yang sakit dapat diselamatkan dan anak-anak dapat berangkat ke sekolah tanpa harus bertaruh nyawa di tengah jalur yang rusak parah. Selama puluhan tahun, warga merasa terjebak dalam ketimpangan akses yang semakin memperlebar jarak antara masyarakat kota dan pedesaan.

Dampak dari kerusakan jalan ini juga merembet pada sektor ekonomi dan pendidikan. Aktivitas ekonomi masyarakat yang mayoritas bergantung pada hasil bumi seringkali lumpuh total karena biaya transportasi yang melonjak atau bahkan ketiadaan kendaraan yang mau melintasi jalur tersebut. Anak-anak di Langgudu Selatan pun harus berjuang ekstra keras setiap hari hanya untuk mendapatkan hak pendidikan mereka, melewati rute yang licin dan berbahaya. Meski berbagai laporan sebelumnya telah disampaikan kepada instansi terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Perhubungan, namun perbaikan menyeluruh yang diharapkan warga tak kunjung terealisasi hingga puluhan tahun lamanya.

Kini, dengan masuknya aduan tersebut ke meja DPR RI, muncul secercah harapan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan segera bersinergi melakukan langkah konkret. Pengawasan dari lembaga legislatif diharapkan mampu memberikan tekanan positif bagi instansi terkait agar memprioritaskan anggaran dan pembangunan di wilayah yang sudah terlalu lama tertinggal ini. Masyarakat Langgudu Selatan kini hanya bisa berharap bahwa tindak lanjut administratif ini akan segera berubah menjadi deru mesin pengaspal jalan di lapangan, karena bagi mereka, keselamatan nyawa adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan janji-janji pembangunan yang terus tertunda. (Redaksi)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan

Musrenbangcam Kandangserang 2026: Rakyat Bosan Janji, Tuntut Perbaikan Jalan Desa Trajumas yang Terabaikan

by buono on Februari 11, 2026 Layanan Publik Lingkungan musrenbang

WARTA DESA, KANDANGSERANG, PEKALONGAN – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Kandangserang untuk tahun anggaran 2026 yang digelar Rabu (11/2), menjadi panggung tumpahnya kekecewaan warga. Forum yang seharusnya menjadi solusi bagi pembangunan daerah tersebut justru dihujani kritik tajam akibat pembangunan yang dianggap tidak merata dan hanya bersifat seremonial.

Suara dari Desa Trajumas: “Hanya Rutinitas Tanpa Realisasi”

Salah satu kritik paling pedas datang dari Parjana, warga Desa Trajumas. Di hadapan para pejabat dan anggota DPRD, ia menyuarakan jeritan hati masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di desanya yang seolah-olah “dianaktirikan” oleh pemerintah daerah.

Menurut Parjana, usulan perbaikan jalan di Desa Trajumas telah berulang kali diajukan dalam setiap Musrenbang tahun-tahun sebelumnya, namun hasilnya nihil.

“Setiap tahun diusulkan, tapi tidak pernah ada realisasi. Jalan di desa kami kondisinya sangat memprihatinkan dan seolah selalu terabaikan,” tegas Parjana dengan nada kecewa.

Ia menilai, jika kondisi ini terus dibiarkan, Musrenbang tidak lebih dari sekadar rutinitas gugur kewajiban bagi para pemangku kebijakan, sementara rakyat di akar rumput tetap harus berjibaku dengan akses jalan yang rusak.

Infrastruktur Lumpuh, Ekonomi Terhambat

Kekecewaan warga bukan tanpa alasan. Berdasarkan fakta di lapangan, kondisi jalan di wilayah Kecamatan Kandangserang saat ini berada dalam tahap mengkhawatirkan. Beberapa titik dilaporkan:

Ambles dan Longsor: Mengancam keselamatan nyawa pengendara.
Jalan Putus: Memutus akses mobilitas warga antar desa.
Hambatan Ekonomi: Kerusakan jalan membuat biaya angkut hasil bumi melambung dan memperlambat perputaran ekonomi warga desa.

