Dana Desa Arsip — Laman 12 dari 16

Dana Desa Hukum & Kriminal Sosial Budaya

BLT Dana Desa Pagumenganmas dibagikan Rp 300 ribu

by buono on Mei 22, 2020 Dana Desa Hukum & Kriminal Sosial Budaya blt Dana Desa

Penerima manfaat membludak

Karangdadap, Wartadesa. – Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan disalurkan hari ini, Jum’at (22/03). Namun BLT yang seharusnya besaran nominalnya Rp 600 ribu setiap bulan untuk tiga bulan kedepan, diterimakan penerima manfaat sebesar Rp 300 ribu untuk tahap perama.

Warga Pagumenganmas yang tidak bersedia disebutkan namanya menginformasikan bahwa dana BLT Dana Desa yang diterimanya sebesar Rp 300 ribu padahal menurut aturan adalah Rp 600 ribu. “Iya, aku tembe uleh bantuan BLT DD, kirain 600 ribu, jebol 300 ribu (iya aku barusan dapat BLT DD, kirain Rp 600 ribu ternyata Rp 300 ribu),” ujarnya.

Warga lainnya, Saiful saat ditemui di depan Balai Desa Pugumenganmas usai menerima BLT mengiyakan bahwa uang yang diterimanya sebesar Rp 300 ribu.

Istadi, Kepala Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan yang dikonfirmasi Warta Desa menyampaikan bahwa pembagian BLT DD tersebut benar dibagikan sebesar Rp 300 ribu lantaran banyak warga yang berhak menerima, namun tidak masuk dalam database penerima manfaat.

“Total warga yang berhak menerima bantuan sosial yang tidak tercover oleh bantuan dari pusat, provinsi maupun Pemkab Pekalongan sebanyak 390 KK, maka saat Musdes yang dihadiri oleh lembaga desa, tokoh masyarakat dan RT/RW sudah disepakati bagi rata, berarti dapatnya Rp 300 ribu. Itupun belum final, disesuaiakan dengan kondisi nanti, setelah lebaran akan ada musdes lagi.” Ujarnya.

Istadi menambahkan bahwa pembagian BLT Dana Desa pada hari ini harus menggunakan dana talangan pihak ketiga terlebih dahulu lantaran dana transfer ke Bank BPD belum masuk ke kas desa. “Karena kemarin pada saat pencairan, ternyata pada hari Kamis belum bisa cair. Otomatis saya sebagai kepala desa mencari talangan dari pihak ketiga agar bisa membagikan BLT DD hari ini, dan baru hari ini (Jum’at) dana dari bank sudah cair,” lanjutnya.

Menanggapi adanya warga yang protes besaran BLT DD yang tidak sesuai, Istadi mengatakan bahwa itu hanya satu dua orang warganya saja yang tidak puas. “Semua ya mintanya lebih tinggi, kalau kita nuruti semua warga ya kita mumet sendiri, setiap desa mengalami masalah yang sama, karena lebih banyak warga yang tidak tercover,” tuturnya.

“Kalau kita bagikan sebesar Rp 600 ribu maka yang kita bagikan hari ini tidak sejumlah 390 KK hanya berapa ratus KK saja yang aan mendapatkanya. Ini untuk meredam gejolak warga. Nanti setelah lebaran kita akan gelar lagi musdes,” lanjutnya.

Istadi memastikan tidak ada potongan dalam penyaluran BLT Dana Desa tersebut. “Bisa dicek ke warga …. tidak ada potongan dari perangkat desa atau RT/RW, semua disalurkan ke warga,” pungkasnya.

Informasi yang didapatkan Wartadesa, selain Desa Pagumenganmas, Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan juga membagikan BLT DD dibawah ketentuan, “Kalo di Kedungkebo lebih kecil lagi dari desa Pagumenganmas, Rp 270 ribu,” ujar salah seorang perangkat desa Pagumenganmas. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Dana Desa

Butuh waktu, pencairan BLT DD di Batang tertunda

by buono on Mei 19, 2020 Dana Desa blt Dana Desa

Batang, Wartadesa. – Proses pencairan Dana Desa yang akan digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Batang, dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah membuat pencairan BLT DD di beberapa desa tertunda hingga usai lebaran. Demikian disampaikan oleh Agung Wisnu Barata, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabpaten Batang, Selasa (19/05).

