Layanan Publik Arsip — Laman 7 dari 113

Berkas Aduan Warga Korban PHK Sepihak BLUD dan Outsourcing Siap Dilaporkan ke Dewan dan Kejari Pekalongan

by buono on Oktober 5, 2025 Hukum & Kriminal Layanan Publik blud korban phk outsourcing

Warta Desa, EKALONGAN – Setelah sepekan menerima berbagai aduan dari para korban pemecatan karyawan outsourcing dan BLUD, Posko Pengaduan yang berlokasi di Gemek, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, kini memasuki tahap akhir kegiatan. Rencananya, Senin (7/10/2025) pukul 09.00 WIB, para relawan dan perwakilan korban akan berkumpul di posko untuk melakukan penutupan kegiatan dan penyerahan berkas laporan resmi kepada pihak berwenang.

Ketua Posko, Busairi, menyampaikan bahwa selama masa operasional posko, banyak karyawan yang melapor terkait dugaan pemutusan dan pemotongan upah gaji sepihak dan pelanggaran hak-hak tenaga kerja, terutama dari sektor outsourcing dan tenaga BLUD.

“Alhamdulillah, posko ini menjadi wadah bagi para korban untuk menyampaikan keluhannya. Semua aduan sudah kami data dengan lengkap, dan hari Senin nanti berkasnya akan kami serahkan ke DPRD Kabupaten Pekalongan serta Kejaksaan Negeri Kajen untuk ditindaklanjuti sesuai aturan,” ujar Busairi.

Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial relawan untuk memperjuangkan keadilan bagi para pekerja yang merasa dirugikan oleh sistem kerja tidak tetap yang seringkali disalahgunakan.

Setelah penyerahan berkas laporan, pihak relawan akan menunggu respons resmi dari lembaga terkait. Tidak menutup kemungkinan, jika persoalan belum mendapat tanggapan serius, posko akan kembali dibuka atau diperpanjang di kemudian hari.

“Tujuan kami sederhana, kami ingin pemerintah daerah dan penegak hukum mendengar suara rakyat kecil, khususnya para pekerja yang selama ini sering terabaikan,” tambahnya.

Dengan berakhirnya kegiatan posko ini, diharapkan seluruh data dan aduan yang telah terkumpul dapat menjadi dasar investigasi dan bahan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, terutama terkait mekanisme perekrutan dan pemutusan hubungan kerja tenaga outsourcing dan BLUD. (Agung Dwi Wicaksono)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Layanan Publik

Forlindo: DPRD Kabupaten Pekalongan Tutup Mata Adanya Pungutan Masuk Karyawan Outsourcing

by buono on Oktober 1, 2025 Hukum & Kriminal Layanan Publik forlindo outsourcing Pungli raja nusantara

Warta Desa, Pekalongan. – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Lestari Indonesia Jaya (Forlindo Jaya), Islah menyoroti soal dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh PT. Raja Nusantara, perusahaan pengelola tenaga outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Menurutnya, diduga ada pungutan sebelum masuk kerja yang dilakukan perusahaan tersebut.

Islah menyebut setiap calon tenaga kerja outsourcing harus membayar sejumlah uang kepada PT. Raja Nusantara sebelum bisa diterima bekerja. Praktik ini memicu keresahan, karena selain melanggar prinsip keadilan, hal itu juga berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.

Ia menambahkan, sejumlah pekerja bahkan mengaku terpaksa berutang demi bisa membayar pungutan masuk kerja tersebut.

Menurut pengakuan dari salah seorang pekerja outsourcing, masih menurut Islah,kalau tidak bayar, ya tidak dipanggil kerja. Padahal gaji yang diterima juga kecil dan tidak jelas statusnya, tuturnya Senin (30/9/2025).

Persoalan ini makin hangat setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mulai melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan outsourcing di Kabupaten Pekalongan. Namun, di saat aparat hukum bergerak, DPRD Kabupaten Pekalongan justru dinilai pasif dan tidak mengeluarkan pernyataan resmi. Papar Islah.

