Lingkungan Arsip — Laman 31 dari 39

Hukum & Kriminal Layanan Publik Lingkungan

LSM soroti Pajak Retribusi Material Tambang

by buono on Mei 11, 2018 Hukum & Kriminal Layanan Publik Lingkungan lsm pajak retribusi

Kajen, Wartadesa. – Selain dampak proyek tol yang masih hangat diperbincangkan di Kota Santri, pajak retribusi material tambang juga menjadi bahasan dalam audensi yang digagas oleh LSM Forlindo, komunitas kepemudaan Kalong Putih, penggiat sosial dan warga masyarakat. Rabu (09/05).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ahmad Khozin mengapresiasi peserta audiensi, “Kami sangat berterimakasih atas kedatangan anda semua yang sudah barang tentu datang kesini dengan semangat membangun Kabupaten Pekalongan,” ucap Khozin dihadapan peserta audensi.

Audensi berlangsung hangat. Dalam kesempatan tersebut turut hadir pihak DPU TARU, BPKD, serta Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan.

Sakdullah, Ketua LSM Forlindo mengungkapkan bahwa Bupati Pekalongan dianggap lalai melaksanakan kewajibannya dalam mengadministrasikan keadilan masyarakat. “Bupati kami anggap lalai dalam melaksanakan kewajiban dalam meng-administrasi keadilan di masyarakat,” sebut Sakdullah ketika ditanya terkait pajak retribusi hasil tambang golongan C paska Audensi di Ruang Komisi A, DPRD Kabupaten Pekalongan Rabu (09/05).

Sakdullah menyebut bahwa berdasar pasal 10 Perbub No. 01 Tahun 2017 besaran tarif pajak daerah 25% dari harga ketetapan. “Pasal 18 Peratuaran Bupati Pekalongan Nomor 1 Tanun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjelaskan besaran tarif pajak daerah sebesar 25 % dari harga ketetapan dalam Perbub tersebut,” jelasnya.

Namun, menurut Sakdullah, faktanya pemerintah daerah tidak menjalankan peraturan yang dibuatnya sendiri, sehingga potensi penerimaan retribusi hasil tambang golongan C di Kabupaten Pekalongan yang mencapai puluhan miliar rupiah tak tercapai.

“Sementara kerusakan jalan daerah yang rusak dan salah satu faktor penyebabnya adalah kendaraan tonase besar yang membawa material hasil tambang golongan C,” lanjut Sakdullah.

Menurut Sakdullah, terjadi ironi di Kabupaten Pekalongan terkait penanganan pembangnan jalan, “sungguh ironis, setiap tahun pemerintah daerah kewalahan mengatasi pembangunan peningkatan jalan dengan alasan anggaran “katanya” terbatas, namun pengemplang pajak daerah dibiarkan menikmati dan merusak infrastruktur,” tutup Sakdullah. (Eva abdullah)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya

Warga akan lapor ke Ombudsman dan Presiden jika H-7 lebaran, jalan rusak akibat proyek tol tak selesai diperbaiki

by buono on Mei 10, 2018 Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya jalan tol lsm ombudsman presiden

Kajen, Wartadesa. – Warga Kabupaten Pekalongan akan menggelar aksi damai turun ke jalan dan memasang spanduk bertuliskan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan yang rusak dan masyarakat akan menggunakan hak suaranya untuk mengadu ke Ombudsman dan Presiden, jika perbaikan jalan yang rusak imbas pembangunan jalan tol belum selesai pada H-7 lebaran tahun ini.

Hal tersebut menjadi tuntutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas pemuda, penggiat sosial serta puluhan warga yang mendatangi gedung DPRD Kabupaten pekalongan. Rabu (09/05).

Kedatangan mereka untuk bertemu dengan perwakilan Komisi B dan C DPRD Kabupaten Pekalongan. Mereka sampai di gedung dewan pukul 12.30 WIB dan diterima di Ruang Komisi A.

Audiensi yang dilakukan bersama dewan, membahas dampak pembangunan jalan tol yang menyebabkan rusaknya infrastruktur jalan dan pajak retribusi material tambang.

