Dana Desa Arsip — Laman 14 dari 16

Dana Desa Hukum & Kriminal Layanan Publik Sosial Budaya

Dana Desa Rengas dipertanyakan warga

by buono on Desember 3, 2019 Dana Desa Hukum & Kriminal Layanan Publik Sosial Budaya Dana Desa DD gakosh Pekalongan

Kedungwuni, Wartadesa. – Warga Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan didampingi LBH Gakosh mendatangi kantor Camat Kedungwuni, mereka mempertanyakan pelaksanaan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan 2018, Selasa (03/12).

Audiensi pun digelar dengan pengamanan ketat dari satu pleton petugas pengamanan dari TNI dan Polri.

Lihat Video Audiensi

Salah satu warga Rengas, Bukhaeri mengatakan adanya kejanggalan dalam pwlaksanaan DD didesanya, “saya menilai adanya kejanggalan dalam pelaksanaan Dana Desa, jadi kami minta pihak desa untuk bisa menjelaskanya kepada warga.” Sebut Bukhaeri.

Menjawab pertanyaan dari Bukhaeri, mantan Kades Rengas, Sumali mengatakan bahwa pelaksanaan DD di desanya sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“Saya tidak perlu menjawab panjang lebar karena (DD) sudah diperiksa oleh inspektorat dan pihak dinas terkait.” Sebut Sumal.

Sementara itu Bambang Susilo dari LBH Gakosh mengungkapkan bahwa pihaknya akan selalu mendampingi warga melakukan pengawalan penggunaan DD hingga tuntas.

Menurut Bambang, bila nantinya ditemukan adanya penyelewengan, pihaknya akan mengawal hingga tuntas. “Bila nanti dilapangan ada temuan kami bersama warga akan.mengawal kasus ini sampai tuntas,” tegasnya.

Camat Kedungwuni, Sugino berharap dengan audiensi antara warga dengan pemerintahan desa bisa mencapai titik temu permasalahan yang ada. “Melalui pertemuan ini saya harap ada titik temu atas masalah ini, dan untuk pengalaman bersama kedepanya nanti,” harap Sugino. ( Eva Abdullah )

selengkapnya

Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi

DPO kasus DD, saat pulang mantan Kades Wonosido dibekuk dijalanan

by buono on November 21, 2019 Dana Desa Hukum & Kriminal Pemberantasan Korupsi DD korupsi dana desa lebakbarang Pekalongan

Lebakbarang, Wartadesa. – Setelah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lantaran kasus dugaan korupsi anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018, mantan Kepala Desa Wonosido, Kecamatan Lebakbarang, Sugito (55), dibekuk unit Resmob Satreskrim Polres Pekalongan di Jalan Raya Desa Sidomulyo, Lebakbarang, Kamis (14/11) pukul 17.30. WIB.

Keterangan dari salah seorang warga, diduga mantan kades tersebut melarikan diri ke Jakarta, saat ia pulang ditangkap di jalan raya.

Sugito diduga menggelapkan penyertaan modal BUMDes berupa pengadaan 10 ekor sapi, namun hanya dibelikan tujuh ekor. Setelah kasus tersebut diselidiki oleh pihak kepolisian kekurangan tiga ekor sapi tersebut dipenuhi oleh keluarga.

Berdasarkan penyelidikan dan keterangan dari saksi ahli sebelumnya yang dilakukan secara marathon oleh anggota Unit Tipikor, akhirnya Sugito ditetapkan sebagai tersangka dengan sejumlah barang bukti.

Data dihimpun, DD tahap I, II dan III Desa Wonosido sebesar Rp. 724 juta dan sudah dicarikan dari RKD. DD Tahap I dan II dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal pengajuan Dana Desa. Namun ada satu kegiatan yang tidak selesai 100 persen, yakni penyertaan modal BUMDes, pengadaan 10 ekor sapi.

Sugito awalnya membelikan tujuh ekor sapi, hingga masih ada kekurangan tiga ekor sapi. Dan kemudian kekurangan sapi tersebut dipenuhi oleh keluarga.