“Hari ini 52 dana desa bisa masuk rekening kas desa, sehingga besok sudah bisa di cairkan. Sebelumnya, sudah ada 42 desa yang sudah mencairkan BST BLT kepada warga terdampak.” Ujar Agung.

Menurut Agung, keterlambatan transfer dana dari RKUN ke RKUD tersebut akibat masalah server, “ada keterlambatan karena prosesnya butuh waktu dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), sedangkan servernya di Indonesia hanya ada satu.” Lanjtnya.

Agung mengatakan bahwa sebanyak 139 desa yang dana tahap I nya masih di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPKN) agar masuk ke bank, “sehingga BST BLT bisa diberikan hari kamisnya,” jelasnya.

Agung juga meminta agar para kepala desa memaksimalkan hari kerja lantaran pencairan BST BLT berdekatan dengan libur lebaran.

Hal senada diungkapkan oleh Camat Gringsing, Rusmanto. Ia mengatakan bahwa di wilayahnya masih ada 12 desa yang menungg transfer Dana Desa tahap I dari Bank Jateng. “BST tahap pertama dari dana desa baru dinikmati warga dari 3 desa. Masih kurang 12 desa lagi, katanya masih menunggu transferan dari bank jateng,” katanya.

Sementara Camat Tulis, Wawan Nurdiansyah mengatakan dari 17 desa, baru dua desa yang menerima BST dana desa. “Belum ada kabar, padahal yang mengharap sudah banyak,” jelasnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Dana Desa Hukum & Kriminal

Warga Pekuncen pasang spanduk “Kinerja Nggak Becus” di depan kantor kelurahan

by buono on Mei 18, 2020 Dana Desa Hukum & Kriminal Demo pekuncen

Wiradesa, Wartadesa. – Sejumlah warga memasang poster bertuliskan “Kinerja Gak Becus” “Ganti Lurah 2020” di depan kantor Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Dua spanduk di kanan dan kiri depan kantor tersebut menjadi tontonan banyak warga, lantaran saat itu sedang berlangsung rapat RT/RW, LPMK beserta tokoh warga, Senin (18/05).

Jasno, Ketua LPMK Kelurahan Pekuncen mengatakan bahwa beberapa kali pihaknya menerima aduan warga bahwa kinerja lurah dinilai tidak bisa memimpin dengan baik.

“Kami beberapa kali menerima pengaduan dari warga dan sudah kita sampaikan juga mengenai hal tersebut kepada Bupati Pekalongan Asip Kholbihi. Namun sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai hasilnya. Warga yang sudah jenuh dan jengkel kemudian melakukan aksi pasang poster tersebut,” jelas Jasno, dilansir dari Puskapik.

Jasno pun sudah mengirim mosi tidak percaya kepada Kepala Kelurahan Pekuncen, Edi Susmono dengan ditandatangani oleh perwakilan warga, ketua RT/RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Bahkan pihak LPMK sudah menyurati Bupati Pekalongan sebanyak dua kali, dan saat ini dijanjikan oleh bupati akan segera ada keputusan, “namun sampai sekarang belum ada kejelasana sehingga warga tidak sabar lagi (hingga memasang spanduk tersebut),” ujar Jasno.

Menurut Jasno, permasalahan yang ada di kelurahannya terkait dengan tidak ada transparansi anggaran kelurahan, tidak transparan-nya anggaran Covid-19, pembagian BST dan sembako juga tidak berjalan baik. Selain itu juga persoalan administrasi warga yang tidak terlanyani dengan baik.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pekalongan, Ali Reza, ketika dihubungi menyebutkan, pihaknya segera melakukan evaluasi mengenai aduan warga tersebut . “Kami sudah menerima pengaduan warga dan saat ini sedang diproses , namun belum ada keputusan karena masih harus meminta mengumpulkan sejumlah keterangan,“ katanya .

Menurut Ali, Kepala Kelurahan Pekuncen Edi Susmono, adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga harus ada proses tersediri.

