Berita Desa

BOJONG, WARTADESA – Gelombang ketidakpuasan warga terhadap tata kelola pemerintahan Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kembali memuncak. Aliansi yang menamakan diri Pemuda Sembung Bersatu dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa dan audiensi besar-besaran di kantor balai desa setempat pada Selasa, 14 April 2026.

Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang beredar, massa yang diperkirakan berjumlah sekitar 100 orang akan mendatangi kantor kepala desa mulai pukul 09.00 WIB. Aksi ini dipicu oleh tuntutan warga mengenai Ketransparanan Anggaran dan Pembangunan Desa.

Fokus Tuntutan: Pertanggungjawaban Keuangan

Koordinator kegiatan, Rayitno, dalam suratnya menegaskan bahwa fokus utama gerakan ini adalah menagih pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan desa yang selama ini dinilai kurang terbuka kepada publik.

Massa rencananya akan membawa alat peraga berupa spanduk dan pengeras suara, serta melakukan konvoi menggunakan unit kendaraan roda empat (Colt pickup) dan puluhan kendaraan roda dua untuk mengawal jalannya audiensi.

Rentetan Kekecewaan Warga Sebelumnya

Aksi ini bukanlah kali pertama warga Sembungjambu menyuarakan kegelisahannya. Mengutip laporan dari laman Wartadesa.net pada Agustus 2025 lalu, Desa Sembungjambu sempat menjadi sorotan publik terkait dugaan penyelewengan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Saat itu, masyarakat mempertanyakan kejelasan pengelolaan dana PBB yang rutin ditarik dari warga namun diduga tidak dikelola secara transparan.

Selain masalah anggaran, dinamika sosial di desa ini juga sempat memanas pada pertengahan 2025 akibat kasus hukum yang menjerat salah satu pemilik usaha penggilingan padi lokal, yang memicu simpati sekaligus kritik warga terhadap kebijakan di lingkungan desa.

Harapan Audiensi

Melalui aksi “Pemuda Sembung Bersatu” besok, warga berharap pihak Pemerintah Desa Sembungjambu dapat memberikan penjelasan yang gamblang dan membuka data pembangunan secara objektif.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pembangunannya dilakukan secara terbuka,” tulis pesan moral di balik agenda tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian setempat diharapkan melakukan pengamanan agar aksi penyampaian pendapat di muka umum ini berjalan kondusif dan menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak.

Penulis: Redaksi  Sumber Data: Surat Pemberitahuan Aksi & Arsip Wartadesa.net

Terkait

Warga Sembungjambu Protes Jalan Rusak Lewat Karnaval Jalan Sehat

WARTA DESA, PEKALONGAN – Warga Desa Sembungjambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, kembali menyuarakan keluhan terkait jalan rusak parah di wilayah Read more

Dugaan Penyelewengan Dana PBB di Desa Sembung Jambu, Bojong, Mencuat ke Publik

PEKALONGAN – Dugaan penyelewengan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sembung Jambu, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, mencuat dan Read more

Warga Sembung Jambu Keluhkan Jalan Rusak Bertahun-Tahun Tak Tersentuh Perbaikan

WARTA DESA, PEKALONGAN – Warga Desa Sembung Jambu, khususnya di RT 09 dan RT 10, mengeluhkan kondisi jalan di wilayah Read more

PEKALONGAN, Warta Desa. – Seorang warga Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, mengeluhkan sistem verifikasi data kemiskinan setelah kartu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) miliknya dinonaktifkan secara sepihak.

Keluhan ini mencuat lantaran jaminan kesehatan tersebut sangat dibutuhkan untuk pengobatan sang buah hati yang menderita penyakit kronis. Berikut adalah laporan selengkapnya.

Hanya Diaktifkan Tiga Bulan, Warga Desa Semut Kebingungan

Nasib malang menimpa salah satu warga Desa Semut yang kini harus berjuang demi kesembuhan anaknya. Sang anak didiagnosis menderita kista di saluran empedu dan diwajibkan menjalani kontrol rutin ke RSUP Dr. Kariadi, Semarang. Namun, langkah pengobatan tersebut terganjal oleh status kepesertaan BPJS PBI yang tiba-tiba nonaktif.

