Layanan Publik Arsip — Laman 6 dari 113

Hukum & Kriminal Layanan Publik Pemberantasan Korupsi

Menyibak Angka Rp 655 Miliar Swakelola Pekalongan: Alarm Efisiensi dan Transparansi Anggaran

by buono on November 7, 2025 Hukum & Kriminal Layanan Publik Pemberantasan Korupsi APBD Pekalongan rup swakelola

Warta Desa, Pekalongan — Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Tahun Anggaran 2025 telah menetapkan angka yang memicu sorotan tajam: Rp 655 miliar dialokasikan melalui mekanisme swakelola.

Nilai yang sangat besar ini — mencakup beragam kegiatan mulai dari pembangunan fisik hingga program pemberdayaan masyarakat — menimbulkan pertanyaan serius mengenai efisiensi dan potensi kerentanan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sorotan publik dan legislatif bermula dari kekhawatiran bahwa porsi swakelola yang dominan dapat mereduksi transparansi yang seharusnya melekat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ancaman “Ruang Abu-abu” Pengadaan
Menurut data RUP yang tersedia, ratusan miliar dana ini akan dikelola langsung oleh unit kerja pemerintah atau kelompok masyarakat pelaksana, tanpa melalui mekanisme lelang terbuka yang kompetitif.

Skema swakelola idealnya digunakan untuk program-program yang bersifat sangat spesifik atau membutuhkan partisipasi langsung masyarakat lokal. Namun, ketika diterapkan pada skala anggaran yang mencapai Rp 655 miliar, para pengamat kebijakan daerah melihat adanya risiko signifikan.

“Swakelola bukan berarti bebas dari evaluasi. Semakin besar jumlahnya, semakin tinggi risiko ketidakefisienan, potensi markup, dan lemahnya kontrol publik,” ujar seorang pengamat anggaran yang enggan disebutkan namanya, menekankan bahwa transparansi adalah kunci akuntabilitas.

Ketiadaan proses lelang terbuka menghilangkan salah satu fungsi pengawasan pasar, di mana penawaran kompetitif dari pihak ketiga seringkali memaksa pemerintah untuk mendapatkan nilai terbaik dari uang rakyat.

Legislatif Menuntut Audit Menyeluruh

Kalangan legislatif di DPRD Kabupaten Pekalongan telah mengindikasikan akan meminta penjelasan rinci dari pihak eksekutif. Mereka mempertanyakan dasar penetapan angka Rp 655 miliar tersebut, termasuk kelayakan mekanisme pelaksanaan dan kesiapan aparatur daerah dalam memastikan standar proyek terpenuhi.

“Jangan sampai swakelola dijadikan ruang abu-abu anggaran yang hasilnya tidak maksimal. Kami akan minta penjelasan lengkap dan melakukan pengawasan lebih ketat,” tegas salah satu anggota DPRD.

Tekanan juga datang dari masyarakat umum, yang berharap anggaran besar tersebut benar-benar membawa manfaat nyata, bukan hanya habis dalam proses administrasi yang kurang efisien.

“Kalau swakelola terlalu besar, khawatir pelaksanaannya tidak optimal dan hasilnya tidak maksimal,” ungkap seorang tokoh masyarakat, menyuarakan kekhawatiran warga terkait kualitas hasil akhir proyek.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum memberikan keterangan resmi terkait alasan penetapan alokasi swakelola senilai Rp 655 miliar tersebut, meninggalkan tanda tanya besar di benak publik mengenai komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola yang baik.
Publik kini menanti langkah konkret pemerintah untuk memastikan bahwa belanja daerah tetap efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. (Red)

selengkapnya

Layanan Publik

Warga Kandangserang Keluhkan PJU Tenaga Surya Rusak dan Dialihfungsikan

by buono on November 4, 2025 Layanan Publik Kandangserang pju

Warta Desa, Kandangserang, 4 November 2025 — Sejumlah warga Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, mengeluhkan kondisi lampu penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya yang banyak mengalami kerusakan. Selain tidak kunjung diperbaiki oleh dinas terkait, sebagian tiang PJU bahkan dialihfungsikan oleh pengusaha wifi lokal.

Padahal, keberadaan PJU tenaga surya sangat membantu masyarakat, terutama di daerah pegunungan yang kerap mengalami pemadaman listrik akibat cuaca ekstrem dan pohon tumbang saat musim hujan.