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, saat menemui perwakilan warga, beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa masalah di kelurahan Pekuncen sedang diproses. “Kami sudah menerima surat dan pengaduan dari perwakilan warga, saat ini prosesnya masih berlangsung,“ ujar Asip Kholbihi.

Sementara itu, sampai berita ini diunggah, belum ada keterangan yang diperoleh dari Lurah Pekuncen Edi Susmono. (Sumber: Puskapik/Suryono)

selengkapnya

Dana Desa

Warga Kaliboja pertanyakan anggaran PKT Dana Desa

by buono on Mei 18, 2020 Dana Desa Dana Desa pkt

Paninggaran, Wartadesa. – Puluhan warga Desa Kaliboja, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan mendatangi balaidesa setempat, mempertanyakan perbedaan nilai nominal anggaran Padat Karya Tunai (PKT) desa setempat. Mereka mendapatkan pengamanan dari aparat kepolisian.

Kedatangan puluhan warga, Senin (18/05) tersebut mempertanyakan perbedaan nilai nominal PKT dari Rp 107 juta menjadi Rp 94 juta. Selain itu terdapat perbedaan antara anggaran dengan realisasi pembayaran upah PKT. Mereka melakukan klarifikasi terkait hal tersebut.

Klarifikasi juga dihadiri Camat Paninggaran Siti Arofah, Kapolsek Paninggaran AKP I Wayan Gel Gel, Danramil Paninggaran Letda Anjak Giyanto, Kasi PMD Paninggaran Agus Alamsyah, Kades Kaliboja Abdullah, Ketua BPD Kaliboja Isman Effendi, Koordinator tokoh masyarakat Zaenuddin Fajari serta Koordinator tokoh pemuda Restu Pamuji.

Kasi PMD Paninggaran Agus Alamsyah mengatakan bahwa pengajuan anggaran PKT Desa Kaliboja dilakukan sebanyak empat kali revisi, “pengajuan anggaran PKT terjadi empat kali perubahan dan yang paling valid adalah yang Rp 94 juta.” Ujarnya.

Terkait pembayaan upah PKT yang berbeda dengan anggaran, dijawan Kasi PMD, dalam pelaksanaan PKT antar RT Dukuh secara real dilapangan terdapat perbedaan yaitu antara dibayar Rp.75 ribu full tiga hari dan adanya hari ketiga yang dibayar Rp 40 ribu atau setengah hari karena alasan anggaran sudah habis,” lanjutnya.

Kepala Desa Kaliboja, Abdullah menambahkan bahwa pembayaran hari ketiga dibayar Rp 40 ribu lantaran pekerjaan tidak dikalukan sehari penuh.

Terkuak dalam pertemuan tersebut bahwa hasil hitungan ril, anggaran PKT yang digunakan sebesar Rp 80,47 juta dari total anggaran Rp 94,5 juta sehingga terdapat selisih sisa anggaran Rp 14 jutaan. “Memang benar dana PKT masih sisa Rp. sekitar Rp. 14 jutaan dan akan dilanjutkan untuk kegiatan PKT lagi.” Lanjut Abdullah.

Setelah klarifikasi PKT anggaran DD tahun 2020 kemudian tokoh masyarakat dan tokoh pemuda menanyakan pekerjaan Dana Desa tahun anggaran 2019. Kemudian dijawab Kades Kaliboja Abdullah mengatakan pelaksanaan Dana Desa tahun anggaran 2019 sudah diverifikasi oleh tim Kecamatan. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Dana Desa Layanan Publik

Menguak tudingan Sekdes Babalablor terkait LPJ DD tahun 2019

by buono on Mei 16, 2020 Dana Desa Layanan Publik babalanlor Bojong Dana Desa

Kabupaten Pekalongan, Wartadesa, – Penelusuran Lsm Gakosh bersama tim di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Jateng, nampaknya menemukan babak baru, hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Biro Lembaga Kontrol Sosial dan Hukum ( Gakosh ) Bambang Susilo, Sabtu (16/06).

“Yah kami menemukan babak baru, ada hal yang aneh dalam investigasi kami di Desa Babalanlor tersebut, ada semacam indikasi “Lempar takjil sembunyi tangan” sebut Bambang.