Saat melakukan konfirmasi ke Dinas Sosial (Dinsos) setempat, warga tersebut mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan. BPJS miliknya hanya bisa diaktifkan kembali untuk jangka waktu tiga bulan saja.

Kendala Klasik: Masalah Data Desil

Alasan yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial adalah terkait pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial. Warga tersebut dinyatakan masuk dalam kategori Desil 6, yang menurut sistem diklasifikasikan sebagai keluarga mampu.

“Alasan Dinsos hanya bisa mengaktifkan tiga bulan karena saya masuk Desil 6, tergolong rakyat mampu. Padahal kenyataannya, rumah saja masih menumpang orang tua,” ungkap warga tersebut dalam curhatannya.

Kondisi Ekonomi Riil vs Data Sistem

Meski tercatat sebagai warga mampu dalam data desil, kondisi ekonomi riil keluarga ini berbanding terbalik:

• Status Tempat Tinggal: Belum memiliki rumah pribadi (menumpang orang tua).

• Pekerjaan: Buruh borongan konveksi.

• Penghasilan: Tidak menentu, sangat bergantung pada ketersediaan orderan jahitan.

Keluarga berharap ada peninjauan ulang terhadap status desil tersebut. Mengingat biaya pengobatan kista saluran empedu dan transportasi rutin Pekalongan–Semarang sangat besar, kepesertaan BPJS PBI yang permanen menjadi satu-satunya tumpuan harapan mereka.

Pentingnya Akurasi Data Kemiskinan

Kasus ini menambah daftar panjang warga yang “terlempar” dari sistem bantuan sosial akibat ketidakakuratan data di lapangan. Warga berharap Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Sosial dapat memberikan solusi jangka panjang, bukan sekadar aktivasi sementara, agar proses penyembuhan sang anak tidak terhenti di tengah jalan.

Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus berupaya mengonfirmasi pihak terkait mengenai prosedur pengajuan sanggahan data desil bagi warga yang merasa tidak mampu namun tercatat mampu dalam sistem. (Redaksi)

Terkait

Pantai Depok, Nasibmu Kini

Meski sudah ada pemecah ombak, abrasi terus menggerus Pantai Depok Pekalongan (12/10)

Rutin, Polsek Sragi beri pengamanan di sekolah

Polsek Sragi membantu mengatur lalu lintas di depan SMA Negeri 1 Sragi, Jum'at (14/10). Foto : Read more

[Video] Pantai Siwalan Nasibmu Kini

https://youtu.be/-ifv0wgTxAM Pesisir pantai siwalan hingga wonokerto Kab. Pekalongan terus terkikis, Pemukiman warga terus terancam hilang. Sebagian rumah warga  sudah tidak Read more

SDN Tangkilkulon raih juara 1 lomba MAPSI

Kedungwuni, Wartadesa. - SD Negeri Tangkilkulon, Kecamatan Kedungwuni - Pekalongan meraih juara pertama dalam lomba  Mata Pelajaran Agama Islam dan Read more

Batang, Warta Desa. – Suasana Balai Desa Tambakboyo, Kecamatan Reban, kembali memanas pada Senin (2/3/2026) setelah sejumlah pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna mendatangi kantor desa. Kedatangan mereka bertujuan untuk menagih realisasi janji kepala desa pasca aksi demonstrasi sebelumnya, lantaran hingga kini dinilai belum ada langkah konkret atas berbagai persoalan yang mencuat di tengah masyarakat.

Isu paling krusial yang disorot dalam pertemuan tersebut adalah dugaan penyalahgunaan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disinyalir melibatkan oknum perangkat desa. Karang Taruna mendesak pemerintah desa untuk membuka secara transparan seluruh data penerimaan dan penggunaan dana PBB guna meredam kecurigaan publik. Salah satu perwakilan pemuda menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui aliran dana tersebut secara terang-benderang tanpa ada hal yang ditutup-tutupi.