“Lampu tenaga surya ini sangat membantu kami saat malam hari. Tapi sekarang banyak yang rusak dan dibiarkan begitu saja,” ujar salah satu warga Desa Kandangserang, Selasa (4/11).

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tindakan dari dinas terkait untuk melakukan perbaikan atau pemeliharaan rutin terhadap fasilitas tersebut. Warga pun menilai pemerintah terkesan abai terhadap infrastruktur penerangan yang sangat vital bagi keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, masyarakat mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku perusakan dan pencurian komponen PJU, seperti panel surya dan mesin pengatur daya, yang diduga telah hilang di beberapa titik.

“Kami berharap ada penindakan. Kalau terus dibiarkan, nanti semua lampu ini hilang,” tambah warga lainnya dengan nada kecewa.

Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan memperbaiki dan mengamankan fasilitas penerangan umum agar kembali berfungsi sebagaimana mestinya. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Layanan Publik

Warga Keluhkan Kondisi Jalan Desa Mendolo yang Rusak Parah, Harapkan Perhatian Pemerintah Kabupaten

by buono on Oktober 27, 2025 Layanan Publik jalan rusak lebakbarang mendolo

Warta Desa, Pekalongan — Beginilah kondisi jalan Desa Mendolo, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, yang kini sangat memprihatinkan. Jalan utama yang berstatus jalan kabupaten tersebut sudah lama tidak tersentuh perbaikan, membuat aktivitas warga menjadi terhambat, terutama saat musim hujan tiba.

Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa permukaan jalan banyak berlubang, sebagian tertutup tanah dan batu lepas, bahkan di beberapa titik sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Warga menuturkan bahwa kondisi ini sudah berlangsung lama tanpa ada penanganan berarti dari pemerintah.

Dakipo, salah satu warga Desa Mendolo, menyampaikan keluhannya kepada Warta Desa.

“Kami hanya berharap pemerintah Kabupaten Pekalongan bisa peduli dengan jalan desa kami. Sudah lama rusak, tapi belum juga diperbaiki. Padahal ini jalur utama warga untuk bekerja dan anak-anak berangkat sekolah,” ujarnya.

Kerusakan jalan tersebut tidak hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada anak-anak sekolah serta akses menuju perkantoran pemerintah Kabupaten Pekalongan dan rumah sakit. Selain itu, perekonomian masyarakat setempat ikut terdampak, terutama bagi para petani dan pedagang yang setiap hari mengangkut hasil bumi ke pasar antar-kecamatan.

Warga berharap agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti keluhan ini dengan melakukan perbaikan atau pengaspalan ulang jalan Desa Mendolo demi kelancaran mobilitas dan keselamatan pengguna jalan.

“Kami mohon dengan sangat kepada pemerintah agar lebih peduli dengan keadaan jalan Desa Mendolo ini. Semoga ada perhatian dan tindak lanjut nyata,” tambah warga.

Keluhan warga ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah akan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan seperti Mendolo yang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Kabupaten Pekalongan. (Rohadi)

selengkapnya

Layanan Publik

Relawan H. Muiz Gotong Royong Perbaiki Jalan Rusak di Garungwiyoro

by buono on Oktober 26, 2025 Layanan Publik garungwiyoro jalan rusak

Warta Desa, Kandangserang, 25 Oktober 2025 – Sejumlah relawan yang dipimpin oleh H. Muiz bergotong royong memperbaiki jalan rusak dan berlubang di wilayah Watu Lawang dan Celiling, Desa Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan.

Dengan peralatan dan material seadanya, para relawan turun langsung ke lapangan untuk memperbaiki jalan yang sudah lama rusak. Kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah.

“Dalane alus rejekine mulus sepertinya hanya jadi slogan saja. Hari ini kami perbaiki jalan dengan alat dan bahan yang ada. Kadang ada yang nyumbang, kadang juga tidak, tapi itu sudah biasa,” ujar H. Muiz saat ditemui di lokasi kegiatan.

Menurutnya, aksi ini murni didorong oleh kepedulian terhadap masyarakat yang setiap hari melewati jalan tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini dilakukan tanpa pamrih dan tanpa mengharap imbalan apa pun.