“Terkait siapa yang membuat LPJ tahun 2019 tahap 3 yang masih kami matangkan kasusnya tersebut kami terus kejar siapa sebenarnya pembuatnya karena menurut temuan kami saat ini ada temuan lapangan yang harus dipertangungjawabkan, ada dugaan selisih yang akan kami singkronkan dengan LPJ” terangnya.

“Awalnya saat pertama kali kami konfirmasi ke Pak Sekdes Babalanlor Slamet Budi Santoso kalau Lpj tahun 2019 tahap 3 di desanya dibuatkan oleh pendamping teknis Kecamatan Bojong, kemudian kami konfirmasi kepada yang bersangkutan didampingi pihak kecamatan, namun pendamping kecamatan tersebut membantahnya ” imbuh Bambang

“Kami tak sekali mememui pak Sekdes untuk meyakinkan informasi dari pak sekdes tersebut dan dirinya tetep kekeh mengatakan yang buat Lpj tersebut bukan dirinya, dia tidak mau membuat karena punya alasan yang menurutnya benar dan dirinya hanya disuruh menjilid Lpj nya saja, ini kan menjadi semakin aneh saja dan memaksa kami untuk semakin teliti dalam mengupas kasus ini ” jelasnya.

Lebih lanjut Bambang mengatakan , ketika kami konfirmasi kepihak Kecamatan dalam hal ini Sekcam Ibu Lestari, Beliau bilang melalui percakapan WA , Sekdes Babalanlor tersebut mengakui yang membuat Lpj nya dan Bu Sekcam menunjukan percakapan Wa antara dirinya dan Sekcam Babalanlor tersebut kepada kami, ini kan semacan komedi saja dan saya yakin diantara mereka ada yang mendustakan, ini masih bulan Ramadhan, habis lebaran nanti saya akan tancap gas.!” tegas Bambang.

“Dan Alhamdulillah kami tidak berjalan sendiri ada warga yang siap berjalan bersama kami guna memajukan desanya, kami tak tergesa – gesa supaya hasilnya maksimal, yang jelas sampai saat ini langkah kami ada kemajuan, hasil investigasi baik dalam bentuk informasi maupun bentuk fisik terus kami dapatkan serta akan terus kami dalami sekaligus mematangkan, dan kami akan terus komunikasi dengan pihak terkait supaya terselesaikan dengan baik dan masyarakat secara umum tidak dirugikan ” tegas Bambang. (Eva Abdullah)

Terkait:

Mengejutkan! Sekdes Babalanlor “buka-bukaan” terkait DD Tahun 2019 tahap 3

selengkapnya

Dana Desa

BLT Dana Desa Pangkah disalurkan

by buono on Mei 15, 2020 Dana Desa blt DD

Karangdadap, Wartadesa. – Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Pangkah, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 600 ribu perbulan diterimakan kepada warga, Kamis (14/05).

Ahmad Muslih, sekeretaris desa setempat menyebut total ada 135 kepala keluarga (KK) di desanya yang berhak atas BLT DD senilai Rp 600 ribu/bulan. Bantuan diberikan selama tiga bulan, yakni April-Juni 2020, sehingga total yang diterimakan sebesar Rp 1,8 juta.

“Hari ini tahap pertama untuk pendistribusian BLT Dana Desa bulan April. Pelaksanaan dilakukan di Balai Desa Pangkah, dan dimulai dari jam 09.00 pagi hingga siang jam 13.00 nanti,” ujar Muslih.

Menurut Muslih, penerima BLT DD merupakan warga miskin terdampak Covid-19. “Para penerima BLT DD dipastikan adalah warga miskin dan terdampak Covid-19. Selain itu, 135 KK tersebut juga belum mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) lainnya.” Pungkasnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Dana Desa Hukum & Kriminal

Mengejutkan! Sekdes Babalanlor “buka-bukaan” terkait DD Tahun 2019 tahap 3

by buono on Mei 5, 2020 Dana Desa Hukum & Kriminal babalanlor Bojong Dana Desa

Kab. Pekalongan, Wartadesa. – Tim yang terdiri dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media, Senin (27/04) lalu, mendatangi Kantor Balaidesa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, diketahui kedatangan mereka dalam rangka klarifikasi atas informasi warga yang merasa ada kejanggalan terkait pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa di desa tersebut.

