Layanan Publik Arsip — Laman 6 dari 113

Hukum & Kriminal Layanan Publik Pendidikan

MIRIS! Mau Pipis Saja Susah, Siswa SMPN 2 Wiradesa Dipalak Rp150 Ribu Buat Bangun Toilet

by buono on Desember 20, 2025 Hukum & Kriminal Layanan Publik Pendidikan Pungli

Warta Desa, PEKALONGAN – Dunia pendidikan di Kabupaten Pekalongan kembali tercoreng. Bukannya fokus belajar, ratusan siswa di SMPN 2 Wiradesa justru pusing tujuh keliling lantaran dibebani biaya pembangunan sarana prasarana (sarpras) sekolah. Tak tanggung-tanggung, duit sebesar Rp150 ribu perak ditarik dari kantong siswa cuma buat bangun urusan “belakang” alias toilet.

Dugaan pungutan liar (pungli) ini pun langsung jadi buah bibir warga. Informasi yang dihimpun di lapangan, bagi siswa yang belum melunasi iuran pembangunan tersebut, pihak sekolah menagih agar segera dibayar pada Desember 2025 ini.

KOMITE JADI TAMENG?

Salah satu pihak sekolah yang minta namanya dirahasiakan mengakui adanya tarikan tersebut. Menurutnya, iuran maut ini sudah berjalan sejak program tahun ajaran 2024/2025. Bagi kelas VII dan VIII yang tahun kemarin “ngutang”, tahun ini dipaksa melunasi.

”Teknisnya siswa setor ke wali kelas, terus hasilnya diserahin ke komite sekolah. Pihak sekolah mah terima beres aja, yang nanganin pembangunannya komite,” ungkap sumber tersebut dengan nada enteng, Sabtu (20/12).

Bayangkan saja, dengan jumlah total siswa mencapai sekitar 700 anak, uang yang terkumpul dari keringat orang tua siswa ini bisa mencapai angka yang bikin melongo, yakni sekitar Rp105 juta rupiah! Padahal, sekolah negeri seharusnya sudah disokong dana pemerintah.

KEPSEK MENGHILANG

Ironisnya, saat hendak dikonfirmasi untuk meminta penjelasan, sang kepala sekolah justru seolah “buang badan”. Rustam, Kepala Sekolah SMPN 2 Wiradesa, tidak berada di tempat saat disambangi ke sekolah.

Setali tiga uang, saat dihubungi via telepon selulernya, sang kepsek pun mendadak susah dikontak. Teleponnya mati total, seolah enggan menjawab keluhan wali murid yang tercekik iuran toilet tersebut.

Warga dan orang tua siswa kini hanya bisa mengelus dada. Mereka berharap dinas terkait segera turun tangan mengusut tuntas dugaan pungli ini. “Jangan sampai sekolah negeri rasa swasta, apa-apa bayar, padahal cuma buat bangun WC,” cetus salah satu warga dengan nada geram. (Rohadi)

selengkapnya

Bencana Layanan Publik Lingkungan

Akses Vital Terputus, Warga Lebakbarang Keluhkan Lambatnya Penanganan Longsor

by buono on Desember 20, 2025 Bencana Layanan Publik Lingkungan longsor paninggaran Petungkriyono

Warta Desa, Pekalongan — 20 Desember 2025. Warga Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, menyoroti lambatnya penanganan bencana tanah longsor yang menutup jalan utama penghubung Lebakbarang–Petungkriyono–Paninggaran.

Peristiwa longsor terjadi pada Jumat sore sekitar pukul 17.00 WIB, tepat di ruas jalan utama Lebakbarang yang selama ini menjadi akses vital masyarakat menuju Kecamatan Petungkriyono dan Kecamatan Paninggaran. Material longsoran berupa tanah dan batu menutup hampir seluruh badan jalan, sehingga tidak dapat dilalui kendaraan.

Warga setempat mengungkapkan, dalam kondisi tertentu mereka biasanya melakukan gotong royong untuk membersihkan material longsor. Namun pada kejadian kali ini, volume longsoran dinilai cukup besar dan memerlukan alat berat, sehingga warga hanya dapat menunggu penanganan dari dinas terkait.

Kronologi Kejadian

Peristiwa longsor tersebut terjadi pada Jumat sore sekitar pukul 17.00 WIB. Hujan dengan intensitas tinggi diduga menjadi pemicu ambrolnya tebing di ruas jalan utama Lebakbarang. Material berupa tanah dan batu berukuran besar menutup hampir seluruh badan jalan, sehingga kendaraan roda dua maupun roda empat sama sekali tidak dapat melintas.

Warga Tak Berdaya Tanpa Alat Berat

Biasanya, warga setempat rutin melakukan gotong royong jika terjadi longsor skala kecil. Namun, untuk kejadian kali ini, volume material yang sangat besar membuat warga tidak mampu berbuat banyak.