Selain masalah pajak, kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambakboyo turut menjadi sasaran kritik keras. Para pemuda menganggap BPD telah gagal menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan tidak lagi mampu menyuarakan aspirasi warga, terutama dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Kondisi ini memicu munculnya desakan untuk segera melakukan perombakan kepengurusan BPD karena warga merasa telah kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang seharusnya menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan desa tersebut.

Persoalan lain yang dipertanyakan secara terbuka adalah dugaan penyalahgunaan iuran perawatan Pansimas oleh salah satu perangkat desa berinisial H. Karang Taruna menuntut klarifikasi resmi serta penindakan tegas jika terbukti terjadi pelanggaran. Di sisi lain, sisa anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum terealisasi juga tak luput dari sorotan. Pemuda mendesak agar laporan penggunaan anggaran segera dipublikasikan demi menjaga kepercayaan publik dan mencegah spekulasi negatif.

Kekecewaan juga datang dari sektor pertanian yang disampaikan oleh Fajar selaku perwakilan kelompok tani. Ia mengeluhkan kondisi saluran irigasi yang tidak lagi berfungsi optimal karena air tidak mengalir ke sawah, melainkan justru berubah menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan karena mengancam ketahanan pangan warga akibat sawah yang kekeringan dan tercemar air kumuh.

Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Kepala Desa Tambakboyo, Sodikin, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan yang dipersoalkan warga. Ia menargetkan masalah PBB akan tuntas pada 8 April 2026, sedangkan persoalan lainnya diupayakan rampung pada 10 April 2026 melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sodikin juga menyampaikan apresiasi atas kritik yang diberikan dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan desa ke depan.

Meski telah menerima janji dari kepala desa, Karang Taruna menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga seluruh tuntutan terealisasi dengan bukti nyata. Mereka menyatakan siap menempuh langkah lanjutan apabila komitmen yang telah disampaikan tidak diwujudkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati. ***

Pewarta: M. Najmul Ula.

Editor: Buono

Terkait

Ratusan massa SPN gelar demo hari ini

Pekalongan Kota, Wartadesa - Empat ratus massa dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota dan Kabupaten Pekalongan, Senin (17/10)  menggelar demo Read more

Jalan rusak, warga Pegandon demo

Warga Desa Pegandon menutut perbaikan jalan yang rusak akibat proyek jalan tol Pemalang-Batang, Senin (31/10). Foto: Tribratanewskajen Karangdadap, Wartadesa. - Read more

Kesal dampak pembangunan tol, warga blokir jalan

Sragi, Wartadesa. - Kesal akibat dampak pembangunan tol Pemalang - Batang, malam tadi, Jum'at (18/11) sekitar sekitar pukul 22.00 wib, Read more

Warga isi Drum dengan air

Aksi blokir jalan di Sragi Sragi, Wartadesa - Warga mengisi drum yang digunakan untuk memblokade jalan, hanya sekitar empat drum Read more

BIMA, Nusa Tenggara Barat, Warta Desa. – Harapan baru muncul bagi warga Kecamatan Langgudu Selatan, Kabupaten Bima. Setelah puluhan tahun bergulat dengan infrastruktur yang memprihatinkan, laporan warga terkait kerusakan jalan parah akhirnya resmi ditindaklanjuti oleh DPR RI melalui mekanisme pengawasan legislatif.

Aduan yang diajukan melalui sistem SP4N LAPOR dan surat permohonan pengawasan kepada Ketua DPR RI tersebut kini telah tercatat dengan Tracking ID: #9929125. Langkah ini menjadi titik terang bagi percepatan perbaikan ruas jalan kabupaten yang meliputi rute Waduruka – Pusu – Kerampi dan Sarae Ruma.