Kordinator Audensi, Islah menjelaskan kedangan mereka berawal dari keprihatihan atas dampak proyek jalan tol yang sangat berpengaruh terhadap kenyamanan penguna jalan dan masyarakat sekitar jalan raya yang dilalui oleh truk proyek tol.

“Kami tak akan pernah berhenti untuk menyuarakan keluhan warga, tak hanya turun di jalan, kami juga berupaya menyuarakanya ke Bapak Dewan Perwakilan Rakyat supaya untuk segera ditindak lanjuti atas segala keluhan dan tuntutan warga yakni perbaikan jalan dengan segera,” kata Islah.

Sementara, Sofan Sumadi, Angota DPRD Kabupaten Pekalogan juga sepakat dengan tuntutan tersebut.
“Saya sepakat dengan saudara semua, secara pribadi saya juga merasakan dampak terbut, bahkan rumah saya yang depan tidak saya tempati karena debu.” Sebut Sofan.

Dari hasil audensi tersebut menghasilkan pernyataan antara lain, pertama, Perbaikan jalan sudah harus dimulai tanggal 10 Mei 2018, kedua, Pembangunan ruas Jalan Provinsi (Bojong-Wiradesa) pada H-7 Idul Fitri harus sudah selesai diperbaiki, ketiga, Pembanguban ruas jalan yang tidak masuk MoU (kesepakatan_jalan Kabupaten) harus diperbaiki dengan menggunakan anggaran pemeliharaan.

Keempat, BPKD diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak/retribusi dari kegiatan penambangan galian Golongan C, kelima, Jika H-7 perbaikan jalan tidak selesai maka akan mengadakan aksi damai turun ke jalan dan memasang spanduk bertuliskan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menbangun jalan yang rusak dan masyarakat akan menggunakan hak suaranya untuk mengadu ke Ombudsman dan Presiden. (Eva abdullah)

selengkapnya

Lingkungan

Alat berat di Kali Layang diusir warga

by buono on Mei 7, 2018 Lingkungan galian C

Pemalang, Wartadesa. – Alat berat galian C di Kali Layang Pemalang dinilai merusak lingkungan, akibatnya alat berat yang didatangkan oleh penambang, ramai-ramai diusir oleh warga.

Warga mengaku sudah beberapa kali mengingatkan pengelola tambang galian C di Dukuh Baderan, Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

“Kemarin sudah kita ingatkan baik-baik. Namun hari ini tetap beroperasi, ya kita usir. Merusak sungai,” kata salah seorang warga Desa JatiroyonWahyono (55), Ahad (06/05), dikutip dari detik.

Wahyono menambahkan bahwa akibat galian C di desanya, sering terjadi banjir jika hujan turun. Bahkan lahan warga di sekitar Kali Layang tergerus.

Menurut Wahyono, kegiatan galian C tersebut ilegal, karena tidak melalui kesepakatan warga maupun pemerintah desa.

“Aktivitas galian c tersebut juga tidak dengan jalan musyawarah dengan warga. Kalaupun dilakukan musyawarah, warga menolak karena tidak ada untungnya justru malah merusak alam,” jelas Rohadi, salah seorang perangkat desa.

Alat berat kemudian digiring warga ke balai desa setempat, sedang operartor alat berat dimintai keterangan oleh warga dan perangkat desa.

Warga kembali menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di Kali Layang dilarang dan bila dilakukan lagi, warga akan terus menghadang. (Sumber: detik)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan

Jika tidak segera diatasi Pekalongan akan alami krisis air bawah

by buono on Mei 6, 2018 Layanan Publik Lingkungan air bawah

Pekalongan Kota, Wartadesa. – Penggunaan sumur air dalam atau sumur bor tentunya membawa berkah bagi masyarakat, namun dibalik itu semua akan muncul kerugian, yakni melemahnya kestabilan lapisan tanah dan penurunan muka air tanah di sekitar sumur dalam tersebut.

Di Kota Pekalongan sumur air dalam dalam banyak dibuat oleh dunia usaha, seperti perhotelan, supermarket dan usaha pencucian mobil. Dampaknya, menurut Bappeda Kota Pekalongan, tiap tahun terjadi penurunan tanah (Wartadesa, 2/5).