“Kalau longsor kecil biasanya kami gotong royong. Tapi ini besar, perlu alat berat. Kami menunggu dinas yang menangani bencana,” ujar salah seorang warga di lokasi kejadian.

Kekecewaan warga memuncak karena hingga Sabtu pukul 10.00 WIB—atau sekitar 17 jam setelah kejadian—belum tampak adanya alat berat maupun petugas dari dinas terkait yang melakukan pembersihan di lokasi.

Aktivitas Ekonomi dan Pendidikan Lumpuh

Tertutupnya jalur ini berdampak serius bagi mobilitas masyarakat. Jalan tersebut merupakan urat nadi bagi warga untuk berangkat bekerja, sekolah, hingga mendistribusikan hasil pertanian ke luar wilayah.

“Jalan ini benar-benar jalan utama masyarakat. Kalau tertutup lama, aktivitas lumpuh,” keluh warga lainnya yang khawatir akan terganggunya akses layanan darurat kesehatan.

Tuntutan Penanganan Permanen

Mengingat wilayah Lebakbarang merupakan zona merah rawan longsor, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk:

Segera mengerahkan alat berat untuk membuka kembali akses jalan yang tertutup.
Melakukan langkah antisipatif melalui pemetaan titik rawan.
Membangun penanganan permanen (seperti talud atau penguatan tebing) agar bencana serupa tidak terus berulang setiap kali hujan deras mengguyur.

Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu kepastian dari instansi terkait untuk menormalkan kembali jalur penghubung antar-kecamatan tersebut. (Rohadi)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Pembangunan RS Kraton Baru Terancam Molor, DPRD Pekalongan Prediksi Operasional Mundur ke 2027

by buono on Desember 17, 2025 Kesehatan Layanan Publik rs kraton baru

Warykendala Pekalongan — Proyek relokasi RS Kraton ke Desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, kini dalam pengawasan ketat DPRD Kabupaten Pekalongan. Anggaran sebesar Rp80 miliar yang bersumber dari pinjaman daerah telah dialokasikan untuk menyelesaikan pembangunan fisik dan persiapan perpindahan layanan.

Namun, hasil peninjauan lapangan oleh Komisi C DPRD menunjukkan bahwa operasional penuh rumah sakit kemungkinan besar akan mundur hingga tahun 2027. Hal ini dikarenakan proses pembangunan fisik yang memakan waktu lama serta kompleksitas perizinan operasional.

Faktor Penyebab Penundaan

Beberapa tahapan krusial yang dinilai menghambat percepatan operasional antara lain:

Proses Lelang: Direncanakan baru berjalan pada Februari 2026 setelah audit perencanaan oleh Inspektorat selesai.
Waktu Konstruksi: Pelaksanaan pembangunan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar delapan bulan.
Infrastruktur & Perizinan: Pemenuhan syarat operasional meliputi ketersediaan air bersih, akses jalan, listrik, AMDAL, SLO (Sertifikat Laik Operasional), hingga izin operasional rumah sakit.
Akreditasi & BPJS: Rumah sakit wajib mengurus ulang kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan melakukan akreditasi di lokasi baru agar tetap dapat melayani pasien JKN.

DPRD menyarankan agar pemerintah daerah segera mengajukan surat resmi permohonan perpanjangan waktu perpindahan kepada pihak kesusteran selaku pemilik lokasi RS Kraton saat ini.

Analisis Kritis: Dampak Bagi Daerah

Berdasarkan situasi di atas, terdapat beberapa poin penting yang perlu dikritisi:

Beban Pinjaman Daerah: Proyek ini menggunakan dana pinjaman sebesar Rp80 miliar. Penundaan operasional hingga 2027 berarti daerah menanggung beban bunga pinjaman lebih lama tanpa adanya pemasukan layanan dari gedung baru.
Ketidakpastian Layanan Kesehatan: Koordinasi yang kurang matang antara eksekutif dan pihak kesusteran dapat mengganggu stabilitas pelayanan pasien jika masa kontrak di gedung lama habis sebelum gedung baru siap pakai.
Kesiapan Administrasi BPJS: Akreditasi ulang merupakan syarat mutlak bagi operasional rumah sakit yang melayani mayoritas peserta BPJS. Keterlambatan dalam proses ini akan merugikan masyarakat menengah ke bawah di Pekalongan.