Sementara itu, Busairi, Relawan Posko Pengaduan Korban dan Saksi PHK Sepihak BLUD dan Outsourcing Kabupaten Pekalongan mengatakan bahwa pihaknya terpanggil lantaran sikap diamnya dewan.

“Kami sudah membuka posko pengaduan bagi korban outsourcing dan karyawan BLUD. Banyak yang melapor soal pungutan sebelum masuk kerja. Tapi anehnya, DPRD sama sekali tidak bersikap. Padahal mereka punya fungsi pengawasan,” kata penggagas posko pengaduan, Busairi.

Menurutnya, keberadaan PT. Raja Nusantara sebagai pengelola outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan mestinya diawasi ketat, mengingat kontrak kerjanya menyangkut hajat hidup ribuan tenaga kerja. “Kalau DPRD diam, publik bisa menilai ada pembiaran, bahkan kemungkinan adanya pembiaran terstruktur,” tegasnya.

Para aktivis mendesak agar DPRD Kabupaten Pekalongan segera memanggil manajemen PT. Raja Nusantara dan pemerintah daerah untuk memberi penjelasan terbuka kepada publik. Selain itu, mereka meminta agar regulasi terkait pengelolaan outsourcing dievaluasi total, agar praktik pungutan liar tidak kembali terjadi.

Hingga berita ini diturunkan, DPRD Kabupaten Pekalongan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pungutan masuk kerja, peran PT. Raja Nusantara, maupun pemeriksaan dugaan korupsi outsourcing yang kini ditangani Kejati Jawa Tengah. (Rohadi)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Layanan Publik

Relawan Buka Posko Pengaduan dan Perlindungan Saksi Korban Karyawan BLUD dan Outsourcing

by buono on September 29, 2025 Hukum & Kriminal Layanan Publik blud outsourcing

Warta Desa, Pekalongan, 29 September 2025. – Relawan masyarakat yang dipimpin Bukhairi atau akrab disapa Josbus bersama timnya, resmi membuka Posko Pengaduan dan Perlindungan Saksi Korban bagi karyawan BLUD maupun pekerja outsourcing di Kabupaten Pekalongan.

Posko tersebut berlokasi di kawasan Gemek Bebekan, Kecamatan Kedungwuni, dan dijadwalkan beroperasi selama sepekan. Namun, pihak relawan menegaskan masa operasional posko dapat diperpanjang apabila aduan dari masyarakat masih terus berdatangan.

Bukhairi menjelaskan, pendirian posko ini dilatarbelakangi banyaknya laporan mengenai pekerja yang diberhentikan secara sepihak tanpa mekanisme yang jelas.

“Kami ingin membantu masyarakat, khususnya para karyawan BLUD dan pekerja outsourcing yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja sepihak. Posko ini hadir sebagai ruang pengaduan sekaligus perlindungan bagi saksi maupun korban,” tegasnya.

Selain menerima laporan, relawan juga akan mendata setiap pengaduan dan menyiapkan langkah advokasi, mulai dari pendampingan hukum, mediasi, hingga koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Salah seorang pekerja outsourcing yang enggan disebutkan namanya mengaku lega dengan adanya posko ini.

“Kami merasa selama ini tidak punya tempat untuk mengadu. Tiba-tiba diputus kontrak begitu saja tanpa alasan jelas. Dengan adanya posko ini, kami merasa lebih diperhatikan dan ada yang siap mendampingi,” ungkapnya.

Relawan berharap, keberadaan posko pengaduan ini dapat memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan memastikan setiap persoalan tenaga kerja di Kabupaten Pekalongan mendapat perhatian serius. (Susandi)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Layanan Publik

Perda Antigratifikasi Tumpul, Surat Edaran Baru Muncul Saat Kasus Outsourcing Pekalongan Disorot Kejati

by buono on September 29, 2025 Hukum & Kriminal Layanan Publik outsourcing

Warta Desa, Pekalongan. – Komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mencegah praktik gratifikasi kembali dipertanyakan. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi ternyata dinilai tumpul karena implementasinya tidak berjalan efektif.