Selama lebih dari dua dekade, warga di Kecamatan Langgudu Selatan, Kabupaten Bima, seolah hidup dalam keterisolasian yang dipaksakan oleh keadaan. Setiap kali musim penghujan tiba, ruas jalan yang menjadi urat nadi kehidupan mereka berubah drastis menjadi jalur lumpur yang dalam dan mematikan. Namun, penantian panjang tersebut kini menemui babak baru setelah laporan masyarakat secara resmi ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui mekanisme pengawasan legislatif.

Langkah maju ini bermula dari keberanian warga menyuarakan penderitaan mereka melalui sistem pengaduan nasional SP4N LAPOR serta pengiriman surat permohonan pengawasan langsung kepada Ketua DPR RI. Laporan yang kini tercatat dengan nomor Tracking ID: #9929125 tersebut secara khusus menyoroti kebutuhan mendesak akan percepatan perbaikan ruas jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Waduruka, Pusu, Kerampi, hingga Sarae Ruma di Kecamatan Langgudu. Aduan ini bukan sekadar keluhan administratif, melainkan sebuah permohonan agar fungsi pengawasan legislatif hadir secara nyata guna memastikan keselamatan dan hak atas pelayanan dasar masyarakat pedesaan tidak lagi terabaikan.

Kondisi infrastruktur di wilayah tersebut memang telah mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Bagi warga setempat, kerusakan jalan bukan lagi sekadar hambatan perjalanan atau ketidaknyamanan berkendara, melainkan ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup. Ketika jalanan berubah menjadi lumpur yang sulit ditembus kendaraan, akses untuk merujuk pasien dalam kondisi darurat seringkali terlambat, yang dalam beberapa kasus berujung pada konsekuensi fatal. Layanan kesehatan esensial dan bantuan sosial dari pemerintah pun kerap tersendat karena armada pengangkut tidak mampu menjangkau desa-desa di pelosok Langgudu Selatan.

Arief Rachman, selaku pelapor yang mewakili keresahan warga, menegaskan bahwa tuntutan mereka sebenarnya sangatlah sederhana dan fundamental. Ia menyatakan bahwa masyarakat tidak sedang menuntut pembangunan jalan yang megah atau mewah, melainkan hanya menginginkan akses yang layak dan dapat dilalui secara konsisten. Menurutnya, akses jalan yang memadai adalah syarat mutlak agar nyawa warga yang sakit dapat diselamatkan dan anak-anak dapat berangkat ke sekolah tanpa harus bertaruh nyawa di tengah jalur yang rusak parah. Selama puluhan tahun, warga merasa terjebak dalam ketimpangan akses yang semakin memperlebar jarak antara masyarakat kota dan pedesaan.

Dampak dari kerusakan jalan ini juga merembet pada sektor ekonomi dan pendidikan. Aktivitas ekonomi masyarakat yang mayoritas bergantung pada hasil bumi seringkali lumpuh total karena biaya transportasi yang melonjak atau bahkan ketiadaan kendaraan yang mau melintasi jalur tersebut. Anak-anak di Langgudu Selatan pun harus berjuang ekstra keras setiap hari hanya untuk mendapatkan hak pendidikan mereka, melewati rute yang licin dan berbahaya. Meski berbagai laporan sebelumnya telah disampaikan kepada instansi terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Perhubungan, namun perbaikan menyeluruh yang diharapkan warga tak kunjung terealisasi hingga puluhan tahun lamanya.

Kini, dengan masuknya aduan tersebut ke meja DPR RI, muncul secercah harapan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan segera bersinergi melakukan langkah konkret. Pengawasan dari lembaga legislatif diharapkan mampu memberikan tekanan positif bagi instansi terkait agar memprioritaskan anggaran dan pembangunan di wilayah yang sudah terlalu lama tertinggal ini. Masyarakat Langgudu Selatan kini hanya bisa berharap bahwa tindak lanjut administratif ini akan segera berubah menjadi deru mesin pengaspal jalan di lapangan, karena bagi mereka, keselamatan nyawa adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan janji-janji pembangunan yang terus tertunda. (Redaksi)