Saat pencairan DD tahap III, pelaku memalsukan verifikasi berita acara yang ditandatangani oleh camat pada RKD tahap 2. Seharusnya pencairan DD hanya boleh dicairkan kepala desa bersama bendahara desa namun ia mencairkannya sendiri.

Setelah dilakukan penangkapan, tersangka dibawa ke Mapolres Pekalongan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sugito dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (Budi R. Setiawan)

selengkapnya

Dana Desa Layanan Publik Pemberantasan Korupsi

Asip perintahkan kades petahana tak terpilih buat LPJ DD, kalau tidak ingin tersangkut hukum

by buono on November 21, 2019 Dana Desa Layanan Publik Pemberantasan Korupsi Dana Desa inspektorat Kajen Pekalongan

Kajen, Wartadesa. – Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi memerintahkan para kepala desa petahana yang tidak terpilih lagi untuk menertibkan laporan keuangan (Dana Desa–DD) kalau tidak ingin tersangkut masalah hukum dikemudian hari. Demikian disampaikan dalam Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) tahun 2019 di Aula Lantai 1 Setda, Rabu (20/11/2019).

“Saya minta kepada para incumbent (petahana) yang kemarin tidak terpilih lagi agar menertibkan laporan keuangannya, kalau tidak mau tersangkut hukum. Dan memang titik sentral pengawasan kita dalam hal ini Inspektorat di desa, karena melihat data masih banyaknya kasus yang ada di desa, dan akan diorientasikan ke dana desa,” tutur Asip.

Sebelumnya, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menginstruksikan kepada jajaran Inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah utamanya terkait dana desa. “Sesuai dengan UU no 12 tahun 2017 tentang pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa Bupati dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dimandatkan ke Inspektorat,” ujarnya setelah membuka acara.

Asip juga meminta agar Inspektorat lebih kencang dan tegas lagi terutama terkait dana desa. “Dana desa perlu pengawasan yang intensif dan serius agar pelaksanaanya berjalan dengan baik,” jelasnya.Menurut Asip, saat ini terjadi transisi kepemimpinan pasca Pilkades serentak 13 November yang lalu, ia menekankan agar laporan penggunaan Dana Desa segera dilakukan. “Saya minta kepada para incumbent yang kemarin tidak terpilih lagi agar menertibkan laporan keuangannya, kalau tidak mau tersangkut hukum. Dan memang titik sentral pengawasan kita dalam hal ini Inspektorat di desa, karena melihat data masih banyaknya kasus yang ada di desa, dan akan diorientasikan ke dana desa,” tuturnya.

Asip berharap dengan adanya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang dihadiri oleh para kepala OPD maka diharapkan akan meningkatkan mutu pengawasan. “Endingnya dengan pengawasan yang baik, hal yang kemarin kurang baik menjadi baik,” lanjutnya.

Sementara itu, Inspektur (Kepala Inpektorat) Kabupaten Pekalongan Ali Riza, i dalam sambutannya mengatakan, Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) tahun 2019 bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait pengawasan aparat pengawas internal, BPK RI dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. “Nantinya hasil pengawasan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi semua penyelenggara pemerintahan di lingkungan Pemkab Pekalongan,” ujarnya. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Dana Desa

Tiga Pangulu dilantik, ini pesan Bupati Simalungun

by buono on November 14, 2019 Dana Desa simalungun

Simalungun, Wartadesa. – Jangan salahgunakan ADD, jangan mengira itu milik pribadi. Begitu ADD turun, langsung beli mobil baru, tambah istri. (hadirin tertawa) Jangan saya dengar seperti itu. Gunakan ADD benar benar untuk kemajuan dan membangun wilayah nagori (desa) saudara.

Ini salah satu pesan Bupati Simalungun JR. Saragih SH.MM dalan arahan dan bimbingan usai pelantikan dan pemasangan tanda dan sumpah jabatan yang disampaikan Sekdakab Drs Gideon Purba MSi, kepada 3 Pangulu Nagori (Kades) terpilih pada tahapan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Simalungun,

Pesan Bupati ini sangat tegas namun mengundang senyum mengingat banyak kepala desa yang berurusan dengan hukum akibat menyalahgunakan jabatan dan menyelewengkan ADD.