Hal ini terbukti ketika Sekretaris Daerah Pekalongan harus kembali menerbitkan Surat Edaran Nomor 700/230/2025 tertanggal 23 September 2025, yang mewajibkan seluruh ASN membuat pernyataan penolakan gratifikasi secara periodik. Padahal, aturan tersebut sudah diatur dalam Perbup sejak 2021.

Ironisnya, edaran baru itu muncul berbarengan dengan langkah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang sedang memeriksa sejumlah tenaga outsourcing Pemkab Pekalongan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan jasa outsourcing 2022–2025.

Pengelolaan outsourcing diketahui melibatkan PT Raja Nusantara, perusahaan yang dipimpin anak bupati sekaligus anggota DPRD. Pekerja mengaku harus membayar sejumlah biaya untuk bisa diterima bekerja, bahkan gaji yang diterima pun dipotong tanpa kejelasan.

Kondisi ini memperlihatkan kontras: aturan antigratifikasi yang seharusnya ditegakkan justru harus terus diingatkan ulang, sementara praktik dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek outsourcing masih berjalan. Aktivis LSM Forlindo Islah menilai, hal ini menunjukkan lemahnya implementasi regulasi serta dugaan adanya konflik kepentingan yang kuat dalam tata kelola pemerintahan daerah. (Agung Dwi Wicaksono)

selengkapnya

Hukum & Kriminal Layanan Publik

Posko Pengaduan Karyawan BLUD dan Outsourcing Dibuka di Kedungwuni Gemek

by buono on September 29, 2025 Hukum & Kriminal Layanan Publik outsourcing posko

Warta Desa, Pekalongan – Upaya memperjuangkan hak-hak karyawan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan tenaga outsourcing di Kabupaten Pekalongan semakin mendapat dukungan. Sejumlah relawan bersama tokoh masyarakat resmi membuka Posko Pengaduan dan Perlindungan Saksi Korban di Kedungwuni Gemek, Senin (29/9/2025).

Posko ini dipimpin oleh Busairi, tokoh masyarakat setempat yang selama ini aktif mendampingi para korban. Kehadiran posko tersebut diharapkan menjadi ruang aman bagi karyawan yang merasa mendapat intimidasi maupun perlakuan tidak adil dari oknum terkait.

Busairi menegaskan, tujuan utama posko adalah memberikan pendampingan serta jaminan perlindungan bagi saksi dan korban yang sebelumnya takut bersuara. “Banyak karyawan yang ingin mengadu, tapi khawatir mendapat tekanan. Posko ini hadir untuk menampung semua laporan, sekaligus memastikan hak-hak mereka diperjuangkan,” ujarnya.

Mustofa menyampaikan, posko akan beroperasi selama sepekan penuh, menerima aduan warga maupun pekerja setiap hari. Namun, masa operasional bisa diperpanjang apabila jumlah pengaduan terus bertambah. “Kalau masih banyak laporan yang masuk, tentu posko akan tetap dibuka. Kami tidak akan menutup sebelum semua aspirasi tersampaikan,” ungkap Mustofa salah seorang relawan.

Sejak dibuka, sejumlah karyawan outsourcing maupun masyarakat sudah mulai mendatangi posko untuk berkonsultasi. Mereka berharap laporan yang terkumpul dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Keberadaan posko di Kedungwuni Gemek ini mendapat dukungan dari warga sekitar. Masyarakat menilai langkah ini sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus dorongan agar pemerintah lebih serius menangani persoalan tenaga kerja.