Kasus yang sama terjadi di Semarang, pembangunan sumur dalam secara besar besaran menyebabkan penurunan muka tanah hingga 10 cm. Hal tersebut membuat banjir dan rob sulit ditangani (www.kompas.com).

Terkait dengan tingginya penggunaan sumur dalam, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan berencana mengajukan moratorium penggunaan air tanah ke Gubernur Jawa Tengah. Menurut Purwanti, Kepala DLH, pengambilan air tanah di Kota Batik telah melebihi ambang batas.

‘’Karena itu, kami berencana mengajukan moratorium pengambilan air bawah tanah ke Gubernur Jawa Tengah. Jika penggunaan air tanah tidak dibatasi, ketersediaan air tanah akan lebih cepat habis. Karena itu yang menyebabkan permukaan tanah turun,’’ terangnya.

Purwanti menambahkan, hingga saat ini data DLH mencatat ada 144 titik air dalam yang digunakan oleh dunia usaha seperti perhotelan, supermarket dan usaha pencucian mobil.

Untuk membackup kepentingan penggunaan air dunia usaha, pihak DLH akan membuat danau-danau kecil untuk menghentikan penggunaan air tanah.

Purwanti menjelaskan, sebelum mengajukan moraorium penggunaan air tanah, pihaknya memastikan ada back-up ketersediaan air bagi masyarakat dan dunia usaha di Kota Pekalongan. Berdasarkan data DLH Kota Pekalongan, terdapat 144 titik sumur air tanah.

Danau-danau tersebut sebagai pengganti penggunaan air tanah, sehingga nantinya sumur-sumur pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) akan mengambil air dari danau-danau tersebut. Lanjut Purwanti. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Lingkungan

Bahtsul Masail: Ekploitasi pengerukan tanah haram

by buono on Mei 3, 2018 Lingkungan bahtsul masail eksploitasi tanah

Kajen, Wartadesa. – Hasil putusan Bahtsul Masail Konferensi PCNU Kabupaten Pekalongan mengharamkan eksploitasi pengerukan tanah.

Hal tersebut tertuang dalam hasil sidang Komisi Bahsul Masail dalam Konferensi PCNU Kabupaten Pekalongan tanggal 29 April 2018 yang dihadiri oleh 50 kyai dari sembilanbelas kecamatan memutuskan beberapa persoalan, diantaranya adalah pertama haramnya pengerukan tanah yang berlebihan dan pemerintah wajib mencabut izin kegiatan itu.

Sabilal Rosyad selaku Pimpinan sidang dan sekaligus ketua Bahsul Masail PCNU Kab. Pekalongan mengatakan, putusan ini berawal dari pertanyaan terkait dengan maraknya proyek pengerukan tanah yang dilakukan tanpa terkendali di berbagai daerah yang berpotensi menyebabkan perubahan pada struktur tanah, mengurangi kesuburan tanah, memperkecil hasil bumi, menurunkan daya serap tanah terhadap air, terjadinya erosi, hilangnya ekosistem dan bencana bencana yang lain.

“Meskipun hal ini dilakukan berdasarkan izin pemerintah. Seandainya persoalan ini dibiarkan oleh pemerintah maka yang akan terjadi adalah kerusakan” lanjut pria yang biasa disapa dengan Ustadz Bilal, Kamis (03/05).

Hal ini, masih menurut Bilal, bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang seharusnya berdasarkan kemaslahatan. “Oleh karenanya pemerintah berkewajiban menghentikan praktik eksploitasi ini ” tegas Bilal.