Janji Pemerintah vs Tuntutan Nyata

Acara yang dibuka oleh Camat Kandangserang ini sebenarnya memaparkan 10 prioritas pembangunan untuk tahun 2027. Selain itu, pihak Baperida dan BPS juga menekankan pentingnya sinergi data dan perencanaan wilayah.

Meski sesi aspirasi telah dipandu oleh anggota DPRD Dapil 1, Bapak Edy dan Bapak Jahirin, warga kadung skeptis. Masyarakat menuntut agar usulan mereka kali ini benar-benar dikawal hingga ke tingkat kabupaten, bukan hanya berhenti menjadi tumpukan berkas di meja birokrasi.

Kritik tajam warga dalam Musrenbangcam ini adalah sebuah peringatan keras: Rakyat tidak butuh angka-angka di atas kertas atau paparan visi yang melangit; yang mereka butuhkan adalah aspal yang mulus dan akses jalan yang layak demi keberlangsungan hidup sehari-hari. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya

Bencana Layanan Publik

Warga Empat Desa di Kecamatan Tirto Sampaikan Tuntutan, Pemkab Pekalongan Janji Sejumlah Perbaikan

by buono on Februari 9, 2026 Bencana Layanan Publik banjir pekalongan Demo Tirto

PEKALONGAN, Warta Desa – Keluhan warga terkait ancaman banjir dan rusaknya infrastruktur di wilayah Kecamatan Tirto akhirnya mendapat respon dari pemerintah daerah. Melalui audiensi yang digelar di Pendopo Kecamatan Tirto, Senin (9/2/2026), Pemerintah Kabupaten Pekalongan resmi menyepakati tujuh poin tuntutan warga dari empat desa terdampak.

Pertemuan tersebut mempertemukan perwakilan warga dari Desa Karangjompo, Tegaldowo, Mulyorejo, dan Pacar dengan jajaran pengambil kebijakan Pemkab Pekalongan. Audiensi ini menjadi krusial mengingat kondisi lingkungan warga yang kian terdesak oleh persoalan drainase dan luapan air.

Tujuh Poin Komitmen Pemerintah

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani dalam pertemuan tersebut, Pemkab Pekalongan menjamin beberapa langkah strategis, di antaranya:

Tanggul Sungai Sengkarang: Perbaikan dan peninggian tanggul akan segera dilakukan dalam minggu ini menggunakan alat berat dari Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah.
Penambahan Pompa: Pengadaan dua unit pompa portable tambahan yang masing-masing akan ditempatkan di Karangjompo dan Mulyorejo.
Jaminan Operasional: Kepastian ketersediaan solar untuk mesin pompa banjir agar tetap berfungsi maksimal saat dibutuhkan.
Infrastruktur Permanen: Pembangunan Rumah Pompa di Desa Karangjompo melalui mekanisme pergeseran anggaran tahun 2026.
Drainase dan Pintu Air: Normalisasi drainase di Desa Pacar serta perbaikan pintu air di Desa Mulyorejo.
Perbaikan Jalan: Rehabilitasi ruas jalan Karangjompo–Pecakaran (khususnya titik Tegaldowo-Mulyorejo) sepanjang kurang lebih 300 meter.

Kawal Realisasi Janji

Kesepakatan ini ditandatangani oleh perwakilan warga (Mas Kuri, Amin Mazzoi, Andi Jojo, dan Arif Pribadi) bersama Asisten I dan II Sekda Kab. Pekalongan, pihak DPUTARU, serta Camat Tirto.

Salah seorang perwakilan warga menegaskan bahwa masyarakat akan terus memantau perkembangan di lapangan.

“Kami berharap ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Realisasi di lapangan adalah yang paling utama agar desa kami tidak lagi terendam banjir setiap kali hujan turun,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyatakan komitmennya untuk melaksanakan poin-poin tersebut dengan penuh tanggung jawab demi kenyamanan dan keselamatan warga di empat desa tersebut. (Buono/Warta Desa)

selengkapnya

Bencana Layanan Publik

Tragedi di Pengungsian Dupantex, IMM Pekalongan Desak Pemda Benahi Total Penanganan Banjir

by buono on Februari 9, 2026 Bencana Layanan Publik banjir pekalongan imm

PEKALONGAN, Warta Desa – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pekalongan melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk melakukan pembenahan total dalam penanganan bencana. Hal ini menyusul peristiwa memilukan meninggalnya seorang warga lanjut usia (lansia) di posko pengungsian Dupantex, Kecamatan Tirto.