Terkait

Protes jalan rusak, warga tanam drum

Sragi, Wartadesa. - Ada pemandangan yang berbeda ketika lewat Jalan Kalijambe-Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Kalau biasanya pemandangan 'obyek wisata Read more

Pengembang tol sepakati perbaikan jalan secara tambal sulam

Kajen, Wartadesa. - Pengembang jalan tol ruas Pemalang-Batang  sepakat untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat mobilisasi dump-truck pembangunan jalan tol Read more

Warga kecewa, akses jalan ke pemakaman rusak akibat alat berat proyek tol

Sragi, Wartadesa. - Sekitar pukul 12.00 siang warga dukuh Tegalpacing Desa Bulakpelem Kecatan Sragi Kabupaten Pekalongan geger, lantaran akses jalan Read more

Nunggu enam bulan Pemda tak kunjung perbaiki, warga gotong-royong tangani jalan rusak Lebakbarang-Karanganyar

Lebakbarang, Wartadesa. - Kondisi jalan yang menghubungkan Kecamatan Lebakbarang-Karanganyar rusak parah dan banyak lubang yang membahayakan pengguna jalan. Sudah banyak Read more

KANDANGSERANG, WARTA DESA. – Kondisi infrastruktur di wilayah selatan Kabupaten Pekalongan kembali menjadi sorotan. Ruas jalan Watu Lawang yang terletak di Desa Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat amblas dan longsor. Kejadian ini mengancam mobilitas warga dan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa (10/2/2026), titik longsoran tampak memakan sebagian badan jalan. Kondisi ini membuat jalur yang menjadi urat nadi warga tersebut menyempit dan sangat berisiko bagi keselamatan pengguna jalan, terutama saat malam hari atau ketika hujan turun.

Pemicu: Cuaca Ekstrem dan Beban Kendaraan Berat

Kerusakan jalan ini diduga kuat dipicu oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kandangserang dalam beberapa pekan terakhir. Kontur tanah di kawasan Watu Lawang yang tergolong labil tidak mampu menahan resapan air yang berlebih, sehingga mengakibatkan pergeseran tanah (amblas).

Namun, faktor alam bukan satu-satunya terdakwa dalam masalah ini. Berdasarkan penuturan warga setempat, kerusakan jalan diperparah oleh aktivitas kendaraan bermuatan berat (dump truck) yang melintas setiap hari. Kendaraan-kendaraan tersebut mengangkut material bangunan, baik untuk keperluan renovasi pribadi maupun suplai proyek pembangunan pemerintah, seperti program KMPD (Karya Masyarakat Pembangunan Desa) dan proyek infrastruktur lainnya.

“Hujannya memang tidak berhenti-berhenti, tapi beban truk material yang lewat setiap hari juga bikin jalan cepat retak dan akhirnya amblas begini,” ujar salah satu warga yang melintas di lokasi.

Lumpuhnya Jalur Utama Masyarakat

Dampak dari amblasnya ruas Watu Lawang ini sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Perlu diketahui, jalur ini merupakan akses utama bagi warga Desa Garungwiyoro untuk menuju pusat pemerintahan kecamatan, fasilitas kesehatan (Puskesmas), dan pasar.

Bagi pelajar dan pekerja, kondisi jalan yang rusak memaksa mereka untuk ekstra waspada. Bagi pengendara roda dua, titik longsoran menjadi jebakan yang mematikan jika tidak berhati-hati, mengingat sisi jalan berbatasan langsung dengan tebing/jurang.

“Ini akses satu-satunya yang paling cepat. Kalau jalan ini putus, kami harus memutar sangat jauh, dan itu tentu memakan waktu serta biaya bensin yang lebih banyak. Kami khawatir kalau dibiarkan, jalannya benar-benar hilang terbawa longsor,” ungkap seorang warga dengan nada cemas.

Harapan Warga: Perbaikan dan Pengawasan Ketat

Masyarakat Desa Garungwiyoro melalui perangkat desa dan tokoh masyarakat melayangkan harapan besar kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), untuk segera melakukan tindakan darurat.