Selain persolan eksploitasi tanah, Sidang Komisi Bahsul Masail PCNU juga memutuskan haramnya manipulasi data laporan pertanggung jawaban dalam setiap proyek apapun agar disesuaikan dengan anggaran yang ada dengan maksud agar tidak ada sisa anggaran yang harus dikembalikan ke kas negara meskipun hal ini dilakukan dengan tujuan kebaikan. (Eva abdullah)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan Politik

Dewan akan panggil kontraktor pelaksana jalan tol

by buono on April 28, 2018 Layanan Publik Lingkungan Politik Demo dewan akan panggil PBTR jalan rusak

Kajen, Wartadesa. – Rusaknya jalan di sepanjang jalan raya Kajen-Wiradesa akibat dampak mobilitas truk dam pengangkut material pembangnan jalan tol dikeluhkan warga. Warga melaporkan hal tersebut kepada DPRD Kabupaten Pekalongan. Usai menerima laporan, Hindun, Ketua DPRD mengungkapkan bahwa pihaknya akan memanggil penggarap proyek tol Pemalang-Batang, yaitu PT Pemalang Batang Tol Road (PBTR) dan sejumlah perusahaan yang menggarap proyek nasional tersebut.

Menurut Hindun, dirinya usai menerima laporan dari warga soal jalan rusak terdampak tol di sepanjang jalan Raya Wiradesa-Kajen. Jalan berstatus provinsi tersebut rusak parah, bahkan banyak pengendara sepeda motor kerap jatuh lantaran ketika hujan turun jalan menjadi licin. Rabu (25/04).

“Saya setuju atas laporan dan usulan warga agar penggarap proyek tol ini agar secepatnya memperbaiki jalan rusak di Jalan Raya Wiradesa-Kajen. Jalan rusak parah, banyak korban. Kondisi seperti ini harus segera diperbaiki,” ujar Hindun disela-sela aksi warga di Bojong, Rabu (25/04).

Hindun mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengutus Ketua Komisi C untuk mendampingi warga, “Saya sudah mengutus Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, pak Herry Triyono Sabdo untuk mendampingi masyarakat yang mengadu ke DPRD yang menyampaikan soal jalan rusak akibat dampak pembangunan tol,” katanya.

Dari laporannya, lanjut politisi perempuan asal Desa Karangjati, Wiradesa tersebut terdapat kesepakatan. Maka, dia menandaskan, kesepakatan memperbaiki jalan rusak tersebut harus segera direaliasi.

“Saya memberi tenggat waktu dua hari kepada penggarap proyek jalan tol. Apabila diperlukan malam hari terus bekerja memperbaiki jalan tol. Semua harus bisa dijalankan, truk pengangkut material bisa jalan, tapi perbaikkan jalan harus terus dilakukan,” lanjut Hindun.

Politisi perempuan ini menyampaikan, sebenarnya antara Pemerintah Daerah dan penggarap proyek tol sudah ada kesepakatan dalam bentuk Mou yaitu akan melakukan perbaikkan secara terus menerus. Memang pernah ada perbaikkan, tapi setelah masyarakat berhenti menyampaikan usulan, perbaikkan jalan turut berhenti.

“Apabila dalam dua hari ini tidak diperbaiki, DPRD Kabupaten Pekalongan akan memanggil PT PBTR,” pungkasnya.

Sementara itu, warga Bojong menggelar aksi blokade jalan akibat permintaan warga agar perbaikan jalan terdampak tol tidak segera dikalukan, Jum’at (27/04).

Aksi tersebut digelar lantaran ultimatum dewan, agar PT BPTR segera melakukan perbaikan jalan dalam dua hari sejak Rabu (25/04) tidak dilakukan. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya

Bupati Pekalongan ultimatum pelaksana proyek tol

by buono on April 18, 2018 Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya bupati ultimatum tol Tol

Bojong, Wartadesa. – Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi mengultimatum pelaksana proyek pembangunan jalan tol ruas Pemalang-Batang, PT BPTR. Orang nomor satu di Kota Santri tersebut langsung memanggil penanggung jawab pembangunan jalan tol di Mapolsek Bojong, Rabu (18/04).

Pemanggilan penanggung jawab pembangunan jalan tol dari PT BPTR di Mapolsek bojong tersebut dikarenakan wilayah Bojong mengalami kerusakan yang paling parah.

Asip menyampaikan agar pengelola pembangunan jalan tol bisa melihat langsung dampak kerusakan yang ada di wilayah tersebut.

Jalan di wilayah ini mengalami dampak kerusakan jalan yang paling parah, dari sekitar depan Mapolsek Bojong sampai ke arah Wiradesa.

Bupati menyampaikan bahwa banyak laporan masuk dari masyarakat terkait dampak jalan yang rusak diantaranya korban jatuh maupun dampak kesehatan karena debu.