Dengan adanya posko, diharapkan suara para karyawan BLUD dan outsourcing yang selama ini terabaikan dapat tersalurkan dengan baik, sekaligus menjadi pintu masuk bagi penegak hukum maupun instansi terkait untuk melakukan evaluasi serta tindakan nyata. (Agung Dwi Wicaksono)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

Dua Bulan Terendam Rob, Desa Karangjompo Tidak Tersentuh Bantuan Pompa

by buono on September 27, 2025 Berita Desa Layanan Publik banjir eob Karangjompo

WARTA DESA, PEKALONGAN – Sudah lebih dari dua bulan Desa Karang Jompo, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, terendam banjir. Namun hingga kini, belum ada langkah nyata dari pihak terkait untuk membantu warga mengatasi bencana yang berlangsung berkepanjangan tersebut

Kondisi genangan air tidak hanya menyulitkan aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga berdampak serius pada anak-anak sekolah. Banyak pelajar terpaksa berjalan kaki melewati jalanan yang tergenang, bahkan harus melepas sepatu agar bisa sampai ke sekolah.

“Setiap pagi anak-anak harus melepas sepatu, digendong atau jalan di air. Kasihan sekali, tapi mau bagaimana lagi,” ungkap salah satu warga Karang Jompo, Sabtu 27 September 2025

Hingga berita ini diturunkan, belum ada bantuan pompa air yang memadai untuk mengeringkan genangan. Warga menuturkan, sebenarnya ada pompa air di desa tetangga, namun kondisinya pun sudah tidak berfungsi. Akibatnya, masyarakat hanya bisa pasrah menunggu perhatian dari pemerintah kabupaten maupun instansi terkait.

Warga berharap agar pemerintah segera turun tangan memberikan solusi nyata. “Jangan hanya didata, tapi harus ada tindakan. Kami butuh pompa air yang benar-benar bisa bekerja,” tambah warga lainnya.

Banjir berkepanjangan ini menimbulkan keresahan dan kerugian bagi warga Karang Jompo. Tanpa penanganan cepat, dikhawatirkan kondisi akan semakin parah dan menghambat aktivitas masyarakat, terutama sektor pendidikan dan perekonomian desa. (Agung Dwi Wicaksono)

selengkapnya

Layanan Publik

Jalan Rusak di Desa Kalijoyo Arah Kandang Serang Dikeluhkan Warga

by buono on September 24, 2025 Layanan Publik jalan rusak

WARTA DESA, PEKALONGAN – Kondisi jalan di Desa Kalijoyo, Kabupaten Pekalongan, khususnya jalur yang menghubungkan Kalijoyo menuju Kandang Serang, kini memprihatinkan. Kerusakan jalan berupa lubang dan permukaan aspal yang hancur membuat warga resah.

Sejumlah pengguna jalan mengaku terganggu dengan kondisi tersebut. Selain rawan menyebabkan kecelakaan, jalan rusak juga memperlambat aktivitas warga, khususnya para petani dan pedagang yang setiap hari melewati jalur tersebut untuk beraktivitas ekonomi.

“Sudah lama jalan ini rusak, kalau musim hujan tambah parah karena tergenang air. Banyak pengendara motor yang terjatuh,” keluh Sutrisno, warga Kalijoyo, Rabu (24/9/2025).

Kerusakan jalan ini juga berdampak pada akses menuju kawasan Kandang Serang yang dikenal sebagai salah satu jalur wisata dan perekonomian masyarakat sekitar. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pekalongan segera mengambil langkah perbaikan agar mobilitas masyarakat kembali lancar.

Hingga kini, belum ada tanda-tanda perbaikan dari pihak terkait. Masyarakat pun mempertanyakan perhatian pemerintah daerah, mengingat kerusakan jalan ini sudah berlangsung cukup lama.

“Kalau dibiarkan, jalannya makin parah. Harapan kami pemerintah kabupaten segera turun tangan, jangan sampai menunggu ada korban lebih banyak,” tambah warga lainnya.