Tim yang dipimpin oleh Bambang Susilo, Wakil ketua biro kontrol sosial dan hukum LBH Gakosh, mengaku mendapat informasi tersebut sudah cukup lama. “Kami mendapat informasi ini (DD Tahun 2019 tahap 3) sudah cukup lama, pun demikia kami butuh cukup waktu untuk meresume pokok permasalahan kemudian kami matangkan dengan investigasi lapangan.” Sebut Bambang.

“Setelah melaui semua proses kami meyakini ada dugaan penyimpangan yang berpotensi mengarah ketindak pidana Korupsi.” Mulanya, masih menurut Bambang, “kami perlu klarifikasi ke semua pihak yang kami anggap terkait dengan temuan kami ini,” katanya.

“Dan bila temuan kami tersebut tidak ditindaklanjuti untuk segera dipenuhi sesuai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan atau dikembalikan menjadi silpa maka tetap akan kami tindak lanjuti untuk melakukan pendampingan warga dalam mengawal kasus tersebut, kepada pihak aparat hukum dalam hal ini Kepolisian atau Kejaksaan,” imbuh Bambang.

Sementara Sekdes Babalanlor, Slamet Budi Santoso ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu sepenuhnya terkait Pelaksanaan DD tahap 3 tahun 2019 didesanya.

“Saya tidak tahu persis, saya hanya diberi tahu saja, uang diminta dan dibelanjakan oleh Pak manten (mantan kepala desa), bahkan LPJ pun bukan saya yang membuatnya, karena saya kurang sepakat dengan fakta lapangan yang saya ketahui dengan LPJ yang harus saya buat, akhirya LPJ tersebut dibuatkan oleh Pendamping Teknis Kecamatan Bojong.” Sebut Slamet Budi Santoso.

Terkait informasi tersebut Sekcam Bojong, Lestari ketika dikonfirmasi Selasa (28/04) lalu mengatakan, Pendamping sediaya hanya mendampingi saja jangan membuatkan LPJ.

“Pendamping hanya mendampingi saja, jangan membuatkan (LPJ) karena itu kewenangan Desa,” kata Sekcam Bojong.

Ditempat yang sama, Pendamping Teknis Kecamatan Bojong, Titik Isnaeni ketika dikonfirmasi membantah atas apa yang dikatakan oleh Sekdes Babalanlor tersebut.

“Saya tidak mbuatkan RAB Desa Babalanlor. Jangankan LPJ, Siskeudes saja saya tidak tahu.” Jelasnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Dana Desa Kesehatan Layanan Publik

Dana Desa bisa digunakan untuk pengadaan masker

by buono on April 14, 2020 Dana Desa Kesehatan Layanan Publik Dana Desa masker kain

Pemalang, Wartadesa. – Bupati Pemalang Junaedi menegaskan bahwa anggaran Dana Desa bisa digunakan untuk pengadaan masker untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang saat ini sedang berjuang melawan wabah corona. Penegasan orang nomor satu dijajaran Pemkab Pemalang tersebut disampaikan kepada para Kepala Desa (Kades) saat memantau kelengkapan dan kesiapan di sejumlah posko penanggulangan covid-19 dalam menghadapi masyarakat dari luar daerah yang masuk di desa–desa, Ahad (12/04) kemarin.

Junaedi dalam kesempatan tersebut, memerintahkan kepada para Kades agar menyediakan masker dan dibagikan kepada warganya, sehingga diharapkan bisa memutus mata rantai penyebaran wabah corona di wilayahnya. “Siapkan masker untuk masyarakat, apabila memang belum ada silahkan gunakan dana desa untuk membeli dan segera bagikan ke warga, saya jamin aman dan sesuai dengan protap penggunaan dana desa,” tegasnya.

Lebih lanjut bupati mengatakan bahwa pemantauan yang dilakuakan di sejumlah posko–posko desa sengaja dilakukan guna mengetahui sejauhmana kesiapan ditingkat desa dalam menanggulangi pandemi covid -19, termasuk bila dimungkinkan untuk mempersiapkan rumah singgah bagi warganya yang mudik dari luar daerah.