Gelar pelantikan dan sumpah jabatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Dolok Batu Nanggar jalan Merdeka Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Selasa (12/11) pukul 14.00 Wib.

Kesempatan itu, Bupati juga berharap agar para pangulu terpilih harus menjadi panutan warga. Jangan sombong. Layani rakyat semaksimal mungkin. Lupakan perbedaan pilihan saat berlangsungnya kontestasi pemilihan pilpanag/pilkades. Pangulu milik semua masyarakat. Disampaikan Gideon Purba lagi.

Selain itu pangulu di minta untuk membawa kemajuan di desa yang di pimpin masing masing. “Bina kerjasama yang baik dengan seluruh perangkat, tokoh masyarakat (maujana). pesannya.

Sebelumnya. Pelantikan dan Pengangkatan sumpah ini berdasar Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 188.45/13527/12.2/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Pengesahan hasil Pemilihan dan Pengangkatan Pangulu Terpilih, Dolok Ilir I, Dolok Mainu Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan Nagori Marihat Baris Kecamatan Siantar Periode 2019 – 2025 yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2019 di Pematang Raya.

Ketiga Pangulu yang dilantik: Judiman menjabat Pangulu Nagori Dolok Ilir I, Sugeng SPdI menjabat Pangulu Nagori Dolok Mainu, keduanya dari Kecamatan Dolok Batu Nanggar serta Hadi Wijaya menjabat Nagori Marihat Baris Kecamatan Siantar dan di sumpah secara agama Islam.

Pada sumpah jabatan, Kepala Kantor Urusan Agama Dolok Batu Nanggar Drs Junaidi Sitorus bertindak sebagai rohaniawan (pengangkat sumpah) secara agama Islam.

Bertindak sebagai saksi saksi: Sekretaris DPMPN Roganda Sihombing AP. MSi, Camat Dolok Batu Nanggar Susilo SH, Camat Kecamatan Siantar Daniel H Silalahi AP. MSi.

Hadir pada acara itu, Kepala Dinas PMPN Kabupaten Simalungun Sarimuda Abdi Dharma Purba SSos.MSi. Kabid Pemerintahan Nagori DPMPN Robert Kennedi SE.MSi, Kabid Kelembagaan DPMPN Nurintan Saragih SSTP. MSi serta beberapa unit jajaran Pemkab Simalungun.

Kapolsek Serbelawan AKP Bambang Priyatno SSos didampingi Bhabinkamtibmas AIPTU AD Harahap dan unit Intelkam AIPDA Sutiono, Danramil 05/SBL Kapten (Inf) Hairul Hadi SH diwakili Serma Matnuh,Kapolsek Bangun AKP B. Manurung SH, Danramil 08/Bangun dan jajaran.

Lurah Serbelawan Lasma Damanik SSos, Lurah Aman Sari Yusniar Pohan SH, kepala Puskesmas Serbelawan dr Sri Mardiani para pangulu nagori di Dolok Batu Nanggar serta keluarga pangulu yang di lantik. (wd-bay) **-

selengkapnya

Dana Desa Layanan Publik Sosial Budaya

Desa Sodong Basari resmi berdiri

by buono on April 9, 2019 Dana Desa Layanan Publik Sosial Budaya belik desa sodong basari sikasur

Pemalang, Wartadesa. – Desa persiapan Sodong Basari resmi berdiri setelah diserahkannya Nomor Register Desa kepada Kepala Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Kusin, di Balai Desa Persiapan Sodong Basari, Selasa (09/04).

Dengan penyerahan register desa bernomor 27.03.2011.01, menurut Bupati Pemalang, Junaedi, dapat digunakan sebagai dasar untuk mengangkat Pejabat Kepala Desa persiapan dengan ketentuan, mengirimkan kepastian batas wilayah desa induk, dan mendata jumlah penduduk, dan kepala keluarga sampai akhir tahun 2018.