Peristiwa ini menjadi sorotan tajam di tengah kondisi banjir yang telah merendam wilayah Pekalongan sejak 17 Januari 2026 dan hingga kini—memasuki hari ke-23—belum sepenuhnya surut.

Alarm Lemahnya Mitigasi

Ketua PC IMM Pekalongan, Muhammad Haidar, menilai tragedi meninggalnya warga di pengungsian merupakan alarm serius atas lemahnya mitigasi bencana dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

“Korban jiwa di pengungsian menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi sekadar respons darurat. Harus ada langkah struktural, ilmiah, dan berkelanjutan,” tegas Haidar saat memberikan keterangan pada Senin (9/2/2026).

IMM menyoroti kondisi pengungsian yang terbatas, layanan kesehatan yang belum optimal, serta lamanya masa tanggap darurat yang justru memperparah penderitaan masyarakat terdampak.

Dorong Inovasi Teknologi dan Solusi Struktural

IMM Pekalongan mendesak pemerintah daerah agar tidak hanya memberikan bantuan logistik, tetapi mulai berani menggunakan inovasi kebijakan berbasis sains dan teknologi. Beberapa poin langkah konkret yang diusulkan antara lain:

Modifikasi Cuaca: Mengelola awan saat curah hujan ekstrem bekerja sama dengan BMKG dan lembaga riset.
Infrastruktur Terpadu: Pembangunan kolam retensi dan sistem drainase yang terintegrasi.
Normalisasi Sungai: Dilakukan secara berkelanjutan di wilayah rawan.
Tata Ruang: Penataan ruang yang berbasis pada mitigasi bencana.
Peringatan Dini (EWS): Sistem yang terintegrasi hingga tingkat desa.

Menurut IMM, teknologi modifikasi cuaca merupakan solusi taktis jangka pendek untuk mengurangi beban hujan, sementara pembenahan tata kelola lingkungan adalah harga mati untuk solusi jangka panjang.

Standar Pengungsian Harus Manusiawi

Selain masalah teknis, Haidar menekankan pentingnya peningkatan standar pengungsian yang lebih manusiawi. Terutama bagi lansia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dengan menjamin ketersediaan sanitasi, layanan kesehatan siaga, dan distribusi logistik yang merata.

“Tragedi Dupantex harus menjadi titik balik. Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Dibutuhkan roadmap penanggulangan banjir yang jelas, terukur, dan berani memanfaatkan teknologi,” pungkas Haidar.

IMM Pekalongan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan ini serta terlibat aktif dalam gerakan kemanusiaan dan advokasi publik agar bencana tahunan ini tidak terus berulang tanpa solusi nyata.

Pewarta: Nanang Fahrudin

Editor: Buono

selengkapnya

Bencana Kesehatan Layanan Publik

Warga Tirto “Ngamuk” di Tengah Banjir: Tuntut Camat Mundur dan Kecam Pernyataan Wakil Bupati

by buono on Februari 9, 2026 Bencana Kesehatan Layanan Publik aksi massa Demo Tirto

PEKALONGAN, WARTA DESA. – Suasana di halaman Kantor Kecamatan Tirto memanas hari ini, Senin (9/2/2026). Ratusan warga dari Desa Karangjompo, Tegaldowo, dan Mulyorejo nekat menerjang genangan air yang masih merendam wilayah tersebut untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Aksi ini dipicu oleh keputusasaan warga yang telah terjebak banjir selama lebih dari 23 hari tanpa penanganan yang memadai dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Statistik “Kaji” Wakil Bupati Picu Amarah

Kemarahan massa semakin tersulut menyusul pernyataan Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, di media massa yang menyebut bahwa bencana di Pekalongan Utara masih akan “dikaji”. Pernyataan ini dianggap sebagai penghinaan bagi warga yang tengah bertaruh nyawa di tengah banjir.