Pemerintah daerah didorong untuk lebih proaktif dalam mengurus perizinan secara paralel selama masa konstruksi agar perpindahan pada tahun 2027 tidak kembali mengalami kendala. (Rohadi)

selengkapnya

Ekonomi Layanan Publik

Antrean Kendaraan Solar Mengular di SPBU Karanganyar Pekalongan, Sopir L300 Keluhkan Kelangkaan

by buono on Desember 10, 2025 Ekonomi Layanan Publik kelangkaan solar

Warta Desa, Pekalongan — Dalam sepekan terakhir, antrean kendaraan pengantre bahan bakar minyak (BBM) jenis solar terlihat mengular di SPBU Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut menimbulkan keluhan dari para pengendara, khususnya sopir mobil L300 yang menggantungkan aktivitas operasionalnya pada ketersediaan solar.

Pantauan di lokasi menunjukkan antrean kendaraan niaga terjadi hampir setiap hari, terutama pada jam-jam pagi hingga siang. Bahkan, tidak sedikit pengemudi yang harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan solar.

Salah satu sopir L300, yang enggan disebutkan namanya, mengaku kesulitan mendapat solar dalam beberapa hari terakhir. “Sudah muter ke beberapa SPBU, baru dapat di sini tapi harus antre panjang. Kalau begini terus, pekerjaan jadi terganggu,” keluhnya.

Menurutnya, solar sangat dibutuhkan untuk aktivitas pengangkutan barang dan hasil usaha kecil masyarakat. Kelangkaan dan antrean panjang dinilai berdampak langsung pada biaya operasional serta waktu distribusi.

Pengemudi lain juga berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk menormalkan pasokan solar. Mereka khawatir kondisi ini akan terus berulang dan semakin memberatkan pelaku usaha kecil serta sopir angkutan barang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SPBU maupun instansi terkait mengenai penyebab antrean panjang solar di SPBU Karanganyar. Masyarakat berharap adanya solusi cepat agar distribusi BBM, khususnya solar, kembali lancar dan merata. (Rohadi)

selengkapnya

Layanan Publik

Pasien Rawat Jalan RSUD Kajen Ditemukan Meninggal di Kamar Mandi

by buono on Desember 9, 2025 Layanan Publik pasien RSUD Kajen

Warta Desa, Pekalongan — Seorang pasien rawat jalan berinisial K, warga Desa Larikan Barat RT/RW 004/001, Kecamatan Doro, ditemukan meninggal dunia di kamar mandi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen pada Selasa, 9 Desember 2025 pagi.

Peristiwa bermula saat pasien K datang ke RSUD Kajen pada Senin, 8 Desember 2025, untuk menjalani kontrol rutin di Poliklinik Jantung Rawat Jalan, didampingi oleh anaknya. Setelah menjalani proses pendaftaran, pasien diperiksa dokter sekitar pukul 13.33 WIB. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi pasien saat itu sadar penuh (compos mentis) dengan tanda vital dalam batas normal, yakni tekanan darah 100/84 mmHg dan denyut nadi 119 kali per menit. Pasien juga tidak termasuk dalam kategori pasien berisiko jatuh.

Namun, saat keluarga datang kembali untuk menjemput sekitar waktu Dzuhur, pasien K sudah tidak berada di lokasi. Keluarga kemudian melakukan pencarian di area rumah sakit, namun tidak membuahkan hasil. Karena tidak menemukan pasien, keluarga sempat pulang untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada anggota keluarga lain.

Malam harinya, keluarga kembali ke RSUD Kajen dan menanyakan keberadaan pasien kepada petugas rawat inap dan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Petugas melakukan koordinasi internal, namun tidak ada petugas yang mengetahui keberadaan pasien. Keluarga kemudian diarahkan untuk melapor ke petugas keamanan, dan laporan resmi diterima satpam sekitar pukul 22.30 WIB. Petugas keamanan langsung melakukan penyisiran di berbagai area rumah sakit, namun pasien belum ditemukan.

Keesokan paginya, sekitar pukul 07.54 WIB, keluarga kembali melaporkan kehilangan pasien melalui WA Grup RSUD Kajen Menjawab untuk memperluas informasi pencarian. Tidak lama kemudian, petugas kebersihan melaporkan adanya kamar mandi pasien di dekat ruang ICU yang tidak bisa dibuka karena pintu terkunci dari dalam dan tidak ada respons saat diketuk.

Petugas keamanan kemudian melakukan pengecekan melalui ventilasi dan melihat seseorang berada di dalam kamar mandi. Pintu segera didobrak, dan pasien K ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri atau telah meninggal dunia.

Pihak RSUD Kajen selanjutnya berkoordinasi dengan Polsek Karanganyar dan Tim Inafis Polres Kajen untuk melakukan pemeriksaan dan visum. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dan Tim Inafis, penyebab kematian pasien K diduga akibat serangan jantung.