Junaedi juga mengucapkan rasa terima kasihnya dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak, baik kepada Kepala Dispermasdes Kabupaten Pemalang Kepala Desa beserta Perangkat Desa Sikasur dan seluruh masyarakat desa Sikasur yang telah berupaya, dan bekerja keras dari tahun 2009 pada jejak pendapat sampai dengan hari ini, sehingga keseluruhan tugas semuanya dalam rangka persiapan penataan desa baru dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Menurut Junaedi, sesuai dengan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 146.2/0006563 tanggal 25 Maret 2019 ia berpesan agar memfasilitasi persiapan penataan desa tersebut dengan sebaik mungkin, diantaranya dengan menyiapkan foto citra satelit supaya bisa dibuat peta desa dengan skala yang ditentukan. Pihaknya minta agar memastikan secara yuridis tentang dasar hukum pemekaran desa tersebut.

“Jangan sampai terkendala oleh sesuatu hal yang sebenarnya dapat diselesaikan bersama”. tutur Bupati.

Kepada Kades Sikasur beserta jajaran desa, pihaknya minta agar mereka terus berupaya sehingga nantinya pemekaran desa tersebut dapat diundangkan.

Junaedi mengimbau warga untuk bersama- sama membantu perangkat desa, dalam menuntaskan target demi target yang harus dipenuhi. Selain itu, Bupati juga menyarankan supaya masyarakat dapat menunjukkan partisipasi aktif sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat yang mendukung upaya pembangunan daerah.

“Dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat saya yakin tujuan ini akan tercapai dengan maksimal”, kata Bupati. (WD)

selengkapnya

Dana Desa Hukum & Kriminal

Diduga korupsi DD, mantan Kades Gondang diperiksa Kajari Pemalang

by buono on Maret 29, 2019 Dana Desa Hukum & Kriminal korupsi dana desa

Pemalang, Wartadesa. – Sari Rahmat alias Robert, mantan Kepala Desa Gondang, Kecamatan Taman, Kabupate Pemalang, Jawa Tengah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kajari) Pemalang lantaran diduga melakukan penyelewengan dana desa (DD) dan tak kunjung dikembalikan hingga jabatannya berakhir.

Rahmat menjalani pemeriksaan di ruang Kasi Pudsus Kejaksaan Negeri Pemalang, Kamis (28/03). Menurut Haris Fadilah, Kasi Pidsus, Rahmat menandatangani berkas barang bukti dan berita acara penelitian tersangka.

Rahmat, menurut Haris, terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana PAD senilai Rp 500 juta lebih. “Robet terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana PAD senilai Rp 500 juta lebih, yang dilakukan yang bersumber dari 8 item aset milik Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,” jelasnya.

Dana sumber PAD (pendapatan asli desa) hasil lelang yang seharusnya dikembalikan ke kas desa dan dipaparkan dalam RAT desa, namun selama beberapa tahun ia menjabat tidak dipertanggungjawabkan kepada BPD dan lembaga desa. Sumber PAD tersebut berasal dari seluruh hasil leleng tanah pendidikan seluas delapan hektar, dana bantuan Bumdes dan kotrak retribusi. Lanjut Haris. (Sumber: Pantura Online)

selengkapnya

Dana Desa Sosial Budaya

Dua kecamatan gelar Musrenbang Tahun 2019

by buono on Februari 8, 2019 Dana Desa Sosial Budaya musrenbang

Simalungun, Wartadesa. – Dua kecamatan di Simalungun, yakni Dolok Batu Nanggar dan Gunung Maligas laksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 di Wisma Karya Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Jumat (8/2)

Musrenbang di buka oleh camat Dolok Batu Nanggar Susilo SH yang dihadiri unsur forkopimca, seluruh kepala desa dan stakeholder kedua kecamatan, pejabat OPD Kabupaten Simalungun, Kapolsek Serbelawan diwakili Kanit intel Iptu Darma Oktaviardi, tokoh agama dan masyarakat.