“Pernyataan bahwa bencana ini akan ‘dikaji’ itu artinya tidak ada perhatian serius. Pemerintah seolah enggan menetapkan status darurat bencana padahal nyawa warga sudah jadi taruhan!” tegas salah satu koordinator aksi di lokasi.

Kekecewaan warga semakin lengkap karena Bupati Fadia Arafiq dan Sekda memilih tidak hadir menemui massa, yang memicu tudingan bahwa pejabat daerah hanya peduli saat butuh suara di masa pemilihan.

7 Tuntutan Utama Massa Aksi

Dalam audiensi yang berlangsung emosional, warga menyampaikan poin-poin tuntutan yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah:

Pembangunan Rumah Pompa Permanen: Sebagai solusi jangka panjang banjir.
Perbaikan Alat: Memastikan seluruh infrastruktur penyedot air berfungsi maksimal.
Penguatan Tanggul Sengkarang: Memperbaiki titik-titik tanggul yang rawan jebol dan membahayakan pemukiman.
Posko Darurat: Penyediaan posko kesehatan dan logistik yang layak bagi pengungsi.
Bahan Bakar Pompa: Warga mengecam adanya mobil pompa yang mangkrak tidak jalan hanya karena tidak ada anggaran bahan bakar.
Camat Tirto Mundur: Massa menuntut Camat Tirto meletakkan jabatan karena dinilai acuh tak acuh dan gagal berkomunikasi dengan warga selama bencana.
Surat Pernyataan Kesepakatan: Warga menolak sekadar diskusi dan menuntut dokumen tertulis yang sah atas kesepakatan hari ini.

Duka yang Terabaikan

Warga mengingatkan bahwa kelalaian pemerintah telah memakan korban jiwa, yakni seorang lansia meninggal di pengungsian Dupantex dan seorang relawan yang gugur diduga karena kelelahan. Selain itu, sektor ekonomi batik dan konveksi dilaporkan rugi hingga miliaran rupiah, sementara pendidikan anak-anak lumpuh total.

Hingga siang ini, warga masih bertahan di lokasi dan mendesak agar ada hitam di atas putih terkait tuntutan mereka sebelum membubarkan diri. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya

Bencana Kesehatan Layanan Publik

Bupati Tak Muncul, Warga Tirto Kecewa Berat: “Kalau Mau Pilihan Saja Fotonya Dipajang”

by buono on Februari 9, 2026 Bencana Kesehatan Layanan Publik banjir Demo Tirto

PEKALONGAN, Warta Desa – Suasana audiensi di Kantor Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Senin (09/02/2026) berlangsung panas dan penuh emosi. Ratusan warga dari Desa Karangjompo, Tegaldowo, dan Mulyorejo yang telah 23 hari terendam banjir meluapkan kekecewaannya lantaran Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dan Sekretaris Daerah (Sekda) tidak hadir menemui massa aksi.

Ketidakhadiran pimpinan daerah ini dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap penderitaan warga yang wilayahnya kini berubah menjadi lautan air.

Kritik Pedas untuk DPRD dan Camat

Dalam audiensi yang terekam oleh pewarta Warta Desa, Andi Purwandi, salah seorang perwakilan warga Desa Mulyorejo menyampaikan orasi yang menggetarkan. Ia menyentil anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang dianggap hanya datang saat membutuhkan suara.

“Selama ini DPRD jarang ke Desa Mulyorejo. Hanya kalau mau pilihan (Pemilu) saja fotonya dikeluarkan. Tapi sampai sekarang belum pernah datang melihat kami yang jemur (kebanjiran),” cetus warga tersebut di hadapan pejabat kecamatan.

Kritik tajam juga diarahkan kepada Camat Tirto yang baru. Warga menilai sang Camat bersikap acuh tak acuh dan tidak pernah berkomunikasi atau turun langsung memantau kondisi warga yang terdampak banjir. Bahkan, warga secara terang-terangan meminta agar Camat tersebut mundur jika tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Dampak Ekonomi Miliaran dan Pendidikan Lumpuh

Selain masalah kesehatan, warga memaparkan dampak ekonomi yang sangat masif. Sektor industri rumah tangga yang menjadi napas ekonomi warga Tirto kini mati total.