Warga berharap, perbaikan infrastruktur jalan menjadi prioritas Pemkab Pekalongan, mengingat jalur tersebut sangat vital sebagai akses penghubung antarwilayah. (Agung Dwi Wicay)

selengkapnya

Berita Desa Layanan Publik

OPSHID Kabupaten Pekalongan Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Karyomukti

by buono on September 21, 2025 Berita Desa Layanan Publik opshid rehab rumah tidak layak huni

Warta Desa, Karyomukti, 21 September 2025 — Organisasi Pemuda Shiddiqiyyah (OPSHID) Kabupaten Pekalongan terus menunjukkan komitmennya dalam aksi sosial kemasyarakatan. Pada Sabtu pagi, 20 September 2025, OPSHID menggelar kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Syukur Layak Huni untuk Ibu Sutiharti, yang akrab disapa Ibu Sayem, warga Desa Karyomukti, Kecamatan Kesesi.

Sebelumnya, pembongkaran rumah milik Ibu Sayem telah dilaksanakan pada Minggu, 14 September 2025, sebagai langkah awal menuju pembangunan rumah yang lebih layak dan nyaman.

Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta syair-syair kebangsaan sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat nasionalisme dan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimcam Kesesi, termasuk Kapolsek Kesesi beserta anggota, perwakilan Koramil Kesesi, tokoh masyarakat, Karang Taruna, Kepala Desa Karyomukti Nur Wasis beserta perangkat desa, para pengurus OPSHID Kabupaten Pekalongan, serta puluhan warga setempat.

Bentuk Syukur dan Cinta Tanah Air

Ketua OPSHID Kabupaten Pekalongan, Miskatul Anwar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata rasa syukur atas nikmat kemerdekaan dan wujud kecintaan terhadap tanah air.

“Momen ini sangat istimewa bagi kami, para pemuda Shiddiqiyyah yang tergabung dalam OPSHID-FKYME bersama warga Shiddiqiyyah, sebagai ungkapan syukur dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 serta lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lebih dari itu, acara ini menjadi refleksi makna perjuangan para pahlawan dengan berbagi kasih dan memberikan manfaat nyata bagi sesama,” ujar Miskatul.

Ia menegaskan, seluruh biaya pembangunan rumah — mulai dari material bangunan, tenaga kerja, hingga konsumsi harian — ditanggung sepenuhnya oleh OPSHID-FKYME DPD Kabupaten Pekalongan bersama murid-murid dan warga Shiddiqiyyah, tanpa membebankan sedikit pun kepada keluarga penerima manfaat.

“Pembangunan ini benar-benar nol rupiah bagi keluarga penerima. Ini adalah amanah dari ajaran Guru kami, Mursyid Thoriqoh Shiddiqiyyah Syekh Moch. Mukhtarullohil Mujtaba Mu’thi, untuk beramal dan berbagi dengan ikhlas sebagai wujud Hubbul Wathon Minal Iman — cinta tanah air bagian dari iman,” tambahnya.

Meskipun pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh OPSHID dan warga Shiddiqiyyah, panitia tetap membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi secara sukarela, baik dalam bentuk dana, bahan bangunan, tenaga, atau konsumsi.

Semangat gotong royong ini diharapkan dapat mempererat hubungan sosial antarwarga dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Proses pembangunan ditargetkan rampung dalam 35 hari kerja, dan rumah akan diserahterimakan dalam kondisi 100% siap huni.

Kepala Desa Karyomukti, Nur Wasis, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada OPSHID atas kepedulian sosialnya.

“Saya mewakili pribadi dan pemerintah desa sangat mengapresiasi langkah OPSHID. Ini adalah program yang sangat mulia. Pemerintah desa siap menyengkuyung, mendukung sepenuhnya, dan berharap pembangunan ini berjalan lancar hingga selesai dan memberi manfaat besar bagi keluarga penerima,” ujar Nur Wasis dalam sambutannya.