Pihak keluarga menyatakan telah menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan telah membuat surat pernyataan menerima serta ikhlas atas meninggalnya pasien. Keluarga juga menyampaikan tidak menghendaki dilakukan autopsi. (Rohadi)

selengkapnya

Layanan Publik

Inovasi “Agro-Aspal”: Warga Klepu Pekalongan Ubah Jalan Berlubang Jadi Kebun Pisang Percontohan

by buono on November 22, 2025 Layanan Publik dadirejo jalan rusak Pekalongan

Warta Desa, PEKALONGAN – Dalam sebuah langkah revolusioner yang menggabungkan infrastruktur dan ketahanan pangan, warga Dukuh Klepu, Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, meresmikan program terbaru mereka: “Jalan Raya Pertanian Terpadu”.

Program ini ditandai dengan penanaman strategis pohon pisang tepat di tengah ruas jalan utama dukuh tersebut pada sekira Kamis malam Jum’at kemarin. Langkah ini diambil setelah warga menyadari potensi luar biasa dari jalan mereka yang kondisinya lebih mirip sawah siap garap daripada jalur transportasi.

Seorang tokoh masyarakat setempat sekaligus pakar dadakan dalam bidang “agro-aspal”, Pak Abidin, memberikan keterangan di lokasi kejadian. Menurut Pak Abidin, kondisi tanah yang gembur dan berlubang di jalan tersebut sudah teruji oleh waktu, menjadikannya lahan yang ideal untuk bercocok tanam.

“Ini jalan rusak seperti ini sudah lama, Pak? Oh, sudah lama sekali. Ini namanya proses pematangan lahan,” ujar Pak Abidin dengan nada serius yang nyaris meyakinkan.

Ia menjelaskan bahwa penanaman pisang ini adalah solusi cerdas untuk masalah ekonomi warga. Alih-alih menggunakan uang mereka untuk hal-hal sepele seperti bensin atau menabung, warga kini bisa mengalokasikan dana tersebut untuk hobi baru yang dipaksakan: memperbaiki kendaraan.

“Udah uang-uang motornya, udah uang-uang motornya… Habis buat dandan (memperbaiki) motor terus,” keluh Pak Abidin, secara tersirat memuji betapa efektifnya lubang jalan tersebut dalam merusak shockbreaker dan velg kendaraan, sehingga menciptakan lapangan kerja bagi bengkel setempat.

Ketika ditanya mengenai tanggapan pemerintah desa terkait alih fungsi jalan menjadi kebun ini, Pak Abidin memberikan gambaran birokrasi yang sangat jelas dan tidak berbelit-belit sama sekali.

“Tanggapan Kepala Desa seperti apa? Kepala Desa ini, menurut saya, menurut KW Kabupaten. Ini? Ini,” jelas Abidin, dengan sempurna menggambarkan siklus saling tunjuk tanggung jawab antara pemerintah desa dan kabupaten yang begitu harmonis.

Protes—maaf, “inovasi penanaman”—ini diharapkan Pak Abidin tidak hanya berhenti di Dukuh Klepu saja. Ia memiliki visi agraris yang jauh lebih besar.

“Harapan saya bukan cuma di sini, tapi di seluruh Republiknya, Pak,” tegasnya. Tentu saja, harapan ini bisa diartikan ganda: apakah ia berharap seluruh jalan di republik ini diperbaiki, atau ia berharap seluruh jalan rusak di republik ini ditanami pisang agar Indonesia menjadi eksportir pisang terbesar di dunia.

Untuk saat ini, warga Dukuh Klepu sedang menunggu dengan antusias mana yang akan panen lebih dulu: pisang yang baru ditanam, atau janji perbaikan jalan dari pemerintah yang tak kunjung matang.

Diberitakan sebelumnya, fenomena alam paling langka terjadi di Desa Dadirejo Tirto, Pekalongan! Warga setempat, dengan semangat juang yang membara dan sendal jepit anti-lumpur, mendadak beralih profesi menjadi petani pisang. Bukan di ladang, melainkan… di tengah jalan raya mereka sendiri!

Aksi demo yang tak biasa ini dipicu oleh “kesabaran super” warga yang sudah mencapai batasnya melihat kondisi jalanan yang konon katanya lebih mirip “trek off-road” daripada jalur transportasi. Jumat pagi yang cerah (atau lebih tepatnya, mendung karena banyak genangan), sepanjang jalan desa disulap menjadi galeri seni instalasi pisang hidup. Pohon-pohon pisang muda, dengan gagah perkasa ditanam di lubang-lubang raksasa yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi pengendara motor.

”Kami sudah capek bilang ‘tolong perbaiki jalan’. Sekarang kami kasih solusi permanen,” ujar Ibu Warsih, koordinator aksi, sambil menyiram pohon pisang pertamanya. “Kalau jalannya bolong, ya ditanami. Nanti kalau sudah berbuah, kan bisa panen raya. Lumayan buat tambahan buka warung kopi.”