Ekonomi: Kerugian pengusaha batik dan konveksi ditaksir mencapai miliaran rupiah karena produksi terhenti selama 22-23 hari.
Pendidikan: Anak-anak sekolah sudah tidak bisa belajar di gedung sekolah selama lebih dari tiga minggu.
Kesehatan: Banyak lansia dan anak-anak yang mulai jatuh sakit, termasuk cucu salah satu orator yang dikabarkan sudah sakit selama satu minggu akibat lingkungan yang kotor dan lembap.

Tuntut Perbaikan Tanggul dan Status Darurat

Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki tanggul di sisi utara Pantura arah Desa Mulyorejo yang kondisinya kritis. Debit air yang deras dikhawatirkan akan menjebol tanggul dan memperparah bencana.

“Kalau memang Bupati atau ASN tidak percaya, suruh tidur di sana satu malam saja. Biar mereka menyaksikan dan menikmati sendiri kehidupan kami di tengah banjir,” tantang warga dengan nada emosional.

Hingga berita ini diturunkan, massa masih menuntut kepastian langkah konkret dari pemerintah kabupaten, termasuk penetapan Status Darurat Bencana agar penanganan bisa dilakukan secara menyeluruh dan memadai, mengingat sebelumnya telah jatuh korban jiwa baik dari kalangan lansia di pengungsian maupun relawan. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya

Layanan Publik Sosial Budaya

23 Hari Terendam Banjir, Ratusan Warga Tirto Geruduk Kantor Kecamatan Tuntut Status Darurat Bencana

by buono on Februari 9, 2026 Layanan Publik Sosial Budaya banjir Tirto

PEKALONGAN, WARTA DESA. – Kemarahan warga di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, memuncak hari ini, Senin (9/2/2026). Ratusan warga dari tiga desa terdampak banjir—termasuk Karangjompo, Tegaldowo, dan Mulyorejo—menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Kecamatan Tirto yang masih tergenang air.

Massa mulai memadati lokasi sejak sebelum pukul 10.00 WIB untuk menyuarakan kekecewaan mereka terhadap penanganan banjir yang dinilai tidak becus. Berdasarkan informasi lapangan, pemukiman warga di wilayah tersebut telah terendam banjir selama lebih dari 23 hari tanpa ada tanda-tanda air akan surut.

Menuntut Ketegasan Bupati

Aksi massa ini dipicu oleh lambatnya respons pemerintah setempat dalam mengatasi bencana yang telah melumpuhkan aktivitas warga hampir satu bulan lamanya. Poin utama dalam tuntutan aksi hari ini adalah:

Penetapan Status Darurat Bencana: Massa mendesak Bupati Pekalongan untuk segera menetapkan status darurat bencana agar penanganan dapat dilakukan secara luar biasa dan terintegrasi.
Kehadiran Pejabat Berwenang: Warga meminta Bupati, dinas terkait, serta anggota DPRD Kabupaten Pekalongan untuk hadir dan memberikan solusi konkret di lokasi.

Duka di Tengah Banjir: Lansia dan Relawan Gugur

Kondisi di lapangan semakin memprihatinkan menyusul laporan adanya korban jiwa. Sebelumnya, seorang pengungsi lansia dilaporkan meninggal dunia di posko pengungsian Dupantex, Tirto.

Selain itu, duka juga menyelimuti para pejuang kemanusiaan setelah seorang relawan meninggal dunia beberapa hari lalu, yang diduga kuat akibat kelelahan (kecapean) saat membantu warga yang terdampak banjir berkepanjangan ini.

Situasi Terkini

Hingga berita ini diturunkan, ratusan warga masih bertahan di halaman kantor kecamatan meski harus berendam di air banjir. Massa membawa berbagai alat peraga seperti spanduk dan pengeras suara untuk memastikan aspirasi mereka didengar oleh pemangku kebijakan.