Setelah dipanggil di Mapolsek, PBTR selaku penanggungjawab utama pembangunan jalan tol menyatakan siap segera memperbaiki jalan yang rusak dan akan melakukan perbaikan secara kontinyu dan penyiraman sehingga mengurangi debu yang berhamburan daan berdampak pada kesehatan warga.

Ditegaskan oleh Bupati Pekalongan, bahwa pihaknya mendukung pembangunan jalan tol akan tetapi dampak pembangunan jalan tol jangan diabaikan dan merugikan masyarakat, itu yang ditekankan oleh Bupati Pekalongan kepada pelaksana proyek pembangunan jalan Tol. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Lingkungan Sosial Budaya

Aksi pungut sampah KPKL saat peringatan HUT 112 Kota Pekalongan

by buono on April 6, 2018 Lingkungan Sosial Budaya aksi pungut sampah kpkl

Kota Pekalongan, Wartadesa. – Dibalik meriahnya Kirab Sarung Batik saat peringatan HUT ke-112 Pekalongan, ternyata ada pemandangan menarik. Puluhan relawan yang dengan senang hati dan tidak malu memungut sampah, di sepanjang perjalanan kirab.

Aksi yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Kali Loji (KPKL) tersebut melibatkan 25 relawan untuk memungut sampah di sepanjang perjalanan dari Stadion Hoegeng di Kraton hingga Lapangan Jetayu kota Pekalongan.

Aksi pungut sampah yang dilakukan KPKL tersebut juga dilakukan sembari mensosialisasikan untuk tidak membuang sampah sembarangan. “Aksi pungut sampah dilakukan sembari sosialisasi tidak membuang sampah sembarangan, melainkan diletakkan pada tempat sampah yang ada,” tutur salah seorang penggiat KPLK asal Kramatsari, Ali Bana, saat dihubungi Wartadesa, Jum’at (06/04).

[wp_ad_camp_1]

Aksi yang dilakukan oleh KPKL tersebut ternyata berpengaruh terhadap penonton kirab. Tak sedikit penonton kirab yang larut dalam aksi pungut sampah tersebut. “Akhirnya tidak sedikit penonton kirab membantu mengambil sampah dan memberikan kepada pasukan KPKL yang beraksi saat itu… sempet hujan.. tapi itu bukan penghalang untuk kami.. tetap jalan dan tenang…” Lanjut Ali.

Sementara itu, Titik Nuraini, ketua komunitas KPKL mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan dan warga yang telah berpartisipasi dalam gerakan pungut sampah saat Kirab Sarung Batik HUT Kota Pekalongan.

“Terima kasih sahabat-sahabat relawan yang telah berpartisipasi dalam Kirab Sarung Batik dalam HUT Pekalongan ke 112… Panas hujan kita terjang bersama-sama, dengan tetap sosialisasi dan edukasi tidak buang sampah sembarangan… Aksi pungut sampah sahabat- semua pada Kirab kemarin memang luarrr biasa. Tetaplah menebar energi positif di Pekalongan, demi merubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat yg selama ini terbiasa buang sampah sembarangan termasuk di sungai… Salam Peduli dan dirgahayu Kotaku Pekalongan,” tuturnya dalam sebuah posting di laman media sosial KPKL. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Bencana Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya

Warga Kramatsari gelar tasyakuran pembukaan jalan baru

by buono on April 6, 2018 Bencana Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya jalan baru kramatsari reaksi

Kramatsari, Wartadesa. – Warga Kramatsari Kota Pekalongan menggelar tasyakuran dibukanya jalan baru di gang 11 Kelurahan Kramatsari, Rabu malam (04/04). Jalan baru tersebut merupakan perbaikan jalan sebelumnya yang selalu digenangi banjir rob.

Ali Bana, salah seorang warga dan penggiat komunitas Reaksi Kramatsari mengungkapkan bahwa jalan baru tersebut merupakan perbaikan jalan sebelumnya yang selalu tergenang oleh banjir rob. “Tasyakuran digelar oleh warga setelah selesai perbaikan jalan yang selalu digenangi rob,” tuturnya Jum’at (06/04) kepada Wartadesa.