Kisah Nyata Ban Motor Bocor Tiga Kali Sebulan: Mitos atau Fakta?

Kisah pilu dialami oleh Pak Tejo, seorang tukang ojek yang kini akrab disapa “Mister Tambal Ban”.

”Seumur-umur narik ojek, baru di Dadirejo ini saya sebulan bisa langganan bocor ban tiga kali!” keluh Pak Tejo sambil menunjukkan nota tambal ban terbarunya. “Ini bukan lagi ban motor, ini ban susu saking rapuhnya. Daripada jadi langganan bengkel, mending nunggu pisangnya mateng. Kali aja bisa buat ganti ban baru.”

Ironi Pertanian di Tengah Kota: Nanam Padi Tumbuh Pisang?

Slogan warga Dadirejo kini viral: “Nanam padi numbuh pisang!” Ini adalah sindiran keras untuk pemerintah daerah yang dinilai lebih fokus pada hal lain dibanding jalanan yang vital ini. Konon, beberapa warga bahkan sudah menyiapkan bibit padi, siapa tahu dengan keajaiban “pupuk aspal”, padi mereka bisa tumbuh subur di antara genangan air dan aspal terkelupas.

”Kami berharap Pak Lurah, Pak Camat, sampai Ibu Bupati, bisa melihat kebun pisang dadakan kami ini,” kata seorang bapak sambil menunjuk deretan pohon pisang. “Ini bukan cuma protes, ini invitasi untuk datang dan ikut merasakan sensasi adventure ala Indiana Jones setiap kali lewat jalan ini.”

Melihat antusiasme warga, sepertinya Dadirejo Tirto akan segera menjadi destinasi agrowisata baru dengan tema “Perjalanan Petani Pisang di Tengah Jalan Rusak”. Jangan kaget jika bulan depan Anda menemukan penjual kolak pisang dadakan di pinggir jalan ini, menawarkan hasil panen langsung dari “kebun” mereka.

#DadirejoTanamPisang #JalanRusakBerkahPisang #PekalonganHarusTahu

Semoga berita ini cukup menghibur dan “menggelitik” pihak yang berwenang ya! (Agung Dwi Wicaksono)

selengkapnya

Layanan Publik

Pegawai Negeri Keluhkan Penempatan Kerja Jauh Usai Pilbup 2024, Pelayanan Publik Dinilai Terdampak

by buono on November 22, 2025 Layanan Publik mutasi asn pemkab pekalongan PNS

Warta Desa, Pekalongan — Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengeluhkan penempatan kerja baru yang dinilai terlalu jauh dari domisili mereka. Mutasi tersebut diduga menjadi imbas dinamika politik pascapemilihan bupati 2024, sehingga memicu beragam reaksi di kalangan pegawai.

Beberapa pegawai yang ditemui wartawan mengaku kesulitan menyesuaikan diri dengan lokasi tugas baru, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari kantor penempatan.

“Rumah saya jauh, dan saya harus diantar jemput suami. Kadang kalau tidak bisa, saya naik angkutan umum. Jadi sering terlambat hampir satu jam,” ujar salah satu pegawai yang enggan disebut namanya.

Selain keterlambatan, sejumlah pegawai juga disebut beberapa kali tidak masuk kerja pada hari Jumat. Kondisi ini, menurut warga maupun perangkat desa, sempat memengaruhi ritme pelayanan di tingkat kecamatan.

“Kadang petugas tidak ada di kantor saat hari Jumat. Masyarakat yang butuh pelayanan administrasi jadi menunggu,” keluh salah satu warga yang datang mengurus surat

Pelayanan Administrasi Desa Terdampak

Dari pantauan di beberapa kecamatan, mutasi pegawai yang tidak sesuai bidang keahlian disebut membuat pelayanan publik menjadi kurang optimal. Pegawai yang sebelumnya bekerja di unit tertentu kini harus menangani pekerjaan yang sama sekali berbeda, sehingga membutuhkan waktu adaptasi lebih lama.

“Sebenarnya kinerja di tingkat kecamatan jadi kurang produktif. Banyak pekerjaan bukan bidangnya pegawai yang bersangkutan, akhirnya memperlambat pelayanan administrasi desa,” ujar seorang perangkat desa yang juga terdampak lambatnya proses pelayanan.

Beberapa staf kecamatan mengakui adanya penurunan kecepatan layanan, terutama pada bidang administrasi kependudukan, surat-menyurat, dan pelayanan umum lainnya.

Sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai bahwa mutasi pegawai seharusnya berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi, bukan karena dinamika politik. Jika tidak, maka yang dirugikan adalah masyarakat sebagai penerima layanan.