“Kami tidak berharap lebih dari pemerintah. Kami hanya ingin masyarakat bisa lewat dengan nyaman,” tambahnya.

Warga sekitar menyambut baik langkah gotong royong yang dilakukan relawan tersebut. Mereka berharap upaya H. Muiz dan kawan-kawan bisa menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut peduli terhadap kondisi infrastruktur di daerahnya. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Layanan Publik

Pagar Pembatas Tol di Desa Jajarwayang Roboh, Sudah Tiga Hari Belum Diperbaiki

by buono on Oktober 25, 2025 Layanan Publik jajarwayang pagar Tol

Warta Desa, Pekalongan — Warga Desa Jajarwayang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, mengeluhkan pagar pembatas antara jalan tol dan permukiman penduduk yang roboh sejak tiga hari lalu namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak berwenang.

Pagar yang seharusnya menjadi pembatas keamanan antara area tol dan jalur permukiman itu ambruk di sisi barat Kali Sengkarang, tepatnya di wilayah Jajarwayang Utara, dekat trowongan. Lokasi tersebut bukan di area persawahan, melainkan berada di tengah permukiman warga yang masih aktif digunakan untuk lalu lintas masyarakat setempat.

Salah satu warga yang melaporkan kejadian ini menyampaikan bahwa laporan sudah disampaikan kepada pihak terkait, namun belum ada tindakan maupun perbaikan hingga hari ini. Warga merasa terganggu dan khawatir akan keselamatan, terutama bagi anak-anak dan pengguna jalan yang melintas setiap hari.

“Jalan ini masih sering dilewati warga. Kalau tidak segera diperbaiki, bisa berbahaya karena langsung berbatasan dengan area tol,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.

Masyarakat berharap pihak pengelola tol maupun instansi terkait segera turun tangan untuk memperbaiki pagar pembatas tersebut, demi keamanan dan kenyamanan warga di sekitar lokasi. (Rohadi)

selengkapnya

Layanan Publik

Jalur Wisnu – Demangan Rusak Parah, Warga Minta Tambahan Rambu Keselamatan

by buono on Oktober 22, 2025 Layanan Publik pemalang

WARTA DESA, PEMALANG – Jalan utama penghubung Desa Wisnu dan Demangan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, mengalami kerusakan parah akibat longsor yang terjadi sejak tahun 2024. Hingga kini, perbaikan masih terus dilakukan, namun kurangnya rambu-rambu peringatan di lokasi membuat kondisi semakin berbahaya bagi pengguna jalan.

Kondisi jalan yang licin dan berlumpur menjadi tantangan berat, terutama saat hujan turun. Sejumlah pengendara bahkan harus ekstra hati-hati agar tidak tergelincir. Ibarat meniti di atas tali, sedikit saja lengah bisa berakibat fatal.

Selain itu, tidak adanya tanda peringatan atau pembatas di sekitar area longsor membuat arus lalu lintas tersendat. Beberapa kendaraan sempat kesulitan melintas karena permukaan jalan yang tidak rata dan sempit.

Warga berharap pihak terkait segera menambah rambu lalu lintas sementara serta mempercepat proses perbaikan. “Kami hanya ingin aman saat melintas. Jalan ini satu-satunya akses utama ke pasar dan sekolah,” ujar salah satu warga setempat.

Pemerintah daerah diharapkan segera turun tangan agar jalur vital ini kembali aman dan lancar dilalui masyarakat. (Andi Purwandi)

selengkapnya

Layanan Publik

Proyek Rehabilitasi Jalan Rowoyoso–Werdi Belum Dimulai, Warga Pertanyakan Janji Bupati

by buono on Oktober 18, 2025 Layanan Publik Bupati Pekalongan fadia arafiq werdi

Warta Desa, Pekalongan — 18 Oktober 2025 | Proyek rehabilitasi jalan Rowoyoso–Werdi yang dibiayai dari APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 mulai menuai sorotan dari warga sekitar. Pasalnya, meskipun papan proyek telah terpasang sejak 25 September 2025, hingga kini belum terlihat tanda-tanda pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Berdasarkan informasi resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan, proyek ini memiliki:

Nomor SPK: 02/PJ-09/PPK/IX/2025 tanggal 25 September 2025

Nilai pekerjaan: Rp 1.959.532.917,00

Waktu pelaksanaan: 90 hari kalender (26 September – 24 Desember 2025)

Kontraktor pelaksana: CV. Miguno Agneg, Pekalongan

Sejumlah warga Desa Rowoyoso dan Werdi mengungkapkan kekecewaannya. Mereka menilai proyek ini seharusnya sudah dimulai sesuai janji yang pernah disampaikan Bupati saat kunjungan ke lokasi beberapa waktu lalu.