Penutup Penuh Harapan

Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan peletakan batu pertama secara simbolis oleh Ketua OPSHID, Forkopimcam, dan Kepala Desa Karyomukti. Suasana haru dan kebersamaan mewarnai momen tersebut.

OPSHID berharap, kegiatan ini menjadi inspirasi bagi pemuda dan organisasi lainnya untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa, melalui aksi-aksi yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. (Rohadi)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Warga Bojong Keluhkan Pelayanan Puskesmas, Pasien Patah Tulang Sempat Ditolak Rujukan

by buono on September 11, 2025 Kesehatan Layanan Publik puskesmas bojong

Warta Deaa, Pekalongan – 11 September 2025. – Seorang warga Bojong yang mengalami kondisi gawat darurat akibat patah tulang mengaku kecewa dengan pelayanan Puskesmas Bojong 1. Saat meminta rujukan untuk perawatan lebih lanjut, pihak puskesmas justru menyarankan pasien pulang dengan alasan persyaratan kurang lengkap dan BPJS pasien sudah tidak aktif.

Keluarga pasien mengaku sempat kebingungan hingga akhirnya berkoordinasi dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Ruben Prabu Faza. Setelah mendapat bantuan komunikasi dari Ruben, barulah pihak puskesmas merespons dan membuatkan surat rujukan untuk pasien.

Kepala Puskesmas Bojong 1, Nunung Wulandari, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, menyampaikan permohonan maaf serta menegaskan akan mengambil langkah pembinaan kepada petugas.

“Ngapunten ampun pak… Besok saya konfirmasi dulu dan akan lakukan pembinaan kepada petugas yang piket. Karena benar salahnya kita belum tahu. Pengumuman pembinaan sampun saya share di grup puskesmas, pak,” tulisnya.

Meski begitu, warga tetap menyesalkan kejadian ini. Menurut mereka, pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas seharusnya lebih sigap dan mengutamakan keselamatan pasien, terlebih dalam kondisi gawat darurat.

“Padahal Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sudah sering mengingatkan secara tegas agar pelayanan kesehatan jangan sampai mengecewakan masyarakat. Tapi faktanya masih saja terjadi hal seperti ini,” ujar salah seorang warga.

Kasus ini menambah sorotan publik terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Pekalongan. Warga berharap adanya evaluasi serius agar kejadian serupa tidak kembali terulang. (Rohadi)

selengkapnya

Kesehatan Layanan Publik

Puskesmas Karangdadap Disorot Soal Penanganan Pasien Darurat, Ini Klarifikasinya

by buono on September 4, 2025 Kesehatan Layanan Publik puskesmas karangdadap

WARTA DESA, PEKALONGAN – Dugaan buruknya pelayanan di Puskesmas Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, mencuat setelah seorang warga melaporkan adanya keterlambatan penanganan terhadap korban kecelakaan pada Selasa malam (2/9/2025) sekitar pukul 23.30 WIB.

Menurut keterangan warga, seorang korban perempuan berusia sekitar 19 tahun dalam kondisi kritis dibawa menggunakan mobil bak terbuka ke Puskesmas Karangdadap. Namun, setibanya di lokasi, korban tidak segera mendapatkan tindakan medis. Pihak puskesmas bahkan disebut sempat berdebat dengan pengantar korban dan menyarankan agar pasien langsung dibawa ke RSI Pekajangan.

Pelapor juga menyebutkan, meski tersedia ambulans di puskesmas, kendaraan tersebut tidak segera digunakan untuk merujuk korban. Hal ini membuat sopir yang membawa korban panik dan syok. Akhirnya, korban baru dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil keluarga setelah menunggu cukup lama.

Update yang diterima redaksi menyebutkan, korban sempat hampir setengah jam berada di bak kendaraan tanpa tindakan medis berarti sebelum akhirnya masuk IGD RSI Pekajangan. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan warga, yang berharap fasilitas kesehatan tingkat pertama lebih sigap dalam menghadapi kondisi darurat.