Mutasi besar-besaran usai kontestasi politik, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan ketidakefektifan kinerja birokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat berharap pemerintah kabupaten melakukan evaluasi terhadap penempatan pegawai yang dinilai terlalu jauh dari domisili atau tidak sesuai kompetensi. Tujuannya agar pelayanan publik kembali berjalan cepat dan efektif.

Hingga kini, pihak Pemkab Pekalongan belum memberikan pernyataan resmi terkait keluhan pegawai maupun aspirasi dari masyarakat. (Rohadi)

selengkapnya

Layanan Publik

Rehabilitasi Jalan Lingkar Sekda Rampung, Warga Apresiasi DPUPR Kabupaten Pekalongan

by buono on November 19, 2025 Layanan Publik jalan

Warta Desa, Kajen — Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) telah menyelesaikan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Lingkar Sekda, yang dikerjakan berdasarkan SPK Nomor 02/PJ-07/PPK/X/2025.

Proyek yang didanai melalui APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 ini memiliki nilai pekerjaan sebesar Rp588.081.461 dengan masa pelaksanaan 50 hari kalender. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Aji Soko, kontraktor pelaksana asal Pekalongan.

Pekerjaan Selesai, Akses Jalan Kini Lebih Halus dan Nyaman

Setelah melalui proses pelaksanaan selama lebih dari satu bulan, rehabilitasi Jalan Lingkar Sekda kini telah selesai 100 persen. Jalan yang semula mengalami kerusakan pada beberapa titik kini tampak lebih halus, rapi, dan aman dilalui.

Pihak DPUPR menegaskan bahwa pekerjaan telah dilakukan sesuai spesifikasi teknis dan diawasi secara berkala demi memastikan kualitas hasil tetap optimal.

Warga sekitar yang kerap melintas di jalur tersebut menyampaikan apresiasi atas rampungnya pekerjaan rehabilitasi ini. Mereka menilai jalan yang kini lebih mulus memberikan kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas.

Salah satu warga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah daerah dan pelaksana pekerjaan.

“Alhamdulillah jalannya sekarang halus. Terima kasih kepada pemerintah dan semua yang mengerjakan. Semoga rezeki para pekerjanya ikut mulus seperti jalannya,” ungkap seorang warga dengan penuh syukur.

DPUPR: Manfaatkan dengan Baik, Jaga Fasilitas Publik

DPUPR Kabupaten Pekalongan mengimbau masyarakat untuk menjaga bersama hasil pembangunan ini agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Kami berterima kasih atas apresiasi masyarakat. Kami berharap jalan yang sudah baik ini dapat digunakan dan dijaga bersama,” kata perwakilan DPUPR. (Rohadi)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Layanan Publik Pemberantasan Korupsi

Polemik Tagihan PGRI Pekalongan: Guru Diwajibkan Bayar Rp 105 Ribu untuk HUT, Ketua PGRI Bantah Isu Pungli

by buono on November 18, 2025 Hukum & Kriminal Layanan Publik Pemberantasan Korupsi iuran Pekalongan pgri Pungli

Warta Desa, Kajen – Menjelang peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI pada November 2025, para guru di bawah naungan PGRI Cabang Kabupaten Pekalongan dihadapkan pada tagihan iuran yang mencapai ratusan ribu rupiah. Nominal tagihan yang besar dan bersifat wajib ini memicu isu “pungutan liar” (pungli) di kalangan pendidik.

Data tagihan yang beredar di media sosial, yang dikonfirmasi berasal dari salah satu Unit Kerja PGRI Cabang di Kabupaten Pekalongan, menunjukkan total iuran anggota mencapai Rp 151.500,- hingga Rp 155.750,- per anggota yang ditarik secara kolektif di bulan November.

Baca: Guru di Kabupaten Pekalongan Diminta Iuran untuk Peringatan HGN, Nominal Berbeda Berdasarkan Status Kepegawaian

Komponen Iuran: Rp 105.000 untuk HUT PGRI

Tagihan iuran anggota PGRI yang kami dapatkan dari narasumber yang tidak bersedia disebut identitasnya

Analisis terhadap tabel tagihan menunjukkan bahwa lonjakan dana disebabkan oleh satu komponen besar, yaitu:

Komponen Tagihan	Nominal Wajib
Kontribusi HUT PGRI	Rp 105.000,-
Iuran Anggota Wajib (Bulanan)	Rp 10.500,-
Majalah PGRI	Rp 10.000,-
DASPEN, FPKG, dan Dana Lain	± Rp 30.000,-
Total Per Anggota	± Rp 155.000,- (Sekali Bayar)

Besaran Rp 105.000 untuk perayaan HUT ini jauh melebihi iuran wajib bulanan normal dan menjadi sorotan utama, menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan rasionalitas biaya.

Klarifikasi Ketua PGRI: Mengaku Hanya Rp 25.000

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan sekaligus Ketua PGRI setempat, Kholid, telah menyampaikan klarifikasi resmi menanggapi isu pungli tersebut.