“Waktu itu Bupati datang langsung dan bilang proyek akan mulai Oktober dan selesai Desember. Tapi sekarang sudah pertengahan bulan, belum ada aktivitas sama sekali,” ujar salah satu warga Rowoyoso, Sabtu (18/10/2025).

Warga berharap proyek ini segera dikerjakan sesuai jadwal, mengingat kondisi jalan saat ini cukup rusak dan menjadi akses utama masyarakat setempat.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana maupun dinas terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab belum dimulainya pekerjaan tersebut. Masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai janji. (Rohadi)

selengkapnya

Layanan Publik Pendidikan

SD Negeri 3 Randu Mukti Waren Rusak Parah, Belum Dapat Perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan

by buono on Oktober 14, 2025 Layanan Publik Pendidikan sd rusak

Warta Desa, Pekalongan – Kondisi bangunan SD Negeri 3 Randu Mukti Waren, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kini semakin memprihatinkan. Sejumlah ruang kelas mengalami kerusakan cukup parah, mulai dari atap bocor, plafon ambrol, hingga dinding yang retak. Ironisnya, hingga saat ini belum ada tindakan nyata maupun perhatian serius dari pemerintah kabupaten untuk melakukan perbaikan.

Pantauan di lokasi, beberapa ruang kelas terlihat tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ketika hujan turun, air masuk ke dalam kelas, membuat para siswa harus berpindah tempat belajar atau bahkan diliburkan. Meja dan kursi yang sudah rusak pun banyak yang tidak lagi bisa digunakan dengan aman.

Salah satu guru SD Negeri 3 Randu Mukti Waren mengungkapkan, kondisi ini sudah berlangsung lama. “Sudah beberapa tahun kami mengajukan proposal perbaikan, tapi belum ada tanggapan. Kami khawatir keselamatan siswa dan guru,” ujarnya.

Warga sekitar juga menyayangkan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah. Mereka berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan segera turun tangan, karena sekolah ini merupakan satu-satunya fasilitas pendidikan dasar di wilayah tersebut.

“Kalau dibiarkan terus seperti ini, kami takut bangunannya roboh. Anak-anak jadi tidak nyaman belajar. Pemerintah seharusnya segera memperbaiki,” ujar salah satu wali murid.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan terkait rencana perbaikan bangunan SD Negeri 3 Randu Mukti Waren. Masyarakat berharap tahun depan sekolah ini dapat menjadi prioritas dalam program rehabilitasi sarana pendidikan agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan aman dan nyaman. (Agung Dwi Wicaksono)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Pegawai RSUD Kesesi Keluhkan Keterlambatan dan Ketidaktransparanan Pembayaran Jaspel

by buono on Oktober 14, 2025 Kesehatan Layanan Publik rsud kesesi

Warta Desa, Pekalongan — Sejumlah pegawai di RSUD Kesesi, Kabupaten Pekalongan, mengeluhkan persoalan pembayaran jasa pelayanan (jaspel) yang dinilai tidak transparan dan sering mengalami keterlambatan. Keluhan ini disampaikan oleh seorang sumber internal rumah sakit yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan.

Menurut penuturan sumber tersebut, sejak Desember 2024 hingga kini, proses pencairan jaspel kerap terkendala. Bahkan, pembayaran untuk Desember 2024 disebut-sebut tidak diterima oleh sebagian pegawai.

“Desember itu pasien sangat banyak dan dokter juga full. Tapi katanya jaspel bulan Desember 2024 hangus,” ungkapnya, Senin (13/10/2025).

Ia menuturkan, jaspel untuk Januari hingga April 2025 memang sudah dicairkan, namun periode Mei hingga September 2025 belum diterima pegawai.

“Yang Januari–Februari baru cair Maret, Maret cair April. Sekarang sudah Oktober, tapi dari Mei sampai September belum keluar,” ujarnya.