Ada dua poin utama yang menjadi tuntutan warga:

1. Penanganan Cepat: Melakukan perbaikan permanen atau minimal penguatan tebing (talud) agar longsor tidak semakin meluas dan memutus akses total.

2. Pengawasan Muatan: Warga meminta adanya regulasi atau pengawasan ketat terhadap kendaraan berat yang melintas. Mereka berharap ada batasan tonase agar jalan yang sudah diperbaiki nantinya tidak kembali rusak dalam waktu singkat.

Hingga berita ini diturunkan, warga secara swadaya telah memasang tanda peringatan seadanya di sekitar lokasi amblas untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Masyarakat sangat berharap pemerintah daerah tidak menunggu adanya korban jiwa untuk mulai bergerak melakukan perbaikan.

Keberlanjutan hidup warga Garungwiyoro sangat bergantung pada kondisi infrastruktur yang layak. Watu Lawang kini menunggu tangan dingin pemerintah untuk kembali kokoh berdiri. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

Terkait

Menikmati golden sunrise di bukit Pawuluhan Kandangserang

Wartadesa. - Satu lagi tempat wisata di Kabupaten Pekalongan yang menarik untuk dikunjungi yaitu bukit Pawuluhan Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan Read more

Hujan guyur Pekalongan, Sawangan longsor, Kandangserang tunggu relokasi

Doro, Wartadesa. - Hujan deras yang mengguyur wilayah Doro Kabupaten Pekalongan menyebabkan longsor di Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Read more

Tanah amblas, 29 KK kesulitan beraktivitas

Pemalang, Wartadesa. - Sedikitnya 29 kepala keluarga kesulitan beraktivitas akibat tanah longsor di Desa Gapura Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, Sabtu Read more

Hujan semalaman, Lebakbarang dan Petungkriyono longsor

Kajen, Wartadesa. - Hujan deras yang terjadi sejak Rabu siang hingga Kamis pagi ini, (01/02) menyebabkan longsor terjadi di dua tempat. Read more

WARTA DESA, KANDANGSERANG, PEKALONGAN – Warga di wilayah pegunungan Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Desa Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, harus menghadapi kondisi gelap gulita. Dua tiang listrik dilaporkan roboh di wilayah Celiling pada Minggu (8/2/2026), yang mengakibatkan pemutusan aliran listrik secara total di tiga wilayah dukuh.

Wilayah yang terdampak pemadaman total tersebut meliputi:

1. Dukuh Garunglor

2. Dukuh Karyamukti

3. Dukuh Garungkidul

Aktivitas Warga Lumpuh

Robohnya fasilitas kelistrikan ini berdampak signifikan pada aktivitas harian masyarakat. Selain hilangnya penerangan di malam hari, warga mengeluhkan sulitnya menjalankan pekerjaan rumah tangga dan ekonomi yang bergantung sepenuhnya pada energi listrik.

“Listrik mati total, kami kesulitan untuk memasak dan bekerja. Harapannya PLN bisa segera datang dan memperbaiki,” ujar salah satu warga setempat yang mulai merasa terbebani dengan durasi pemadaman yang lama.

Warga menyebutkan bahwa penggunaan alat masak elektronik serta peralatan kerja pertukangan dan industri rumahan di wilayah tersebut kini terhenti total.

Menanti Respon Cepat PLN

Hingga berita ini diturunkan pada Minggu sore, warga melaporkan bahwa belum terlihat adanya petugas dari pihak PLN di lokasi kejadian untuk memulai proses perbaikan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran ganda di tengah masyarakat:

• Faktor Keselamatan: Kabel-kabel yang menjuntai akibat tiang roboh dikhawatirkan dapat membahayakan warga yang melintas jika tidak segera dievakuasi.

• Kebutuhan Vital: Mengingat wilayah Kandangserang yang rawan cuaca ekstrem, keberadaan listrik sangat dibutuhkan untuk komunikasi dan penerangan darurat.