Aksi ini dikoordinasikan oleh perwakilan dari tiap desa, dengan pengawalan dari aparat keamanan setempat guna menjaga situasi tetap kondusif.***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Warga Keluhkan Dugaan Pungutan Imunisasi Bayi Rp100 Ribu di Wilayah Puskesmas Doro 1, Begini Klarifikasi Kapus

by buono on Februari 9, 2026 Kesehatan Layanan Publik puskesmas doro 1 vaksin vaksin bayar

DORO, WARTA DESA. – Program imunisasi dasar nasional yang seharusnya dapat diakses secara gratis oleh masyarakat, kini menjadi tanda tanya bagi salah seorang warga di wilayah Doro. Seorang narasumber yang merupakan orang tua bayi melaporkan adanya tarikan biaya sebesar Rp100.000 saat sang anak menerima vaksin BCG dari tenaga kesehatan.

Berdasarkan keterangan narasumber, kejadian ini bermula saat ia hendak melakukan imunisasi Hepatitis B (HB 0) untuk anaknya di Puskesmas Doro 1. Namun, pihak Puskesmas menyatakan bahwa stok vaksin tersebut sedang kosong dan mengarahkan warga untuk menghubungi bidan desa.

“Waktu di lokasi lama (Wopi), semua vaksin gratis tanpa syarat. Tapi di sini, saat ke Puskesmas Doro 1 dibilang HB 0 tidak ada, lalu disuruh hubungi bidan desa,” ujar narasumber yang enggan disebutkan identitasnya.

Kondisi semakin membingungkan saat pelaksanaan vaksin BCG pada tanggal 29 Januari lalu. Karena bidan desa yang bersangkutan sedang cuti, pelayanan diberikan oleh bidan pengganti yang datang langsung ke rumah warga. Setelah proses vaksinasi selesai, narasumber menanyakan perihal biaya administratif atau transportasi, dan secara mengejutkan diminta membayar sebesar Rp100.000.

“Saat saya tanya berapa, bidannya menjawab 100 ribu rupiah. Saya bingung, apakah sekarang vaksin memang bayar? Ataukah itu uang ganti bensin? Padahal setahu saya ini program pemerintah,” tambahnya.

Menanggapi keluhan dan permintaan informasi tersebut, Kepala Puskesmas Doro 1 memberikan klarifikasi resmi mengenai prosedur dan status biaya pelayanan imunisasi tersebut. Pihak Puskesmas menegaskan bahwa pada dasarnya seluruh imunisasi dasar merupakan program pemerintah yang diberikan secara gratis di fasilitas kesehatan seperti Posyandu atau Puskesmas.

Terkait adanya pungutan sebesar Rp100.000, Kepala Puskesmas menjelaskan bahwa biaya tersebut kemungkinan merupakan biaya transportasi untuk bidan yang melakukan kunjungan di luar jam kerja. Hal tersebut dinyatakan sebagai kesepakatan pribadi antara bidan dengan keluarga pasien yang dikunjungi, mengingat Puskesmas sendiri tidak memiliki aturan resmi mengenai tarif transport kunjungan petugas ke rumah atau homecare untuk pemberian vaksin.

Mengenai kendala ketersediaan stok vaksin yang sempat dialami warga, manajemen Puskesmas menerangkan bahwa ketersediaan vaksin sangat bergantung pada distribusi atau dropping dari Dinas Kesehatan sesuai dengan jumlah sasaran dan ketersediaan di bagian farmasi. Jika stok di Puskesmas kosong, informasi tersebut akan disampaikan kepada masyarakat melalui bidan yang bertugas di Posyandu.

Pihak Puskesmas juga menyarankan jika pasien menghendaki imunisasi sesuai jadwal di tengah kekosongan stok, warga dapat dirujuk ke praktek dokter spesialis anak. Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat mendapatkan kepastian hukum bahwa vaksin program pemerintah tetap gratis jika diakses melalui prosedur resmi di fasilitas kesehatan pemerintah, sementara layanan kunjungan rumah bersifat kesepakatan personal antara petugas dan warga. (Andi Purwandi)

selengkapnya