Dalam keterangannya pada Jumat, 14 November 2025, Kholid menegaskan tidak ada pungli dan menyatakan bahwa mekanisme pendanaan PGRI diatur melalui iuran dan sumbangan anggota sesuai AD/ART.

“Dalam surat edaran PGRI, nominal yang disebutkan hanya Rp 25.000,” ujar Kholid, mengutip laporan dari media mainstream lokal.

Dia menjelaskan bahwa perbedaan biaya yang timbul di lapangan disebabkan oleh antusiasme Cabang PGRI yang menyelenggarakan agenda lokal secara mandiri—seperti lomba senam, gerak jalan, dan penyediaan doorprize—yang pembiayaannya dibebankan kepada anggota cabang tersebut. Kholid juga menjamin acara inovasi utama, yaitu pertunjukan wayang di depan Rumah Dinas Bupati, tidak memungut biaya dari guru.

Titik Konflik: Dari Iuran Wajib ke Pungutan Kegiatan

Kesenjangan antara pernyataan Ketua PGRI (nominal hanya Rp 25.000) dan tagihan faktual di Cabang (Rp 105.000) menunjukkan adanya konflik implementasi di tingkat akar rumput:

Tagihan Kolektif dan Wajib: Tagihan HUT sebesar Rp 105.000 di beberapa Cabang dimasukkan dalam format tagihan kolektif bulanan dan dipungut secara wajib, bukan bersifat sumbangan sukarela.
Isu Transparansi: Nominal Rp 105.000 yang besar, tanpa rincian penggunaan yang jelas kepada anggota, memicu persepsi bahwa dana tersebut bersifat pungli, meskipun diklaim untuk membiayai berbagai lomba dan kegiatan HGN.
Beban Ekonomi: Iuran ini menjadi beban berat, terutama bagi guru honorer (yang di daerah lain bahkan dikabarkan dikenakan iuran berjenjang berdasarkan status kepegawaian), yang di tengah keterbatasan honor harus menanggung iuran wajib PGRI, DASPEN, Majalah, dan kontribusi HUT sekaligus.

PGRI Kabupaten Pekalongan, yang baru terbentuk kurang dari setahun dan memiliki 21 cabang, kini dihadapkan pada tantangan transparansi pengelolaan dana dan komunikasi organisasi agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan anggotanya.

Pihak PGRI Kabupaten Pekalongan diharapkan segera mengeluarkan rincian penggunaan dana HUT PGRI Rp 105.000 secara transparan kepada anggota untuk memadamkan isu pungli, sesuai dengan tuntutan prinsip akuntabilitas organisasi profesi.

Ringkasan dalam Kasus Pekalongan

Dalam konteks kasus Pekalongan, meskipun iuran wajib bulanan merupakan kewajiban, kontroversi muncul karena komponen sumbangan kegiatan/HUT (Rp 105.000) yang besarnya melampaui iuran wajib dan bersifat kolektif/wajib, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pungutan tersebut masih masuk dalam ranah kewajiban yang wajar atau sudah melenceng.

Klarifikasi Ketua PGRI Kabupaten Pekalongan Mengenai Iuran dan Program

Berikut adalah kiriman audio kepada Warta Desa yang merangkum pernyataan Kholid, Ketua PGRI Kabupaten Pekalongan (yang juga Kepala Dinas Pendidikan setempat), mengenai isu iuran dan program kegiatan PGRI di tingkat cabang:

Isu Iuran dan Berita yang Beredar

Kholid menyatakan bahwa ia ingin mengklarifikasi isu yang beredar, terutama yang muncul di media massa, mengenai program dan iuran PGRI. Ia menekankan bahwa isu tersebut belum tentu memiliki dasar yang kuat, dan ia sendiri merasa kaget ketika pertama kali mendengar dokumen atau berita itu tersebar luas. Kholid menegaskan bahwa belum pernah ada verifikasi langsung secara lisan atau tatap muka dengannya terkait dokumen atau informasi yang diedarkan.

Kholid juga menyebut bahwa ia ingin bertemu dengan pihak-pihak terkait (seperti wartawan, pada hari Jumat) untuk membuat masalah ini menjadi “clear” atau jelas, dan menegaskan bahwa tidak ada tujuan tersembunyi di balik kegiatannya.

Kebijakan Program dan Iuran PGRI Cabang

Kholid menjelaskan bahwa di PGRI, setiap cabang memiliki hak dan kewenangan (prerogatif) masing-masing dalam melaksanakan program dan menentukan iurannya, khususnya yang berkaitan dengan peringatan Hari Ulang Tahun PGRI.