Ketika disinggung terkait status Kabupaten Pemalang usai dua warganya terkonfirmasi positif covid-19, pihaknya menjelaskan bahwa dengan adanya dua warga yang positif tersebut, maka berdasarkan penetapan provinsi maka Kabupaten Pemalang sudah termasuk zona merah.

“Dengan sudah adanya warga yang positif, maka statusnya adalah tanggap darurat atau bisa juga dikatakan fase kejadian luar biasa. Untuk itu kami mengimbau agar semua warga untuk mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.” Lanjut Junaedi.

Junaedi didampingi Sekda Kabupaten Pemalang M.Arifin dan Camat Pemalang Suhirman membagikan masker kepada warga setempat.

Junaedi juga melakukan pemantauan di di Desa Bojongnangka, Desa Wanamulya, Desa Banjarmulya, Kelurahan Paduraksa dan Desa Kramat. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Dana Desa Ekonomi Layanan Publik Sosial Budaya

Dana Desa didorong untuk digunakan padat karya

by buono on April 4, 2020 Dana Desa Ekonomi Layanan Publik Sosial Budaya bantuan sosial covid-19 Dana Desa

Kajen, Wartadesa. – Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi mendorong pemerintah desa untuk membuat kegiatan padat karya dengan menggunakan Dana Desa tahun ini. Hal demikian untuk memberi peluang kepada warga desa yang kehilangan pekerjaan akibat wabah virus Korona (Covid-19). Kamis (02/04).

Asip mengatakan bahwa Dana Desa didorong untuk kegiatan padat karya lantaran indeks hari orang kerja (HOK–upah harian) mencapai Rp 80 ribu. “Ini akan segera dijalankan di desa-desa. Setidaknya ini memberi peluang kepada saudara-saudara kita yang loss pekerjaan selama ini,” katanya.

Selain itu, akan ada bantuan sosial yang disalurkan berbasis data. “Ada yang sudah mendapatkan bantuan dari program Kemensos, dan akan kita data orang miskin baru. Mudah-mudahan walaupun sedikit semuanya akan ada bantuan dari pemerintah.” Tambahnya.

Sementara itu, beberapa kepala desa yang kami hubungi mengatakan bahwa pihak desa saat ini sedang menyusun basis data tersebut untuk segera dikirimkan ke Pemkab Pekalongan.

“Kami sudah mendata warga miskin dan rentan terdampak Covid-19 di desa kami untuk dimasukkan dalam program tersebut,” ujar Mundhofar, Kepala Desa Coprayan, Jum’at (03/04).

Senada dengan Kades Coprayan, Wasduki, Kepala Desa Wuled saat dihubungi melalui pesan singkat mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan data warga miskin dan rentan terdampak Covid-19. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Dana Desa Kesehatan Layanan Publik

Desa-desa di Kota Santri mulai lakukan penyemprotan disinfektan

by buono on Maret 29, 2020 Dana Desa Kesehatan Layanan Publik Dana Desa disinfektan

Pekalongan, Wartadesa. – Upaya pemerintah desa di Kota Santri bersama para pihak terkait dalam penanggulangan pandemi virus Korona (Covid-19) dilakukan dengan cara melakukan penyemprotan disinfektan pada fasilitas umum dan rumah warga. Hal tersebut dilakukan di Desa Bondansari Wiradesa, Pangkah Karangdadap, Desa Talun dan Desa Kwasen Kesesi. Sabtu (28/03).

Penyemprotan disinfektan di Desa Bondansari Wiradesa dilakukan di masjid, musala, sekolah dan balaidesa setempat. Kepala Desa Zaenal menyampaikan kegiatan penyemprotan disinfektan nantinya akan kami laksanakan secara menyeluruh dan secara berkala. “Kepada warga masyarakat tidak perlu takut tetapi harus tetap waspada, jangan banyak keluar rumah apabila tidak penting, jangan lupa jaga kebersihan lingkungan dan rumah masing-masing, cuci tangan yang bersih agar kuman-kuman biar mati,” ucapnya.