Selanjutnya hadir anggota DPRD Kabupaten Simalungun Suhadi SH MM dan Tumpak Silitonga SH yang masing masing pada kata sambutan senada menekankan agar pemerintah kedua kecamatan beserta stakeholder pada rencana pembangunan ini harus memperioritaskan kesejahteraan rakyat.

Bupati Simalungun JR saragih dalam kata sambutan tertulisnya yang dibacakan anggota Bapeda Rismauli M Silalahi mengatakan Pelaksanaan musrembang mempedomani UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Perda Kabupaten Simalungun No 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun 2016 – 2021 serta Permendagri RI No 38 dan 98 tahun 2018 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Selanjutnya Bupati mengatakan hasil yang dicapai pembangunan tahun 2018 menjadi bahan evaluasi pada perencanaan pembangunan tahun 2019 dan menjadi dasar pembangunan tahun 2020 karena masih banyak tugas berat kedepan.

Untuk itu pada musrembang ini mari kita tentukan kegiatan priorotas pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan musrembang diakhiri dengan kegiatan diskusi antar stakeholder kedua kecamatan yang membahas berbagai program pembangunan kedepan dan menyerahkan hasil diskusi ke pihak kabupaten dilanjut sambutan penutup oleh camat Gunung Maligas Jurist Lushaben Saragih. (wd-bay) *

selengkapnya

Dana Desa Ekonomi Kesehatan Layanan Publik Opini Warga Sosial Budaya

Tentang PKH, Pemerintah Desa dan Pendamping PKH

by buono on Februari 6, 2019 Dana Desa Ekonomi Kesehatan Layanan Publik Opini Warga Sosial Budaya PKH

Peserta-PKH-di-Ciamis-Terima-19-Juta-Per-Tahun

Realita di desa, Pendamping PKH belum meyentuh ini. Sehingga bantuan PKH tak lebih hanya tambahan uang belanja dari pemerintah untuk kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan bayi, seperti popok kertas, susu formula dan kosmetik si ibu dan kebutuhan konsumtif lainnya. Bahkan didapati dana bantuan PKH habis untuk pembelian kendaraan bermotor yang bukan untuk kegiatan produktif.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Program yang sangat luar biasa ini, sayangnya terciderai dengan data awal pada Basis Data Terpadu ( BDT ) yang ternyata sangat jauh dari sempurna. Banyak terjadi protes-protes di masyarakat karena nyata penerima kadang lebih mampu dari yang tak menerima. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki data dari pihak desa. Karena riil warga miskin masih banyak yang belum masuk di Basis Data Terpadu kementrian sosial.

Hampir semua Kepala Desa saat ini dibuat kalang kabut oleh program ini. Setiap saat dan kesempatan banyak warga protes mengapa dirinya yang jauh lebih miskin tak mendapatkan bantuan. Ditambah rule model pendampingan Petugas Pendamping PKH yang terlalu Letterbook dalam menerapkan kebijakan tanpa melihat Kondisi Riil di desa, juga sering tak melibatkan Pemerintah Desa dalam setiap kegiatan PKH.

Perlu diketahui bersama, Program PKH bertujuan sangat luas. Tak hanya mengentaskan kesejahteraan penerima program dengan memberi stimulan pendanaan untuk kecukupan pemenuhan Biaya Pendidikan, Kesehatan serta Makanan Tambahan saja. Namun bertujuan merubah Perilaku Diri dan Sosial Penerima Program guna meningkatkan Kemampuan Diri untuk menyelesaikan permasalahan yang disandangnya.

Setelah Permasalahan dasar biaya Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Gizi secara marathon dibina. Kepekaan Sosial terhadap Masyarakat dan Lingkungan sekitar juga harusnya turut diberdayakan. Tanggungjawab besar pada Pendamping PKH yang selama ini mendampingi KPM PKH di setiap desa.