Program Cabang: Program kegiatan seperti gerak jalan, lomba-lomba, atau kegiatan lainnya sepenuhnya merupakan agenda masing-masing cabang. Contohnya, Cabang Kajen mengadakan gerak jalan karena adanya antusiasme dari anggota di sana.
Iuran Wajib vs. Iuran Kegiatan:
- Iuran Wajib (seperti iuran kematian) adalah iuran yang pasti dan sudah lama berjalan.
- Iuran untuk Hari Jadi/HUT PGRI sifatnya bergantung pada program masing-masing cabang. Cabang yang tidak memiliki agenda untuk memperingati hari jadi PGRI di wilayahnya bisa saja tidak melaksanakan iuran tersebut.
Wewenang Ketua PGRI Kabupaten: Kholid menegaskan bahwa dirinya tidak boleh (tidak berhak) menentukan besaran iuran atau program yang ada di tingkat cabang. Keputusan ini berada pada rapat internal masing-masing cabang.

Visi dan Transparansi

Sebagai Ketua PGRI Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan, Kholid menyatakan keinginannya untuk membuat kabupaten menjadi lebih baik, namun hal ini harus dilakukan tanpa mengganggu stabilitas atau ketenangan (gravitas) para guru.

Ia juga menyambut baik jika ada pihak yang ingin memeriksa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari kegiatan yang ada di PGRI Kabupaten untuk menjamin transparansi. Kholid menekankan pentingnya komunikasi terbuka agar semua pihak memahami dan tidak ada lagi kecurigaan seperti “ngapain ini ngapain” di zaman sekarang. (Rohadi)

selengkapnya

Layanan Publik

Jalan Rowoyoso–WerdI Kini Mulus Usai Dirabat Beton, Warga Apresiasi Pemkab Pekalongan

by buono on November 16, 2025 Layanan Publik jalan werdi

Warta Desa, Wonokerto, Pekalongan — Harapan masyarakat Desa WerdI terhadap perbaikan jalan utama akhirnya terwujud. Jalan Rowoyoso–WerdI kini terlihat mulus setelah Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melakukan rehabilitasi dengan konstruksi rabat beton.

Perbaikan tersebut tercantum dalam proyek Rehabilitasi Jalan Rowoyoso–WerdI berdasarkan SPK Nomor 02/PJ-09/PPK/IX/2025 tanggal 25 September 2025, dengan sumber dana APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025. Pekerjaan dilaksanakan selama 90 hari kalender, mulai 26 September hingga 24 Desember 2025, oleh kontraktor pelaksana CV. Miguno Agneg, Pekalongan. Nilai proyek tercatat sebesar Rp 1.959.532.917,00.

Setelah bertahun-tahun mengalami kerusakan tanpa penanganan, masyarakat Desa WerdI merasa lega dan bangga. Sebelumnya, warga sempat kecewa karena kondisi jalan yang rusak parah dan bahkan merencanakan aksi simbolis berupa penanaman pohon pisang sebagai bentuk protes.

Namun kini, rasa kecewa tersebut berubah menjadi kegembiraan karena jalan sudah dapat digunakan dengan nyaman.

“Alhamdulillah, hari ini jalan sudah bisa dinikmati masyarakat. Kami sangat berterima kasih kepada dinas terkait, dan khususnya kepada Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang sebelumnya sudah turun langsung melihat kondisi jalan kami,” ujar salah satu warga dengan penuh rasa syukur.

Perbaikan jalan ini diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat serta mempermudah mobilitas warga antara WerdI dan desa-desa sekitar.

Warga berharap pemerintah terus memperhatikan infrastruktur desa lainnya yang juga membutuhkan penanganan. (Rohadi)

selengkapnya

Layanan Publik

Sentilan untuk Pemkab Pekalongan: Infrastruktur Publik Kok Di-Sponsori Patungan Warga?

Hadapi Keterbatasan Perangkat, Pemdes Lambur Tetap Komitmen Optimalkan Pelayanan Publik

Ironis! Lubang Menganga Tanpa Rambu di Depan Kantor DPU Taru Kandangserang Ancam Keselamatan Pengguna Jalan

Ironi Pembangunan Kandangserang: Jalan Rusak dan Longsor Diabaikan, Drainase Depan Rumah Dewan Malah Didahulukan

Saling Silang “Borok” Absensi DPRD Kab. Pekalongan: Ketua BK Klaim Disiplin, Anggota Sebut Ada Teguran, Media Ungkap Taktik Akali Aturan

Defisit Rp100 Miliar dan Jalan Kabupaten Kocar-Kacir, DPRD Pekalongan Malah Muluskan Proyek Baju Dinas Lewat Penunjukan Langsung

MIRIS! Mau Pipis Saja Susah, Siswa SMPN 2 Wiradesa Dipalak Rp150 Ribu Buat Bangun Toilet