Selain keterlambatan, ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara data laporan internal dengan nominal yang masuk ke rekening pegawai. Ia menilai perhitungan jaspel tidak dilakukan secara terbuka, padahal besaran jaspel ditentukan berdasarkan jumlah pasien dan beban kerja.

“Nilai jaspel tidak transparan. Kadang saya hanya dapat ratusan ribu, padahal kerjaannya sama bahkan lebih berat. Harusnya golongan lebih tinggi punya poin tersendiri, tapi justru banyak yang golongan 3D di bawah 2C,” keluhnya.

Sumber itu juga menyebut dugaan kejanggalan dalam proses perhitungan dan pencairan dana jaspel, mulai dari klaim BPJS Kesehatan, perhitungan oleh bendahara, hingga transfer ke rekening pegawai.

“Uangnya dari BPJS masuk ke bendahara, lalu dihitung poin, baru dikirim ke Bank Jateng. Tapi di situ sering perhitungan yang tidak sesuai,” tambahnya.

Berdasarkan data internal, jumlah pegawai PNS penerima jaspel di RSUD Kesesi mencapai sekitar 130 orang. Nominal yang diterima bervariasi antara Rp200 ribu hingga Rp30 juta per bulan, tergantung posisi dan beban kerja.

Pihak Manajemen RSUD Kesesi Akui Terjadi Keterlambatan

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Kesesi, Arif, mengaku enggan berkomentar banyak karena baru menjabat sejak Oktober 2025.

“Saya baru PLT mulai Oktober kemarin. Jadi kalau itu bukan kewenangan saya, saya tidak tahu. Kalaupun saya tahu, saya juga tidak bisa apa-apa karena itu kebijakan sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubag Tata Usaha RSUD Kesesi, Adin Sutanto, membenarkan adanya keterlambatan pembayaran jaspel. Ia menyebut, jaspel Mei hingga Juli 2025 belum dicairkan, sementara Agustus dan September masih menunggu proses klaim BPJS.

“Jaspel yang belum kita bagi memang dari bulan Mei, Juni, Juli. Kami sudah bersepakat dengan teman-teman, pencairan akan dilakukan sekitar tanggal 25 Oktober ini. SPJ sudah dibuat, mudah-mudahan sekitar tanggal 20 sudah cair,” jelas Adin.

Ia menjelaskan keterlambatan disebabkan kondisi keuangan rumah sakit yang harus menanggung biaya operasional harian seperti obat dan alat kesehatan.

“RSUD Kesesi ini masih rumah sakit baru, jadi kami tidak hanya memikirkan jaspel, tapi juga operasional. Kalau semua dana langsung untuk jaspel, pelayanan bisa terganggu,” ujarnya.

Adin juga membantah kabar bahwa jaspel Desember 2024 belum dibayarkan.

“Untuk Desember 2024 itu sudah ada SPJ-nya dan sudah ditransfer ke pegawai. Informasi bahwa belum cair itu tidak benar. Yang belum itu mulai Mei sampai Juli 2025,” tegasnya.

Terkait perhitungan jaspel, Adin menjelaskan dilakukan oleh tim khusus di bawah koordinasi bendahara dan ketua tim perhitungan, lalu diverifikasi sebelum ditandatangani direktur. Proses pencairan tidak bisa dilakukan setiap bulan karena harus menunggu verifikasi dan pencairan klaim BPJS.

LPKM Desak Audit dan Transparansi

Menanggapi polemik ini, Ketua Lembaga Poros Keadilan Masyarakat (LPKM) Kabupaten Pekalongan, Feri Erwansyah, mendesak aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan jaspel di RSUD Kesesi.

“Tenaga medis adalah ujung tombak pelayanan kesehatan. Keterlambatan dan ketidakjelasan pembagian jaspel bukan hanya merugikan secara finansial, tapi juga menurunkan motivasi kerja,” tegas Feri.

Feri meminta manajemen RSUD Kesesi lebih terbuka dan profesional dalam mengelola dana jaspel agar tidak muncul dugaan penyimpangan.