Selama ini Pendamping PKH hanya bersifat penelusuran data calon penerima dan menyalurkan bantuan. Seluruh kegiatan dilakukan secara tertutup inklusif. Padahal bila mau melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait untuk mengkoneksikan dengan program program yang ada di desa akan sangat luar biasa.

Ingat !. Penerima bantuan apapun, akan patuh kepada pemberi Program. Cenderung abai dan Antipati kepada pihak lain. Bila saja Pendamping PKH mau mengarahkan PKM PKH untuk mengikuti kegiatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa, mereka para penerima manfaat akan mematuhinya.

Bila bisa bersinergi dengan desa. Peluang peningkatan kapasitas penerima PKH bisa lebih ditingkatkan. Dengan menggali MINAT DAN BAKAT dari peserta PKH. Bisa melalui Pelatihan Pelatihan yang diambilkan dari Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat dengan pendanaan dari Dana Desa.

Harapannya PKH bisa lebih maksimal. Bisa bersinergi dengan desa, bisa menjadi Mitra TP PKK . Disuluh tentang kebersihan lingkungan, disuluh tentang kepekaan sosial, disuluh tentang kemandirian ekonomi dll.

Banyak program Pemerintah yang bisa disandingkan dengan pola pembinaan terintegrasi semisal :

Laki laki pada Keluarga Penerima PKH tidak boleh merokok.
Ibu Hamil di Penerima PKH harus periksa rutin ke Tenaga Kesehatan.
Bayi baru Lahir di Keluarga Penerima PKH harus ASI EKSKLUSIF.
Lingkungan Rumah Penerima PKH harus bersih dan sehat.
Wajib Periksa JENTIK MANDIRI pada Rumah penerima PKH.
Wanita penerima PKH harus aktif di PKK
Dan banyak lainnya.

Selama ini pembinaan yang dilakukan bersifat tertutup. Selama saya menjadi kepala desa tak pernah diminta utk menyambut atau mengisi. Yang ternyata mungkin dilatar belakangi kekwatiran ada pengaruh negatif dari desa kepada kebijakan PKH di desa.

Padahal banyak yang bisa disinergikan di PKH dengan KENYATAAN BAWAH SADAR, bahwa seseorang akan lebih patuh pada Pemberi bantuan. Penerima PKH akan patuh pada Pemberi dalam hal ini Pendamping PKH.

Realita di desa Pendamping PKH belum meyentuh ini. Sehingga bantuan PKH tak lebih hanya TAMBAHAN UANG BELANJA dari Pemerintah utk kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan bayi, seperti Pampers, Susu Formula dan Kosmetik si Ibu dan kebutuhan konsumtif lainnya. Bahkan didapati dana bantuan PKH habis untuk pembelian kendaraan bermotor yang bukan untuk kegiatan produktif.

Bila Pendampingan Kemandirian Terintegrasi ini bisa dilaksanakan. Bukan mustahil akan lahir disetiap Desa Kader Kader lulusan PKH yang tidak saja Lulus Kesejahteraan namun Lulus untuk menjadi Pemicu/kader Perubahan di Lingkungan desanya Masing masing. (Ari Saridjo)

Artikel ini merupakan opini dengan judul PROGRAM KELUARGA HARAPAN yang kami ambil dari laman http://www.kedungjaran.com/2019/01/program-keluarga-harapan.html Opini merupakan pendapat penulis dalam laman tersebut yang bersifat subyektif.

selengkapnya

Bencana Dana Desa Lingkungan

Diguyur hujan deras, jalan penghubung Desa Sigayam longsor

by buono on Januari 28, 2019 Bencana Dana Desa Lingkungan Batang longsor

Batang, Wartadesa. – Longsor terjadi di jalan penghubung Dukuh Jumbleng menuju Dukuh Dawuhan, Desa Sigayam, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Ahad (27/01) akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut.

Longsor mengakibatkan putusnya akses jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaran roda empat. Untuk sementara hanya moda transportasi roda dua dan pejalan kaki yang bisa melintasi ruas jalan tersebut.