Penyebab Masih Misterius

Hingga saat ini, penyebab pasti robohnya dua tiang listrik tersebut masih belum diketahui. Namun, diduga kuat kondisi tanah yang labil akibat curah hujan atau faktor usia tiang menjadi pemicu insiden tersebut.

Masyarakat Desa Garungwiyoro mendesak pihak PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) terkait untuk segera menerjunkan tim teknis ke lokasi guna melakukan evakuasi kabel dan penggantian tiang agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

Terkait

Lagi, listrik padam saat mau nonton final AFF

Pekalongan, Wartadesa. - Mati listrik, PLN jak gelut bae njoh. (listrik padam, PLN diajak berkelahi aja yuk) Demikian ungkap kekecewaan  Gus Santo, penggemar Read more

Selama UNBK sekolah harus sediakan genset

Pekalongan, Wartadesa. - PT PLN Area Rayon Kota Pekalongan menghimbau sekolah pelaksana UNBK untuk menyediakan genset terkait dengan backup data Read more

Besok buruh konveksi di wilayah ini libur

Kedungwuni, Wartadesa. - Selasa (21/11) besok, buruh konveksi di wilayah Pandanarum, Wuled, Ngalian Tirto, Karangjati Wiradesa, Tangkiltengah, Tangkilkulon Kedungwuni libur, Read more

Warga: Kalau bikin SIM Jangan dipersulit

Kajen, Wartadesa. - Surat Ijin Mengemudi (SIM) bagi warga Kota Santri sudah menjadi barang penting. Mereka menganggap bahwa surat-surat kendaraan, Read more

PEKALONGAN, Warta Desa.  – Kepanikan melanda warga Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan pada malam hari setelah material batu besar dan tanah longsor menerjang kawasan pemukiman. Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba ini mengakibatkan akses jalan setapak di sekitar rumah penduduk tertutup total oleh material longsoran.

Longsoran tersebut diduga kuat terjadi akibat kondisi tanah yang labil setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dalam suasana gelap dan medan yang licin, material berupa batu berukuran besar tampak berserakan sangat dekat dengan dinding rumah warga, sehingga meningkatkan risiko bagi keselamatan penduduk setempat.

Merespons kejadian tersebut, petugas kepolisian bersama warga segera melakukan peninjauan di lokasi untuk memastikan situasi tetap terkendali. Dalam koordinasi di lapangan, anggota kepolisian memberikan instruksi kepada warga untuk tetap waspada terhadap potensi longsor susulan, mengingat cuaca yang masih belum menentu. Petugas juga memeriksa titik-titik rawan guna memetakan potensi bahaya yang lebih luas.

Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun total kerugian materiil akibat bencana tersebut. Penanganan awal difokuskan pada pengamanan area dan pemantauan pergerakan tanah, sementara pembersihan material menggunakan alat berat masih dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait.

“Warga yang tinggal di daerah rawan longsor, terutama yang berdekatan dengan tebing, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra saat hujan turun dengan intensitas tinggi,” ujar petugas di lapangan.

Warga yang bermukim di daerah perbukitan dan tebing diimbau untuk selalu waspada, terutama saat hujan lebat turun dalam durasi yang lama. Pihak berwenang diharapkan segera melakukan langkah mitigasi dan pembersihan material agar akses transportasi warga Desa Bubak dapat kembali normal. ***

Pewarta: Andi Purwandi

Editor: Buono

Terkait

Menikmati golden sunrise di bukit Pawuluhan Kandangserang

Wartadesa. - Satu lagi tempat wisata di Kabupaten Pekalongan yang menarik untuk dikunjungi yaitu bukit Pawuluhan Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan Read more

Hujan guyur Pekalongan, Sawangan longsor, Kandangserang tunggu relokasi

Doro, Wartadesa. - Hujan deras yang mengguyur wilayah Doro Kabupaten Pekalongan menyebabkan longsor di Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Read more

Tanah amblas, 29 KK kesulitan beraktivitas

Pemalang, Wartadesa. - Sedikitnya 29 kepala keluarga kesulitan beraktivitas akibat tanah longsor di Desa Gapura Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, Sabtu Read more