“Jika ditemukan indikasi pelanggaran, maka harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar pelayanan publik di sektor kesehatan berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan haknya secara adil,” pungkasnya. (Rohadi)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Layanan Publik

Penyerahan Berkas Korban Pemecatan Sepihak dan Pemotongan Gaji ke DPRD Kabupaten Pekalongan

by buono on Oktober 6, 2025 Hukum & Kriminal Layanan Publik blud outsourcing phk

WARTA DESA, PEKALONGAN – Sejumlah aktivis dan perwakilan korban pemecatan sepihak tenaga outsourcing dan pegawai BLUD di Kabupaten Pekalongan, Senin (6/10/2025), mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pekalongan. Mereka menyerahkan berkas laporan terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dan pemotongan gaji yang dialami para pekerja.

Rombongan dipimpin oleh pegiat sosial Busairi, Mustofar, dan Zafaron. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Munir, di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, para aktivis menyerahkan dokumen berisi kronologi, bukti, serta daftar nama korban yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemecatan sepihak dan potongan upah yang tidak sesuai aturan.

Menurut Busairi, langkah ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat yang sebelumnya diterima melalui Posko Pengaduan Korban Outsourcing dan BLUD di Kedungwuni. “Kami membawa aspirasi para korban yang selama ini tidak berani bersuara. Ada banyak pekerja yang dipecat tanpa dasar jelas dan gajinya dipotong di luar ketentuan,” ujarnya.

Ketua DPRD H. Munir menyambut baik kedatangan perwakilan aktivis dan berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut. “Kami akan pelajari berkas yang diserahkan dan memanggil pihak terkait, baik dari instansi maupun rumah sakit BLUD, untuk dimintai klarifikasi. DPRD memiliki kewajiban melindungi hak-hak tenaga kerja,” tegasnya.

Sementara itu, Zafaron menambahkan bahwa perjuangan ini bukan hanya soal keadilan ekonomi, tetapi juga soal kemanusiaan. “Kami ingin memastikan para pekerja yang sudah mengabdi tidak diperlakukan sewenang-wenang. Negara harus hadir membela yang lemah,” katanya.

Usai dari DPRD, rombongan berencana juga menyerahkan berkas serupa ke Kejaksaan Negeri Kajen sebagai bentuk laporan resmi agar ada penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya panjang memperjuangkan nasib para tenaga kerja outsourcing dan BLUD di Kabupaten Pekalongan agar mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan yang layak. (Agung Dwi Wicaksono)

selengkapnya

Layanan Publik

Tumpahan Solar di Jalan Sidamulya Kandangserang: Puluhan Pengendara Terjatuh, Warga Turun Tangan

Diserbu Ribuan Lalat, Warga Jambangan Desak Pemilik Kandang Ayam Jaga Kebersihan Lingkungan

Gelagar Patah dan Amblas 30 CM, Jembatan Sitanggal Brebes Ancam Keselamatan Pengendara

Mobil Listrik vs Jalan “Bopeng”: Menakar Empati Pemkab Pemalang di Tengah Jeritan Akar Rumput

Medan Ekstrem dan Jalan Rusak Warnai Perjuangan Petugas PMI Antar Jenazah ke Trajumas

Kecewa Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Karangjati Tanam Pohon Pisang dan Sindir “Kolam Pancing”

Menyibak Angka Rp 655 Miliar Swakelola Pekalongan: Alarm Efisiensi dan Transparansi Anggaran

Warga Kandangserang Keluhkan PJU Tenaga Surya Rusak dan Dialihfungsikan

Warga Keluhkan Kondisi Jalan Desa Mendolo yang Rusak Parah, Harapkan Perhatian Pemerintah Kabupaten

Relawan H. Muiz Gotong Royong Perbaiki Jalan Rusak di Garungwiyoro

Pagar Pembatas Tol di Desa Jajarwayang Roboh, Sudah Tiga Hari Belum Diperbaiki

Jalur Wisnu – Demangan Rusak Parah, Warga Minta Tambahan Rambu Keselamatan

Proyek Rehabilitasi Jalan Rowoyoso–Werdi Belum Dimulai, Warga Pertanyakan Janji Bupati

SD Negeri 3 Randu Mukti Waren Rusak Parah, Belum Dapat Perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Pegawai RSUD Kesesi Keluhkan Keterlambatan dan Ketidaktransparanan Pembayaran Jaspel

Penyerahan Berkas Korban Pemecatan Sepihak dan Pemotongan Gaji ke DPRD Kabupaten Pekalongan