WakaPolsek Wonotunggal Polres Batang, Iptu Agung Sutanto melakukan koordinasi dengan warga dan perangkat Desa Sigayam untuk memberikan rambu-rambu atau tanda bahaya, agar moda transportasi roda empat tidak melintas.

Kapolsek Wonotunggal Polres Batang Iptu Sukamto didampingi Wakapolsek Iptu Agung Sutanto serta PS Kanit Intelkam Aiptu Hendri Risbiyanto sebelumnya memantau daerah rawan bencana.

Dalam pengecekan di Desa Kreyo didapati talud yang di bangun dengan Dana Desa tahun 2018 mengalami ambrol namun masih bisa di lalui kendaraan bermotor roda empat, Kapolsek melakukan koordinasi dengan warga dan perangkat Desa Kreyo untuk memberikan rambu- rambu peringatan atau tanda bahaya untuk menghindari jatuhnya korban. (WD)

selengkapnya

Dana Desa Hukum & Kriminal

Belum difungsikan, penghubung jalan Jembatan Kedungdowo ambrol

by buono on Januari 25, 2019 Dana Desa Hukum & Kriminal desa pretek

Batang, Wartadesa. – Pondasi penghubung jalan dengan jembatan di Dukuh Kedungdowo, Desa Pretek, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang ambrol (runtuh), meski jembatan yang menghubungkan desa ke Kecamatan Pecalungan tersebut belum difungsikan. Jum’at (25/01).

Keterangan dari D, warga Dukuh Kedungdowo, Desa Pretek mengungkapkan bahwa pondasi tersebut ambrol dua kali pada Desember 2018 di sisi Selatan-Barat (Barat Daya). Dan pada Januari 2019 di sisi Utara-Timur (Timur Laut). Kamis (24/01)

Menurut D, warga menduga ada penyimpangan penggunaan Dana Desa periode 2018 pada pembangunan jembatan tersebut.

Dengan kejadian tersebut, warga berharap adanya penyelidikan dari instansi penegak hukum, agar kejadian tersebut tidak terulang lagi pada periode mendatang. Lanjut D.

Bendahara Desa Pretek yang dikonfirmasi mengungkapkan bahwa dirinya hanya sebataas formalitas pemegang anggaran, sedang yang memiliki kewenangan dan lainnya adalah kepala desa.

“Sedangkan yang memiliki kewenangan dan lain-lain terkait pengaturan dan pencairan dana adalah Kepala Desa Pretek,” tegas bendahara, saat diwawancarai. (WD)

selengkapnya

Dana Desa

Tuntut Akuntabilitas, Warga Sembungjambu Desak Pemdes Buka Data APBDes Hingga Aset Desa

Tuntut Transparansi Anggaran, Ratusan Pemuda Sembungjambu Geruduk Balai Desa

Tuntut Transparansi Anggaran, Ratusan Pemuda Sembungjambu Akan Kepung Balai Desa Besok

Buntut Dugaan Korupsi Dana Desa, Emak-Emak Randumuktiwaren Geruduk Kantor DPRD Pekalongan

Proyek Aspal Desa Pakumbulan Senilai Ratusan Juta Disorot: Tipis, Mudah Ambrol, dan Abaikan K3

Program Ketahanan Pangan Desa Jolotigo Diduga Bermasalah: 55 Kambing Raib, Kades Marah Saat Dikonfirmasi

Dana Desa Rengas dipertanyakan warga

DPO kasus DD, saat pulang mantan Kades Wonosido dibekuk dijalanan

Asip perintahkan kades petahana tak terpilih buat LPJ DD, kalau tidak ingin tersangkut hukum

Tiga Pangulu dilantik, ini pesan Bupati Simalungun

Desa Sodong Basari resmi berdiri

Diduga korupsi DD, mantan Kades Gondang diperiksa Kajari Pemalang

Dua kecamatan gelar Musrenbang Tahun 2019

Tentang PKH, Pemerintah Desa dan Pendamping PKH

Diguyur hujan deras, jalan penghubung Desa Sigayam longsor

Belum difungsikan, penghubung jalan Jembatan Kedungdowo ambrol