Hal yang sama dilakukan di Desa Pangkah, Kecamatan Karangdadap, Pekalongan. Pemerintah desa mengunakan Dana Desa untuk menanggulangi dampak Covid-19. Kebijakan itu sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Pemkab Pekalongan tentang penggunaan DD bagi penanggulangan pandemik corona.

Ahmad Muslih, Sekretaris Desa Pangkah mengatakan bahwa pemdes telah menganggarkan penanggulangan Covid-19 dengan DD. “Desa pangkah juga menganggarkan dana desa untuk penanggulangan bencana virus corona ini sebesar 1% dari APBDes. Hal ini sesuai dengan edaran dan anjuran dari Gubernur dan Bupati, “ungkapnya.

Penyemprotan disinfektan di Desa Talun, Kecamatan Talun, Pekalongan dipimpin langsung kepala Desa Talun yang didampingi sekretaris serta perangkat desa dan Bhabinkamtibmas Desa Talun Aipda Bejo siswanto, bukan hanya rumah warga, fasilitas umum seperti masjid juga dilakukan penyemprotan, Sabtu (28/03).

Hal yang sama juga dilakukan Pemdes Kwasen, Kecamatan Kesesi, Pekalongan. Mereka terus melakukan penyemprotan massal pada fasilitas umum dan pemukiman warga. Penyemprotan secara berkala dilakukan guna mencegah penyebaran virus Covid-19 atau Corona.

Dalam pencegahan virus Corona, pemerintah desa tak hanya melakukan penyemprotan saja melainkan mewajibkan warganya yang pulang dari perantauan atau luar kota untuk melaporkan agar langsung dilakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan, barang bawaan ataupun badan. Kemudian warga juga dilakukan pengecekan suhu badan sehingga apabila melebihi 37 derajat untuk diperiksa pihak medis.

Kepala Desa Kwasen Kecamatan Kesesi, Edi Rustani, mengatakan, langkah ini dilakukan sesuai hasil rapat di kecamatan, bahwa semua elemen masyarakat harus ikut mendukung dalam pencegahan virus Corona di lingkungan masing masing. “Untuk itu kita lakukan penyemprotan bersama seluruh elemen masyarakat, seperti di tempat ibadah, fasilitas umum maupun rumah rumah warga. Penyemprotan ini dengan menggunakan obat disinfektan,” katanya.

Untuk memantau warganya yang pulang kampung (mudik) dari perantauan, warga melakukan penjagaan di Posko Desa Kwasen secara bergantian. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Dana Desa

Tuntut Akuntabilitas, Warga Sembungjambu Desak Pemdes Buka Data APBDes Hingga Aset Desa

Tuntut Transparansi Anggaran, Ratusan Pemuda Sembungjambu Geruduk Balai Desa

Tuntut Transparansi Anggaran, Ratusan Pemuda Sembungjambu Akan Kepung Balai Desa Besok

Buntut Dugaan Korupsi Dana Desa, Emak-Emak Randumuktiwaren Geruduk Kantor DPRD Pekalongan

Proyek Aspal Desa Pakumbulan Senilai Ratusan Juta Disorot: Tipis, Mudah Ambrol, dan Abaikan K3

Program Ketahanan Pangan Desa Jolotigo Diduga Bermasalah: 55 Kambing Raib, Kades Marah Saat Dikonfirmasi

BLT Dana Desa Pagumenganmas dibagikan Rp 300 ribu

Butuh waktu, pencairan BLT DD di Batang tertunda

Warga Pekuncen pasang spanduk “Kinerja Nggak Becus” di depan kantor kelurahan

Warga Kaliboja pertanyakan anggaran PKT Dana Desa

Menguak tudingan Sekdes Babalablor terkait LPJ DD tahun 2019

BLT Dana Desa Pangkah disalurkan

Mengejutkan! Sekdes Babalanlor “buka-bukaan” terkait DD Tahun 2019 tahap 3

Dana Desa bisa digunakan untuk pengadaan masker

Dana Desa didorong untuk digunakan padat karya

Desa-desa di Kota Santri mulai lakukan penyemprotan disinfektan