Klarifikasi Puskesmas Karangdadap

Menanggapi pemberitaan yang beredar, Kepala Puskesmas Karangdadap, dr. Isti, memberikan klarifikasi melalui pesan WhatsApp kepada redaksi.

“Terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Kami sudah menindaklanjuti dan menelusuri kejadian tersebut,” ujar dr. Isti.

Menurutnya, berdasarkan keterangan petugas jaga UGD, pasien datang sekitar pukul 23.15 WIB dengan kondisi sadar, tanda vital normal, namun terdapat perdarahan di telinga kiri yang diduga akibat cedera kepala sedang.

“Petugas sudah melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik di mobil. Karena ditemukan tanda cedera kepala, pasien harus segera dilakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit. Penanganan dari pasien datang hingga dirujuk kurang lebih hanya 10 menit,” jelasnya.

Ia menambahkan, petugas telah menjelaskan bahwa pasien bisa diantar menggunakan ambulans puskesmas dengan prosedur standar, yaitu terlebih dahulu menghubungi rumah sakit rujukan untuk memastikan ketersediaan kamar. Namun, demi mempercepat penanganan, petugas menyarankan agar pasien langsung dibawa menggunakan kendaraan yang dipakai saat itu.

“Pengantar pasien menyetujui untuk mengantar secara mandiri ke rumah sakit,” tegas dr. Isti.

Harapan Warga

Meski sudah ada klarifikasi, warga berharap kejadian serupa tidak terulang kembali dan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama bisa lebih tanggap dalam merespons pasien dengan kondisi darurat.

Catatan Redaksi: Redaksi masih terus berupaya mengonfirmasi lebih lanjut terkait informasi yang beredar, untuk memastikan kebenaran peristiwa ini secara utuh. Perkembangan informasi akan disampaikan pada pembaruan berikutnya. (Rohadi)

selengkapnya

Layanan Publik

Tumpahan Solar di Jalan Sidamulya Kandangserang: Puluhan Pengendara Terjatuh, Warga Turun Tangan

Diserbu Ribuan Lalat, Warga Jambangan Desak Pemilik Kandang Ayam Jaga Kebersihan Lingkungan

Gelagar Patah dan Amblas 30 CM, Jembatan Sitanggal Brebes Ancam Keselamatan Pengendara

Mobil Listrik vs Jalan “Bopeng”: Menakar Empati Pemkab Pemalang di Tengah Jeritan Akar Rumput

Medan Ekstrem dan Jalan Rusak Warnai Perjuangan Petugas PMI Antar Jenazah ke Trajumas

Kecewa Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Karangjati Tanam Pohon Pisang dan Sindir “Kolam Pancing”

Berkas Aduan Warga Korban PHK Sepihak BLUD dan Outsourcing Siap Dilaporkan ke Dewan dan Kejari Pekalongan

Forlindo: DPRD Kabupaten Pekalongan Tutup Mata Adanya Pungutan Masuk Karyawan Outsourcing

Relawan Buka Posko Pengaduan dan Perlindungan Saksi Korban Karyawan BLUD dan Outsourcing

Perda Antigratifikasi Tumpul, Surat Edaran Baru Muncul Saat Kasus Outsourcing Pekalongan Disorot Kejati

Posko Pengaduan Karyawan BLUD dan Outsourcing Dibuka di Kedungwuni Gemek

Dua Bulan Terendam Rob, Desa Karangjompo Tidak Tersentuh Bantuan Pompa

Jalan Rusak di Desa Kalijoyo Arah Kandang Serang Dikeluhkan Warga

OPSHID Kabupaten Pekalongan Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Karyomukti

Warga Bojong Keluhkan Pelayanan Puskesmas, Pasien Patah Tulang Sempat Ditolak Rujukan

Puskesmas Karangdadap Disorot Soal Penanganan Pasien Darurat, Ini Klarifikasinya