Hujan semalaman, Lebakbarang dan Petungkriyono longsor

Kajen, Wartadesa. - Hujan deras yang terjadi sejak Rabu siang hingga Kamis pagi ini, (01/02) menyebabkan longsor terjadi di dua tempat. Read more

BUBAK, KANDANGSERANG – Puluhan warga Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, mulai menyuarakan keresahan terkait keberadaan tower provider telekomunikasi di wilayah mereka. Fasilitas yang seharusnya menunjang komunikasi tersebut justru dituding menjadi biang keladi kerusakan berbagai peralatan elektronik warga sekitar.

​Dampak Kerusakan Elektronik Massal

​Warga yang bermukim di sekitar tower mengaku sering mengalami kerugian materiil, terutama saat cuaca buruk. Diduga kuat, tower tersebut menarik sambaran petir yang kemudian arusnya merambat melalui jaringan kabel listrik ke rumah penduduk.

• ​Jenis Kerusakan: Lampu, lemari pendingin (freezer), televisi, hingga kerusakan fatal pada panel listrik (box sekring).
• ​Insiden Terparah: Salah satu warga melaporkan box listrik milik kerabatnya sempat terbakar meski rumah tidak tersambar petir secara langsung.
• ​Faktor Cuaca: Keluhan meningkat tajam setiap memasuki musim penghujan.

​”Lampu dan barang elektronik di rumah sering sekali rusak. Ini jelas sangat merugikan kami, apalagi kawasan ini pemukiman padat,” ujar salah satu warga terdampak kepada awak media, Kamis (5/2/2026).

​Tudingan Minimnya Tanggung Jawab dan Transparansi

​Selain masalah teknis, warga juga menyoroti sikap pihak provider yang dinilai tidak akomodatif. Permintaan bantuan sosial sederhana seperti Penerangan Jalan Umum (PJU) pun kabarnya tidak pernah dipenuhi.

​Keresahan warga kian memuncak dengan munculnya dugaan penyimpangan dana kompensasi. Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menduga adanya praktik monopoli oleh oknum tertentu.

​”Kami menduga ada permainan oknum. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan pihak pemerintah desa atau kepala desa setempat terkait aliran dana kompensasi yang tidak sampai ke warga terdampak,” ungkapnya.

​Tuntutan Warga kepada Pemerintah

​Warga Desa Bubak kini mendesak pihak pemerintah desa, kecamatan, serta instansi terkait di Kabupaten Pekalongan untuk segera bertindak. Ada tiga poin utama yang menjadi tuntutan warga:

1. ​Tanggung Jawab Provider: Adanya ganti rugi yang jelas atas kerusakan barang elektronik warga.
2. ​Transparansi Perizinan: Penjelasan terbuka mengenai izin pendirian tower dan hak kompensasi lingkungan.
3. ​Perlindungan Keamanan: Evaluasi sistem penangkal petir pada tower agar tidak membahayakan jaringan listrik warga.

​Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu itikad baik dari pengelola tower dan mediasi dari pemerintah setempat untuk menyelesaikan konflik yang telah merugikan ekonomi rumah tangga mereka. (Andi Purwandi) 

Terkait

Diduga mengalami gangguan jiwa, pemuda ini ditemukan gantung diri

[caption id="attachment_1300" align="aligncenter" width="768"] Polsek Sragi membantu mengatur lalu lintas di depan SMA Negeri 1 Sragi, Jum'at (14/10). Foto : Read more

Warga terdampak tol mulai pindah

[caption id="attachment_1331" align="aligncenter" width="768"] Warga terdampak tol di desa Bulakpelem, Sragi ini mulai membongkar rumahnya secara swadaya. (15/10) Foto : Read more

Angaran Pilkades Rembang telan 1.5 miliar

[caption id="attachment_1372" align="alignnone" width="717"] Ilustrasi: Rembang akan melaksanakan pilkades bagi 43 desa secara serentak pada 30 Nopember 2016 mendatang. Rembang, Read more