[wp_ad_camp_1]

Ali menambahkan bahwa penanggulangan genangan banjir rob di gang 11 Kramatsari Kelurahan Pasir Kramat Kraton dilakukan oleh pihak kelurahan dengan dibantu oleh aktivis Reaksi. “Jalan baru tersebut diperbaiki untuk menanggulangi genangan Banjir gang 11 oleh pihak kelurahan dan dibantu tim rekan-rekan Reaksi serta warga,” ujarnya.

Tasyakuran dihadiri oleh seluruh warga Kramatsari dengan diisi tausiah dariK.H. Hafidz Akmala dari desa Pesanggrahan, Kec Wiradesa, Kab. Pekalongan. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya

Truk dam SMJ dihentikan karyawan PG Sragi, mengapa?

by buono on Maret 31, 2018 Layanan Publik Lingkungan Sosial Budaya Tol truk smj

Sragi, Wartadesa. – Truk dam (dump-truck) PT SMJ yang membawa material tanah urugan untuk proyek tol Pemalang-Batang dihentikan oleh karyawan Pabrik Gula (PG) Sragi, Kamis (29/03), lantaran mobilitas truk dam yang merusak aliran air dari Dukuh Branti Desa Bulakpelem tersumbat. Akibatnya debit air yang mengarah ke PG Sragi berkurang.

Penghentian armada truk SMJ tersebut akhirnya dimediasi oleh pihak kepolisian setempat. Kapolsek Sragi, AKP Sumantri, Danramil, Kapten Sunarto memimpin mediasi. Mediasi juga diikuti oleh Asisten Kepala Pengolahan PG Sragi, Erwin Fitri Handoko, Asisten Kepala Teknik Andreas Dipa Utama dan perwakilan PBTR Sartono, Humas PT SMJ Damanhuri.

Informasi yang didapatkan, aksi penghentian truk dam oleh karyawan PG Sragi akibat truk milik SMJ tersebut merusak gorong-gorong saluran air dari Dukuh Branti Desa Bulakpelem ke PG Sragi hingga membuat saluran air tersumbat.

Dari mediasi tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa PT SMJ akan membangun box cover untuk saluran air injeksi dari Desa Bulakpelem ke PG Sragi. PT SMJ juga sepakat untuk memasang armco disebelah Utara dan Selatan box untuk galian armada truk. Dan akan dibongkar setelah selesai operasional truk dam. (Eva Abdullah)

selengkapnya

Lingkungan

UIN Gus Dur Gelar Seminar “Jihad Ekologis”, Gus Muwafiq: Menjaga Lingkungan Adalah Bagian dari Ibadah

LAPORAN WARGA: Aktivitas Galian C di Sumur Jomblang Bogo Dikeluhkan, Beroperasi Hingga Malam di Jam Ibadah

Jaga Sumber Mata Air, 700 Bibit Pohon Ditanam di Embung Pasaren Pulosari

Jaga Kelestarian Lingkungan, Perhutani Pekalongan Timur Larang Keras Buang Sampah di Kawasan Hutan

Menyingkap Tabir Sungai Blukar: Antara Pesona Ikonik dan Ancaman Banjir yang Kian Akrab

Menuntut Hak di Balik Gunungan Sampah: Warga Empat Desa Desak Kompensasi TPA Bojonglarang

LSM soroti Pajak Retribusi Material Tambang

Warga akan lapor ke Ombudsman dan Presiden jika H-7 lebaran, jalan rusak akibat proyek tol tak selesai diperbaiki

Alat berat di Kali Layang diusir warga

Jika tidak segera diatasi Pekalongan akan alami krisis air bawah

Bahtsul Masail: Ekploitasi pengerukan tanah haram

Dewan akan panggil kontraktor pelaksana jalan tol

Bupati Pekalongan ultimatum pelaksana proyek tol

Aksi pungut sampah KPKL saat peringatan HUT 112 Kota Pekalongan

Warga Kramatsari gelar tasyakuran pembukaan jalan baru

Truk dam SMJ dihentikan karyawan PG Sragi, mengapa?